KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MASIH BANYAK PENGUSAHA YANG NAKAL

MENTERI Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengungkapkan, laju kerusakan lingkungan pulau-pulau di Indonesia mencapai 1,1 juta hektare setiap tahunnya. Kerusakan terparah terjadi di Pulau Jawa dengan indek kerusakan lingkungan hidup mencapai 53,5 persen. Lalu Kalimantan, berikutnya Sumatera.

Tak banyak yang peduli pada kelestarian lingkungan hidup, keberadaan hutan mulai dianggap sepele dan sebelah mata. “Gunanya kita melakukan kerjasama dengan menteri pendidikan nasional adalah memberikan edukasi terhadap generasi muda. Masuk program kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga tingkat perguruan tinggi dalam edukasi tentang lingkungan'” jelas guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Brawijaya tersebut.

Pemahaman hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya, harus dipahami generasi muda sejak dini. Segala aspek kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting menjaga lingkungan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dan hutan. Faktor-faktor alam yang terdiri atas proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Mengenai pemberlakukan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Gusti mengaku memang masih terus dalam tahap sosialisasi. Selama ini, sebagian pengusaha sudah menerapkan standar tentang pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi masih banyak yang nakal. “Tindakan dan sanksi hukum sudah jelas. Mulai dari sanksi administrasi, perdata sampai pidana 3–5 tahun. Akan tetapi kita masih terus berupaya memberikan edukasi. Mulai dari bupati sampai gubernur agar mengutamakan sosialisasi dan edukasi,” jelas pria kelahiran Kalimantan Selatan tersebut.

Isi dari UU Nomor 32 pada dasarnya menguntungkan semua pihak. Industri harus menerapkan standar tentang pengelolaan lingkungan hidup. Karena lingkungan itu semua dinikmati oleh mahluk hidup. Pemerintah akan mengawasi pelaksanaan UU tersebut di lapangan. Sehingga aturan ini digunakan benar-benar untuk menjaga lingkungan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (nel)

Sumber:
Indo Pos
Sabtu, 03 Juli 2010
nel