National Summit Perubahan Iklim ke-2 Tahun 2012

Komitmen Pemerintah Dalam Upaya Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca “Mengubah Krisis Menjadi Peluang” Jakarta, 20 Desember 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan “National Summit Perubahan Iklim ke-2 Tahun 2012” di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, [...]

21 Dec 2012 02:49 WIB

Komitmen Pemerintah Dalam Upaya Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca “Mengubah Krisis Menjadi Peluang”
Jakarta, 20 Desember 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan “National Summit Perubahan Iklim ke-2 Tahun 2012” di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum. Sejumlah Menteri tersebut hadir sebagai pembicara dalam paparan Kemajuan Kebijakan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Turut hadir sebagai keynote speaker dalam acara ini adalah Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sinergi berbagai langkah nyata yang dilaksanakan para pemangku kepentingan untuk menghadapi perubahan iklim sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian kebijakan pelaksanaan di bidang perubahan iklim. Hal tersebut mendasari diselenggarakan National Summit Perubahan Iklim ke-1 pada tanggal 24-25 Oktober 2011 di Denpasar, Bali, yang telah dihadiri para pemangku kepentingan terkait perubahan iklim. National Summit Perubahan Iklim ke-2 ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Kedua Peraturan Presiden tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah RI dalam target nasional menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dibawah kondisi business as usual pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global. Komitmen secara sukarela dari negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK, tentunya harus menjadi stimulan bagi negara maju untuk meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi GRK.

Pemerintah Indonesia telah meyampaikan komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014 telah menetapkan prioritas pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada “Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim”. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup, diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam sambutannya mengatakan, “Tujuan penyelenggaraan National Summit Perubahan Iklim ke-2 adalah untuk memastikan capaian pelaksanaan penurunan GRK dan inventarisasi GRK dan untuk mengapresiasi berbagai kegiatan inovatif dan inisiatif yang dilakukan masyarakat”. National Summit Perubahan Iklim ke-2 mengundang elemen semua pihak, terdiri dari unsur pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi/lembaga internasional. “Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama”, tegas MenLH.

Acara ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan emisi GRK, dan sekaligus sosialisasi dan tindak lanjut hasil COP-18 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang telah diselenggarakan di Doha, Qatar pada tanggal 25 November sampai 8 Desember 2012. Selain itu, dibahas mengenai pengawasan dan pengendalian kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan GRK oleh UKP4 dan perkembangan konsentrasi GRK di atmosfer oleh Kepala BMKG. Dalam pemaparan para Menteri menyampaikan kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan emisi GRK, meliputi hal-hal yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan GRK, perhitungan GRK terutama untuk kategori utama sumber emisi dan serapan GRK, manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kebijakan penurunan emisi GRK, serta hambatan dan kendala yang dihadapi serta solusi.

Berbagai langkah nyata dilakukan oleh Pemerintah untuk keberhasilan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan maupun melalui inisiatif dunia usaha dan masyarakat. Program-program tersebut diantaranya Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN Center), Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati), Menuju Indonesia Hijau (MIH), Kesepakatan 9 (sembilan) menteri untuk penyelamatan danau melalui penyusunan Profile Grand Design 15 (lima belas) Danau Prioritas yang didukung Panja Penyelamatana Danau Komisi VII DPR-RI, Pengelolaan Gambut, Rehabilitasi Pantai melalui RANTAI EMAS, Protokol Nagoya guna menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik (SDG). Rencana Adaptasi Nasional Perubahan Iklim, dan Program Kampung Iklim (PROKLIM) merupakan langkah nyata upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dimulai dari tingkat masyarakat paling bawah, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya nyata menghadapi perubahan iklim.

Untuk melengkapi langkah nyata untuk mencapai upaya tersebut, telah dikembangkan Forum IPCCIndonesia, yang melibatkan untuk perguruan tinggi, peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk dapat berperan aktif menyumbangkan pemikirannya dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan global. Dalam kerangka pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dikoordinasikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4), telah dikembangkan sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ (MRV REDD+).

Fokus kegiatan National Summit Perubahan Iklim ke-2 yaitu: (1) Sistem Measurement, Reporting, Verification (MRV) GRK; (2) Agenda Kerja IPCC Indonesia; dan (3) Inisiatif Mitigasi dan Adaptasi di Tingkat Lokal (PROKLIM). National Summit menyimpulkan perlunya sinergi dan langkah nyata untuk mengubah paradigma bahwa perubahan iklim bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan
kata lain, ”Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan
Hidup, Telp/Fax. 021 – 8512366,
email: humas@menlh.go.id
website: www.menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor