KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

East Asian Seas (EAS) Regional Seas programe merupakan salah satu diantara 12 regional seas/laut dunia yang dikoordinasikan oleh Ocean and Coastal Areas/Programme Activity Centre (OCA/PAC) water Branch – UNEP. Salah satu kegiatan yang telah disetujui UNEP di East Asian Seas, yaitu : Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand. Kegiatan tersebut diikuti oleh 7 negara (Indonesia, Cambodia, China, Malaysia, Thailand, Philippines dan Vietnam. Jangka waktu kegiatan mulai tahun 2001 s/d 2007, terdiri atas 3 (tiga) komponen kegiatan utama yaltu; (1) Habitat degradation and loss (mangrove., coral reef, sea grass dan wetland): (2) Over exploitation of fisheries in the gulf of Thailand; dan (3) Land Based Pollution.

Dalam kegiatan Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea Project, Indonesia mendapat bantuan dana hibah yang meliputi: (a) Land-based Pollution (Special Executing Agency: Bapedal/KLH sebagai Landbased Pollution Focal Point of In donesia); (b) Coral Reef (Special Executing Agency: Pusat Penelitian Oseanografi UPI sebagai Coral Reef Focal Point of Indonesia); (c) Sea grass (Special Executing Agency : Pusat Penelitian Oseanografi UPI sebagai Sea grass Focal Point of Indonesia); (d) Mangrove (Special Executing Agency: Yayasan Mangrove sebagai Mangrove Focal Point of Indonesia); (e) Wetlands-Ofter Wetlands (Special Executing Agency: Wetlands International Indonesia Programme sebagai Wetland Focal point of Indonesia), dan; (f) Fisheries (Special Executing Agency: Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai Fisheries Focal Point of Indonesia).

Kegiatan ini dalam rangka kajian tentang dampak aktifitas atau pembangunan yang dilakukan di wilayah daratan yang dapat menimbulkan pencemaran di perairan pantai – laut (Land–based Pollution) dan dapat mengganggu kelangsungan ekosistem yang ada di kawasan pesisir-laut (Wetland, Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang), dan Sumberdaya Perikanan di sekitar Laut Cina Selatan (South China Sea atau SCS)

Pelaksanaan SCS Project terdiri dari tahap persiapan dan tahap implementasi. Dalam tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh ke-enam Special Executing Agencies (SEAs). Keenam komponen kegiatan di Indonesia, pada umumnya telah melaksanakan kegiatan seperti yang telah disepakati bersama, baik oleh UNEP dan kesepakatan dalam Regional Working Group dari masing-masing komponen maupun dalam forum lainnya.

Langkah ke depan akan dilakukan tahap implementasi pada masing-masing “demonstration site” untuk komponen habitat dan “pollution hotspot” untuk komponen land-based pollution. Sehubungan dengan itu untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dafam kerangka South China Sea Project, maka diusulkan untuk menyelenggarakan workshop nasional tentang South China Sea Project.

Seluruh komponen yang dilakukan Indonesia dalam Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Depub: Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam; KLH: Pengendalian Kerusakan Lingkungan). Kementerian Negara Lingkungan Hidup berperan sebagai National Focal Point, yang dalam pelaksanaan teknis dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup.

Penandatanganan MoU/Memorandum of Understanding yang dilakukan tanggal 10 Desember 2005 antara UNEP/GEF (DR. JOHN PERNETTA) dan Indonesia/KLH Jakarta (Dra. WAHYU INDRANINGSIH). Disaksikan oleh BAPEDAL KOTA BATAM ( dr. MAWARDI BADAR, MM). MoU ini merupakan realisasi dan implementasi dimulainya Project kerjasama pengendalian pencemaran pesisir dan laut yang bersumber dari daratan (Land based Pollution) di Batam 2005 – 2007.

Informasi lebih lanjut :
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut
Deputi Bidang Pengendalian SDA dan Pengendalian kerusakan lainnya
Telp: 021-85905638