KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Untuk mewujudkan “Sustainable Consumption and Production (SCP)” di Indonesia perlu  pengakuan yang terukur, terverifikasi dan akuntabel terhadap barang/jasa ramah lingkungan dalam bentuk Ekolabel. Pengakuan ini dapat memberikan efek domino terhadap perubahan pola konsumsi menuju “green life-style”, peningkatan inovasi teknologi dan investasi ramah lingkungan, serta tumbuhnya pasar hijau dan ekonomi hijau.

Jakarta,  19 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, dalam rangka menerapkan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menindaklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia. Pengembangan dan penerapan sistem label lingkungan (ekolabel) merupakan amanat Undang-Undang sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau segenap pemangku kepentingan, dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan.

Di sisi konsumen, pencantuman logo ekolabel akan memberikan informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi aksi nyata untuk merubah pola konsumsi melalui pemilihan produk yang ramah lingkungan, sehingga prinsip “green life-style” dan “green consumer” dapat terwujud. Dari sisi produsen, pencantuman logo ekolabel memberikan apresiasi atau insentif bagi produsen yang telah mulai “menghijaukan” barang/jasa dengan memenuhi standar/kriteria tertentu.  Insentif berupa “image” yang baik terhadap barang/jasa ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Standar/kriteria ekolabel juga  mendorong timbulnya inovasi dan investasi dalam menghasilkan barang/jasa yang ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam Sambutannya saat Peluncuran Permenlh no 2 tahun 2014 menyampaikan, “Instrumen Ekolabel yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini perlu segera ditindaklanjuti dengan program aksi KADIN dan kalangan industri Indonesia,  serta kita semua dalam menumbuhkan pasar hijau (green market), menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”  Dalam pertemuan ini, Ketua KADIN Indonesia, Ibu Shinta Kamdani, hadir pula menyampaikan Sambutannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan KADIN Indonesia siap untuk melaksanakan pembinaan tentang ekolabel, layanan terhadap permohonan registrasi barang/jasa ramah lingkungan, serta layanan informasi kepada masyarakat tentang penerapan sistem ekolabel tersebut.

Logo ekolabel yang diatur pencantumannya terdiri dari 2 jenis, yaitu:

  1. Logo Ekolabel Indonesia untuk tanda sertifikasi terhadap produk, berdasarkan standar ekolabel multi-kriteria komprehensif yang mempertimbangkan hasil analisis daur hidup produk, mulai dari tahap bahan baku, produksi, konsumsi, hingga tahap habis masa pakai.
  2. Logo Ekolabel Swadeklarasi untuk tanda verifikasi terhadap pernyataan (“klaim”) swadeklarasi  pada  satu atau lebih parameter lingkungan dari suatu produk, yang dideklarasikan oleh produsen.

Dalam mekanisme yang ditetapkan PermenLH tersebut, sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sementara verifikasi ekolabel swadeklarasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang di-registrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan memenuhi persyaratan. Hak paten Logo Ekolabel Indonesia dan Logo Ekolabel Swadeklarasi dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 Tentang Ekolabel (Pdf)
– Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE), dan Persetujuan pencantuman Logo Ekolabel

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi MenLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904931,