KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sudarijono, Deputi VII Menneg LH, Bidang Sarana, Prasarana & Peningkatan kapasitas

JAKARTA, SUAR– "Menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan segera meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup (SDM LH) di berbagai daerah."

Demikian ditegaskan oleh Deputi VII Menneg LH, Bidang Sarana, Prasarana & Peningkatan Kapasitas, Sudarijono dalam Rapat Kerja "Revitalisasi Peran dan Kapasitas SDM LH di Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," beberapa waktu lampau di Jakarta.

Dijelaskannya, ke depan SDM-LH di daerah tidak sekedar mampu di bidang penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, melainkan juga harus mampu dalam bidang penyidikan, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan. Namun demikian, lanjut Sudarijono, tidak hanya SDMnya saja yang ditingkatkan, tapi juga sarana dan prasarana pendukungnya, terutama laboratorium lingkungan hidup.

Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009, laboratorium lingkungan hidup tegas diperlukan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemantauan kualitas lingkungan, penetapan baku mutu lingkungan hidup di daerah, dan pembuktian kasus-kasus pencemaran lingkungan di daerah.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, akan melakukan kesepakatan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi teknis, perguruan tinggi dan swasta menyangkut beberapa hal yang perlu dijalankan oleh masing-masing pihak, antara lain:
Provinsi:

  1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku.
  2. Melakukan pembinaan teknis pengujian penerima dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK-LH) yang difokuskan kepada pemenuhan persyaratan SNI, ISO/IEC 17025: 2008 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009
  3. Memotivasi dan mengoptimalkan laboratorium pengujian di wilayahnya sehingga dalam waktu dekat setiap provinsi memiliki minimal 1 laboratorium teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009.
  4. Pengujian parameter kualitas lingkungan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh laboratorium pengujian terakreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 dengan ruang lingkup parameter kualitas lingkungan atau laboratorium pengujian yang telah menerapkan jaminan muti dan pengendalian mutu yang baik.
  5. Sumber Daya Manusia yang sudah dimiliki oleh laboratorium pengujian milik provinsi diarahkan menjadi pejabat fungsional PEDAL (Pemantau Kualitas Lingkungan).

Daerah Kabupaten/Kota

  1. Menyampaikan usulan kepada Bupati/Walikota untuk pengadaan Sumber daya Manusi laboratorium pengujian penerima Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK-LH) yang disesuaikan dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009.
  2. Sumber Daya Manusia yang sudah dimiliki oleh laboratorium pengujian Penerima Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup diarahkan menjadi pejabat fungsional PEDAL (Pemantau Kualitas Lingkungan).
  3. Laboratorium pengujian penerima DAK-LH wajib mengoptimalkan peralatan yang telah dimilikinya untuk pemanuatan kualitas lingkungan di daerahnya.
  4. Menyusun alokasi anggaran

untuk peningkatan kompetensi teknis laboratorium pengujian penerima DAK-LH sesuai persyaratan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009.

Instansi Telknis/Perguruan Tinggi/Swasta

  1. Meningkatkan peranan laboratorium lingkungan hidup miliki instansi teknis, perguruan tinggi dan swasta untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup daerah khususnya dalam pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan.
  2. Meningkatkan kompetensi laboratorium lingkungan hidup yang telah mendapat pengakuan melalui keputusan gubernur, dengan menambah ruang lingkup registrasi laboratorium lingkungan.
  3. Mendorong laboratorium lingkungan hidup milik instansi teknis, perguruan tinggi dan swasta yang belum diregistrasi sebagai laboratorum lingkungan agar segera memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2009. 

Paulus Londo

Sumber:
Koran Akar Rumput hal. 5
09-15 November 2009