KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 JAKARTA, SUAR– "Dalam penerbitan ijin, khususnya untuk usaha pertambangan dan kehutanan, semua pihak hendaknya mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini dipandang penting agar kerusakan lingkungan tidak berkembang semakin parah." Demikian penegasan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir, Gusti Muhammad Hatta kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 26 Oktober.

Karena itu, lanjut Prof Gusti Muhammad Hatta, pemberian ijin mesti diperketat. Dengan mendapatkan ijin, bukan berarti bisa langsung bebas mengeksplotasi sumber daya alam di daerah tertentu, sebab mesti harus dikaji dulu daya dukung lingkungannya. Tentu, jika sudah berlebihan tentu tidak akan diperbolehkan.

Untuk itu, tegas Gusti Muhammad Hatta, dalam waktu dekat ia akan segera berkoordinasi dengan berbagai instansi yang mengatur dan mengelola perijinan.


Menyinggung banyaknya ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, menurut Gusti Muhammad
Hatta, hal itu tidak jadi masalah sepanjang sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan adanya KLHS, daerah tentu tidak bisa dengan mudah memberikan ijin pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

"Kedepan, tentu kita akan lebih perketat, termasuk dalam soal pengalihan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas. Sedangkan yang sudah terlanjur berjalan, tentu akan dicari jalan keluarnya, sebab tidak mungkin dihentikan sama sekali," jelas Gusti Muhammad Hatta.

Dijelaskannya, pengetatan dalam perijinan bukan untuk membatasi. Tapi untuk mengaturnya kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat. Sebagai orang dari daerah, kata Gusti Muhammad Hatta, ia memahami betul masalah ini. "Di Kalimantan Selatan, penambangan batubara sudah berlebihan. Tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tapi juga terhadap .kondisi infrastruktur jalan sehingga masyarakat setempat merasa terganggu," kata Gusti M Hatta.

"Saat bertemu dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau berpesan agar saya memperhatikan dengan serius permasalahan penambangan batubara itu," lanjut Gusti M Hatta. Salah satu cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan, lanjut guru besar Universitas Lambung Mangkurat Banjaramasin ini, adalah dengan konsp CDM (Clean Development Mechanism).

Menurut sumber SUAR, meski penambangan
batubara semakin marak belakangan ini, namun sebagian besar yakni sekitar 70% dari total produksi yang mencapai 100 juta ton per tahun, diekspor untuk melayani kebutuhan 14 negara. Sekitar 29% dipakai untuk kebutuhan domestik Jawa dan Sumatera, dan hanya 1% dipakai untuk dua pembangkit listrik di Kalimantan Selatan.

Ironisnya, warga yang tinggal di sekitar kawasan¬kawan keruk serupan di Kalimantan Selatan umumnya mengalami masalah perusakan lingkungan yang serius, konflik sosial bahkan peningkatan angka kemiskinan. Warga kehilangan lahan, hingga mengalami gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tercemar.

Dikuatirkan, akibat eksploitasi batubara dan sumber energi mineral lainnya secara berlebihan, pada saatnya Indonesia bakal mengalami krisis energi. 
Paulus Londo

Sumber:
Koran akar rumput