KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“Mengubah Krisis Menjadi Peluang”

Sanur, Bali, 24 Oktober 2011 – Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan National Summit Perubahan Iklim 2011 guna mencari solusi masalah perubahan iklim. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, menjadikannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut.

Berbagai dampak perubahan iklim tidak terlepas dari perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan penanganan dampak perubahan iklim sangat diperlukan, sehingga pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.

Dalam sambutannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA, menyampaikan “Kita harus segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa perubahan iklim bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain, Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.

Governing Council/GMEF UNEP bulan Februari 2009 menyepakati upaya pembangunan “ekonomi hijau” sebagai upaya yang tepat dalam menghadapi krisis finansial global dengan semboyan “The Global Green New Deal”. Paradigma ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas.

Balthasar Kambuaya juga mengatakan, “Pemerintah Indonesia telah meyampaikan komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014 telah menetapkan prioritas pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada “Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan & pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim”.

Dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Presiden RI pada pertemuan G20 di Pittsburgh tahun 2009, telah berkomitmen melakukan penurunan emisi GRK sebesar 26% dari bussiness as usual pada tahun 2020, yang dilakukan di 5 (lima) sektor yaitu Kehutanan dan Gambut 22,78%, Limbah 1,63%, Pertanian 0,27%, Industri 0,03%, serta Energi dan Transportasi 1,29%. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global, dan tentunya harus menjadi stimulan bagi negara maju untuk meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi GRK.

Lebih lanjut MenLH juga berharap bahwa National Summit Perubahan Iklim ini dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kebijakan penurunan emisi GRK 26% di masing-masing Kementerian/Lembaga dan daerah serta solusi untuk mengatasi kendala dan masalah yang dihadapi.

Untuk membedah kedua kebijakan tersebut dan dalam rangka membangun sinergi Pengendalian perubahan iklim di Indonesia, menampilkan 3 pembicara utama yakni Dr. Lukita D Tuwo – Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas, Dr. Heru Prasetyo – Deputi I Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Ir. Arief Yuwono, MA., Deputi III KLH.

Dari pemaparan dan hasil diskusi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Sinergi pembangunan terkait isu perubahan iklim harus terus ditingkatkan. Untuk itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP-4) akan menggunakan instrumen pengendalian dan pengawasan yang telah dikembangkan UKP-4 selama ini untuk memastikan capaian kebijakan penurunan emisi 26%.
  2. Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) .
  3. Kelembagaan yang menangani isu perubahan iklim sudah banyak dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Sinergi antar lembaga yang menangani isu perubahan iklim perlu dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab masing-masing, dan diarahkan kepada capaian komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca 26%.
  4. Forum Kebijakan Nasional, Sektoral dan Daerah perlu terus dikembangkan sehingga para pemangku kepentingan dapat berperan aktif menyumbangkan pemikirannya dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
  5. Perlu dilakukan percepatan penyusunan kebijakan dan strategi untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.
  6. Perlu dilakukan percepatan penyusunan Status dan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
  7. Terkait riset di bidang kelautan yang sudah banyak dilakukan, diperlukan kajian yang komprehensif dan terintegrasi untuk menempatkan isu kelautan sejajar dengan isu lainnya dalam konteks penurunan emisi Gas Rumah Kaca seperti halnya REDD.

Dalam rangka melengkapi langkah nyata untuk mencapai upaya tersebut, telah dikembangkan Forum IPCC-Indonesia, yang melibatkan perguruan tinggi, peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk dapat berperan aktif menyumbangkan pemikirannya dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan global. Dari National Summit ini telah ditetapkan rumusan Ruang Lingkup Program Kerja Forum IPCC Indonesia 2012 – 2015 sebagai berikut :

  1. Keberadaan Forum Ilmiah Perubahan Iklim Indonesian (IPCC Indonesia) sangat diperlukan untuk memfasilitasi para ahli, peneliti dan praktisi dalam menyusun kajian ilmiah terkait perubahan iklim di Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar dan pertimbangan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana aksi penanganan perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan mendukung posisi Indonesia dalam negosiasi internasional.
  2. Untuk periode kerja 2012-2015, telah ditetapkan empat Kelompok Kerja Forum IPCC Indonesia yaitu (i) Pokja Lahan/Kehutanan (ii) Pokja Ketahanan Pangan (iii) Pokja Keamanan Energi (iv) Pokja Kelautan Untuk membantu daerah dalam penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi 26% dan implementasinya, Empat Pokja dari Forum Ilmiah Perubahan Iklim Indonesia (IPCC Indonesia) dalam periode 2012-2015 diharapkan menghasilkan beberapa Laporan Sintesis, Laporan Khusus dan Laporan teknis.
  3. Pokja Ketahanan Pangan diharapkan akan menghasilkan 1 laporan sintesis (Synthesis Report) yaitu review teknologi tepat guna yang tersedia dan yang dapat dikembangkan di daerah untuk menurunkan emisi dan kaitannya dengan ketahanan pangan dan pendapatan petani (pro-poor climate change mitigation), 2 laporan khusus (special report) yaitu penetapan Baseline atau Referensi yang menjadi dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menurunkan emisi dan pendekatan, metode, dan alat yang dapat digunakan menilai implikasi penerapan opsi-opsi mitigasi pada tingkat lahan dan implikasinya pada tata ruang, dan 1 laporan teknis tentang pelaksanaan program diversifikasi pangan dan kaitannya dengan ketahanan pangan dan penurunan emisi.
  4. Pokja Lahan/Kehutanan diharapkan akan menghasilkan 1 laporan sintesis yaitu Review BAU dan kaitanya dengan RAN dan RAD, 1 laporan khusus tentang pendugaan net emission dari sektor LULUCF/ AFOLU dan 1 laporan teknis tentang pengembangan metodologi penentuan tingkat emisi referensi,(reference emission leveL-REL) pengembangan estimasi dan pemantauan stok karbon serta perubahannya untuk REDD+. dan pengembangan faktor emisi lokal sektor lahan/kehutanan.
  5. Pokja Kelautan diharapkan dapat mengasilkan 1 laporan sintesis (Synthesis report) yaitu review perkembangan riset dan pelaksanaan langkah aksi yang terkait dengan perubahan iklim di sektor pesisir dan kelautan, 2 laporan khusus (special report) yaitu standarisasi metodologi perhitungan serapan GRK di pesisir dan laut dan strategi nasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor pesisir dan kelautan Indonesia dan 1 laporan teknis (technical report) yaitu pengembangan sistem serapan GRK di laut dan pengembangan faktor emisi lokal sektor kelautan dan pelaksanaan strategi nasional mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan.
  6. Pokja Keamanan Energi diharapkan dapat menghasilkan 1 laporan sintesis yaitu review perkembangan riset dan pelaksanaan langkah aksi berbasis masyarakat untuk mengatasi kelangkaan energy, 1 laporan khusus tentang strandarisasi metodologi untuk penetapan baseline, pengukuran, pelaporan dan verifikasi teknologi mitigasi sektor energy, dan 1 laporan teknis pengembangan faktor emisi lokal sektor energi.
  7. Forum Ilmiah Perubahan Iklim Indonesia (IPCC Indonesia) diharapkan juga dapat menghasilkan minimal dua laporan tambahan yang bersifat lintas sektor, yaitu (i) Kerangka Kebijakan Nasional Perubahan Iklim, dan (ii) Review Aspek Legal dan Peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  8. Perincian outline laporan yang ditetapkan di atas akan disusun oleh satu tim teknis yang terdiri dari beberapa tenaga ahli di bawah arahan tim pengarah dari lintas sektor.
  9. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja di atas, Forum Ilmiah Perubahan Iklim Indonesia (IPCC Indonesia) perlu segera diresmikan yang didukung oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementrian Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan pertemuan National Summit Perubahan Iklim ini pula, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program-program inovatif yaitu ProKlim (Program Kampung Iklim) dan Pengelolaan Bangunan Ramah Lingkungan. ProKlim dan Pengelolaan Bangunan Ramah Lingkungan merupakan langkah nyata upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dimulai dari tingkat masyarakat paling bawah, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menghadapi perubahan iklim.

Informasi lebih lanjut:

Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir

Deputi MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,

Kementerian Lingkungan Hidup,

Telp. 021 – 8517164,

email: ipcc.indonesia@gmail.com