KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Setiap orang pasti memproduksi sampah dan harus dibuang. Dalam jumlah kecil tidak menjadi persoalan, tetapi kalau sudah terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan berbagai masalah. Berbagai penderitaan akibat sampah tidak dikelola dengan baik seperti: banjir, penyakit, pencemaran udara (bau), pencemaran air sumur, bahkan kadang-kadang menelan korban jiwa seperti yang terjadi di Leuwigajah-Bandung.

Bagi institusi yang bertanggung jawab pada masalah sampah persoalan besar yang dihadapi antara lain adalah sulitnya memperoleh lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dan tingginya biaya pembuangan dan pemrosesan. Para anggota legislatifpun akan menerima pengaduan bahkan protes dari konstituennya yang dirugikan akibat pembuangan sampah.

Namun, antara para pihak yang terganggu karena sampah, ada saja pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dari sampah. Misalnya, para pemulung, pabrik penampung sebagai bahan baku, pengusaha kompos, dll.

Dari gambaran tersebut jelas bahwa masalah sampah sesungguhnya adalah masalah kita semua dan harus diselesaikan secara bersama-sama melalui mekanisme tertentu. Karena sampah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perlu disusun suatu “aturan main� dalam bentuk undang-undang melalui mekanisme demokrasi di negeri ini.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar dalam acara �Obrolan Pinggir Kali� (OPIK) yang benar-benar diselenggarakan di pinggir kali, tepatnya di halaman belakang Kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 22 September 2005. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai stakeholders, seperti masyarakat sekitar TPA Bantargebang-Bekasi, Anggota Komisi VII DPR-RI, Anggota DPRD Bogor, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wakil Pemerintah DKI-Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang. Dari kalangan eksekutif (pemerintah pusat) diwakili oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan Dirjen Cipta Karya (mewakili Menteri Pekerjaan Umum).

OPIK yang dipandu oleh Farhan (presenter TV) ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak berkenaan dengan rencana Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa aspirasi yang muncul dalam dialog “konsultasi publik� antara lain: agar di dalam pembuat undang-undang tidak “ambivalent�, sementara peraturan belum benar-benar dilaksanakan tetapi sudah diganti dengan yang baru. Selain itu, sementara pengusaha mengusulkan, bahwa untuk mengurangi pemakaian pupuk anorganik yang ternyata mempunyai andil besar dalam kerusakan lingkungan, diusulkan agar subsidi pupuk anorganik dikurangi atau bahkan dicabut, sebagai gantinya diberikan subsidi pada pupuk organik/kompos.

Acara OPIK dimeriahkan dengan pagelaran “musik pengamen jalanan�, dan diakhiri dengan makan nasi bungkus bersama-sama.

Informasi Lebih Lanjut :
Asdep Urusan Edukasi dan Komunikasi
Telp : (021) 8517184