KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, SUAR – Berpacu dengan waktu. Itulah yang sedang dihadapi oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta. Maklum, selain karakter permasalahan lingkungan yang sangat bervariasi, beberapa diantaranya memiliki cakupan yang sangat luas, seperti perubahan iklim dan pemanasan global.

Dalam "Agenda 100 Hari" Kabinet Indonesia Bersatu II, berbagai masalah mendesak dan patut jadi prioritas dalam bidang lingkungan hidup antara lain.

  1. Penertiban lahan dan tata, ruang agar tidak banyak lahan lahan terlantar;
  2. Memastikan adanya kontribusi dari Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dan pemanasan global, utamanya dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia betul-betul terlaksana dengan baik,
  3. Meneruskan dan mengintensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, berupaya mencegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutan-hutan lindung, sehingga dari aspek hutan, Indonesia betul-betul bisa mencegah terjadinya pemanasan global yang tidak perlu.
  4. Melakukan berbagai langkah agar Indonesia sebagai negara kepulauan dapat membawa masalah fungsi laut dan kekayaannya termasuk terumbu karang ke COP 15 Kopenhagen Denmark awal Desember 2009 yang akan datang.


Untuk memastikan pelaksanaannya, rapat pimpinan pun langsung digelar secara marathon agar agenda 100 haru tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk yang operasional dapat segera diekskusi di lapangan. Menneg LH Prof Gusti M Hatta Iangsung memimpin rapat yahg diikuti oleh semua jajaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yakni, menteri, sekretaris kementerian, para deputi, asisten deputi dan para kepala Pusat Regional Lingkungan Hidup. Intinya adalah program 100 hari harus terukur. Sebagai contoh yang dikemukakan Ir Sudirman Ka.PPLH Regional Bali, NTB dan NTT kepada wartawan SUAR ,  antara lain penutupan sejumlah titik penyedotan air tanah di kawasan Denpasar dan sekitarnya, penanaman pohon di tanah bengkok kota Mataram, memperluas tutupan vegetasi di kawasan tertentu yang rawan penyediaan air karena mata airnya banyak yang sudah mati.

Sibuk Sejak Hari Pertama,
Tapi sebenarnya kesibukkan Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta sudah terlihat sejak ia pertama kali menjejakkan kaki di kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Maklum sehari setelah resmi menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) dalam Kabinet Indonesia Bersatu-II, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta sudah jadi incaran wartawan dari berbagai media dalam dan luar negeri. "Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada pak menteri, sehubungan dengan pernyataannya tentang pembatasan ijin usaha pertambangan dan kehutanan. Selain itu, mengenai kesiapan Indonesia menghadapi Konperensi Perubahan Iklim di Kopenhagen mendatang," ujar Koji Nozawa, wartawan Nikkei Jepang, saat menunggu giliran bertemu Menneg LH, Prof. Gusti M Hatta.

Wartawan lain yang juga hendak bertemu dengan Prof. Gusti M Hatta juga bermaksud sama. la menilai pernyataan Menneg LH sudah tepat, namun sensitif. "Sepertinya, tak ada beban, pak menteri melontarkan pernyataan tersebut. Apakah tidak membuat pengusaha tambang dan hutan terusik," kata dia.

Kesediaan Prof. Gusti M Hatta meluangkan waktu untuk bertemu dengan wartawan sebenarnya telah diutarakannya sesaat menerima jabatan Menneg LH. "Insya Allah, saya akan membuka hotline dengan media massa," kata Prof. Gusti M Hatta dalam jumpa pers seusai serah terima jabatan dengan, Prof. Ir. Rachmat Witoelar, Menneg LH Kabinet Indonesia Bersatu pertama.

"Kementerian kita ini unik, karena berteman dengan banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Jadi berbeda dengan instansi lain, "ujar Pros Gusti M Hatta, dalam, acara Sertijab. Boleh jadi, kesadaran akan keunikan  ini, ia selalu terbuka terhadap berbagai kalangan, termasuk bagi awak media.

Pelestarian dan penyelamatan lingkungan menurut Prof. Gusti M Hatta, mesti berpijak pada kesadaran masyarakat. Karena itu, media massa dapat memainkan pecan penting dalam membangun kesadaran masyarakat, sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi melalui mekanisme dialogis. "Cara seperti ini ternyata efektif dalam memecahkan permasalahan lingkungan," jelas Prof. Gusti M Hatta.

Dalam memecahkan masalah kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan dan kehutanan pun akan menggunakan pendekatan seperti ini, kata guru besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan. "Jadi tak ada yang patut dikuatirkan, karena semua akan diajak berdialog. Saya yakni, setiap orang memiliki niat baik untuk mengatasi kerusakan lingkungan, karena pada dasarnya ini merupakan masalah bersama," lanjut Prof. Gusti M Hatta.

Ia pun mengaku gembira Workshop tentang "Endorcement Implementation Under Environtmental Protection And Management Act" yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan United Nations Environment Programme (UNEP) melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan instansi penegak hukum. "Kehadiran hakim dan jaksa dalam acara ini tentu sangat penting, sebab sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana di dalamnya juga diatur mengenai soal pidana," kata Prof. Gusti M Hatta kepada wartawan.

Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Prof Gusti M Hatta memang menyadari kompleksitas permasalahan yang dihadapi. "Saat ini, kekayaan keanekaragaman hayati kita mendapat ancaman eksploitasi berlebihan dan pencemaran lingkungan," kata dia melalui siaran pers menyambut Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2009. Dari waktu ke waktu semakin banyak spesies asing yang mengancam keberadaan spesies asli (lokal) dan budidaya yang tidak memerhatikan kelestarian. Secara global, kondisi itu diperparah oleh perubahan iklim.

 Paulus Londo

Sumber:
Koran Akr rumput
Edisi 09-15 November 2009