KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada tanggal 11 s/d 12 September 2012, menyelenggarakan Rapat kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, dengan tema “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. menteri/pimpinan lembaga  anggota  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gubernur/bupati/walikota sekretais jendral, aparat pengawasan internal pemerintah, kepala biro keuangan/biro umum kementerian/lembaga (K/L) lembaga Internasional dan komite Standa Akutansi Pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa dalam rangka pencapaian Laporan keuangan Tahun 2012 dengan Kualitas terbaik, secara berkelanjutan diperlukan adanya langkah-langkah yang diambil terutama dalam peningkatan transparansi dan akutanbilitas pengelolaan keuangan negara. Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain dengan (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan yang masih beropini  “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian; (ii) menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI berkaiatan dengan hasil pemeriksaan  atas  LKPP Tahun 2011; (iii) terus menilai kinerja K/L terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L; (iv) terus melakukan monitoring penyerapan anggaran dengan pedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja K/L; (V) terus melanjutkan program reformasi di bidang perpajakan; (VI) segera menyelesaikan penyempurnaan perundang-undangan di bidang PNBP, serta memberikan sanksi kepada K/L yang tidak tertib mengelola  PNBP; (VII) melanjutkan program pelatihan akutansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas  SDM K/L dan pemerintah daerah; serta  (Viii) melanjutkan langkah-langkah dalam penerapan akutansi berbasis aktual secara bertahap. Selain itu, Menkeu juga mengarisbawahi pentingnya pembenahan tata kelola aset negara dan efektivitas  Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) yang diamanatkan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Selanjutnya Menkeu juga menyampaikan bahwa upaya-upaya perbaikan yang selama ini telah dilakukan pemerintah pusat dan K/L dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan akutansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang sangat luar biasa dalam pertanggungjawaban. Hal ini ditujukkan dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 mendapat opini Wajar Dengan  Pengecualian (WDP) dan laporan Keuangan  Kementerian/Lembaga (LKKL) yang semakin membaik Pada tahun 2011, jumlah LKKL yang mendapat opini paling baik, yaitu WTP adalah sebanyak 67 LKKL, dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 53 LKKL. Peningkatan kualitas LKKL dan kemajuan-kemajuan dalam LKPP selama 5 tahun tercermin juga dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap  LKPP dan meningkatnya  jumlah kekayaan bersih (aset minus kewajiban) Pemerintah Walaupun demikian masih terdapat beberapa  permasalahan  pada beberapa K/L yang perlu segera diselesaikan, antara lain (i) terdapat pungutan PNBP dan penerimaan hibah langsung dikelola diluar mekanisme APBN, (ii) penganggaran yang belum sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara itu untuk pemerintah daerah, perkembangan kualitas akutansi dan pelaporan keuanagan terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlah LKPD yang mendapat opini terbaik yaitu WTP meningkat pada tahun 2011 sebanyak 67 pemerintah daerah, dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 32 pemerintah daerah. Salah satu yang mendapat Peringat WTP adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

Rakernas Akutansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2012 merupakan Rakernas kelima yang telah diselenggarakan Kemnekeu. Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini antara lain (i) memelihara komitmen untuk menghasilkan LKPP dan LKKL dengan kualitas terbaik melalui tindakan nyata dan jelas dari setiap Kementerian  Negara/Lembaga; (ii) membentuk forum komunikasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan dan menumbuhkan sinergi diantara pejabat pengelola keuangan di Kementerian Negara/Lembaga; (III) mendorong terwujudnya LKKL dan LKPP tahun 2012 dengan opini audit terbaik; serta (iV) menyatukan pemahaman atas temuan audit BPK RI dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan temuan audit tersebut.

Acara  rakernas Akutansi sendiri dibuka oleh Wakil Presiden RI Budiono. Pada waktu yang sama Wakil Presiden memberikan Plakat bagi para pemimpin Kementerian dan Lembaga yang dinyatakan telah menjalankan kegiatan Akutansi dan pelaporan keuangan sehingga  mendapat status WTP dari BPK. Salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup  diterima langsung oleh Menteri negara Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA.(ry/Hendry)

Sumber:
Siaran Pers Kementerian Keuangan