Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

  1. Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut dan Prambanan yang mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan yang diidamkan karena melambangkan hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup.
  2. Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada Upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni, berupa trophy “KALPATARU” dan piagam penghargaan.
  3. Kalpataru diberikan kepada mereka, baik individu maupun kelompok masyarakat,  yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup.
  4. Kategori penghargaan: A. Perintis Lingkungan; B. Pengabdi Lingkungan; C. Penyelamat Lingkungan; D. Pembina Lingkungan;
    1. Perintis Lingkungan, diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal,  yang berhasil merintis pengembangan dan meles­tarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi  daerah atau kawasan yang bersangkutan;
    2. Pengabdi Lingkungan, diberikan kepada petugas lapangan (Penyuluh Lapangan Penghijauan, Petugas Penyuluh Lapa­ngan, Petugas Lapangan Kesehatan, Jagawana, Penjaga Pintu Air dan lain-lain) dan atau pegawai negeri (termasuk PNS, TNI, Polri, PPLH, PPNS, guru) yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan  tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama;
    3. Penyelamat Lingkungan, diberikan kepada kelompok masyarakat, baik informal (kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, komunitas adat, rukun warga, paguyuban, karang taruna, dll.) maupun formal (lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga pene­litian, lembaga pendidikan, koperasi, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain) yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau  pencegahan kerusakan dan pencemaran (penyelamatan)  lingkungan hidup;
    4. Pembina Lingkungan, diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyara­kat yang berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memberi pengaruh dan untuk mem­bangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan, seperti pejabat, pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, manager, tokoh lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain.
  5. Di samping kriteria tersebut di atas, para Calon harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    • Warga Negara Indonesia (WNI);
    • Berkelakukan baik, tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus hukum, dan tidak memiliki image buruk di tengah-tengah masyarakat;
    • Pada waktu diusulkan tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    • Dilakukan atas prakasa/inisiatif sendiri;
    • Usaha tersebut telah menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya;
    • Mempunyai pengaruh dan membangkitkan kesadaran bagi masyarakat sekitarnya;
    • Telah cukup lama dilakukan sehingga dapat dilihat hasilnya pada saat diusulkan (setidak.
  6. Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemimpin formal (usahawan/manager, dosen, peneliti, tokoh atau aktivis Ornop/LSM), tokoh informal (tokoh agama, tokoh adat), maupun dari profesional (seniman/artis, budayawan).
  7. Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP).
  8. Perseorangan adalah warga negara Indonesia tanpa membe­dakan batasan suku bangsa, agama, golongan, profesi/pekerjaan, gender, usia, pendidikan dan daerah.
  9. Kelompok adalah kumpulan  individu warga negara Indonesia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal.
  10. Organisasi formal adalah organisasi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki struktur organisasi dan fungsi,  dan atau memiliki akte pendirian, seperti: lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, yayasan, asosiasi profesi, koperasi, badan usaha, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat/ organisasi non pemerintah.
  11. Organisasi informal atau kelompok masyarakat adalah persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama dan berinteraksi guna memenuhi tujuan, menempati wilayah yang sama dan berlangsung relatif lama, masing-masing anggota  terikat pada nilai dan norma atau aturan yang disepakati-dipahami dan dipedomani bersama, serta masing-masing anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Contohnya: kelompok swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa/dusun /kampung, paguyub­an,  rukun warga, karang taruna, kelompok marga serta kelompok lain yang berbasis masyarakat lokal.
  12. Dewan Pertimbangan Kalpataru  adalah dewan independen  yang bertugas untuk meneliti data calon, mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan  meneliti dan mengusulkan  pencabutan penghargaan Kalpataru.
  13. Pencalonan Penerima Penghargaan Kalpataru dilakukan dengan mengajukan usul kepada  Menteri Negara Lingkungan Hidup.
  14. Penerima Penghargaan Kalpataru akan dinilai oleh Dewan Pertimbangan Kalpataru dari tokoh-tokoh/cendekiawan yang berbobot nasional.
  15. Pengusulan yang masuk nominasi akan diteliti kebenarannya di lapangan oleh Dewan Pertimbangan Kalpataru atau panitia yang ditugaskan untuk itu.
  16. Pengusulan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, termasuk pers, organisasi swadaya masyarakat, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas, asal tidak mengusulkan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan surat pengantar usulan dapat dari Pemda.
  17. Berkas usulan mencakup formulir pengusulan (Form A dan B), photo kegiatan calon, tanda penghargaan, dan lain-lain data pendukung.
  18. Formulir dapat diperbanyak dan disebarluaskan.
  19. Jenis kegiatan adalah kegaitan yang terkait dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan terutama dalam upaya pelestarian air, keanekaragaman hayati, pertanian  ramah lingkungan, kesehatan lingkungan, energi alternatif, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan tidak bias gender dan  sekurang-kurangnya telah berlangsung 5 tahun. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan.
  20. Uraikan kegiatan adalah deskripsi masing-masing jenis kegiatan dari seluruh pentahapan kegiatan, mulai proses awal hingga kondisi saat ini (apa saja  jenis kegiatan, kapan dilaksanakan, siapa dan  dengan siapa, bagaimana dan di mana dilaksanakan, dll.)
  21. Lokasi kegiatan adalah  tempat dimana lokasi kegiatan berlangsung (alamat lokasi berlangsungnya kegiatan, jarak kediaman calon ke lokasi, deskripsikan  kondisi geografis secara singkat, topografi, elevasi, kemiringan lahan, curah hujan, dll.)
  22. Ukuran kegiatan  adalah data tentang jumlah/luas, jenis dan kwalitas kegiatan, misalnya, menanam pohon Cendana sebanyak 10.000 pohon pada lahan kritis seluas 10 ha.
  23. Tingkat keberhasilan adalah out-put kegiatan, misalnya berhasil menyelamatkan lima sumber mata air, merehabilitasi 100 ha lahan kritis, menangkar 5 jenis  satwa langka, menangkap 200 pelaku illegal logging,  dll.
  24. Dampak lingkungan yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan diisi dengan uraian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan perubahan iklim seperti mencegah kegiatan illegal logging, illegal fishing, perambahan hutan, penambangan  tanpa izin, pembuangan limbah, menindak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang berdampak besar dan penting, pengendalian asap dari industri rumah tangga, mengelola limbah domestik (limbah rumah tangga), memanfaatkan limbah domestik atau sampah untuk bahan kerajinan, membuat dan menggunakan pupuk dan pembasmi hama organik menggantikan pupuk sintetis dan obat-obatan Melakukan rehabilitasi lahan kritis, memulihkan kesuburan tanah dengan menerapkan  pertanian ramah lingkungan , memulihkan debit dan mutu air dengan merehabilitasi hutan sekitar sumber mata air untuk, ,menangkar menanam dan merawat pohon, melakukan pencangkokan/transplantasi terumbu karang dll).
  25. Dampak ekonomi diisi dengan uraian dampak kegiatan terhadap pekonomian masyarakat (seperti  peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan dan air minum,  energi alternatif, penyerapan tenaga kerja dll).
  26. Dampak sosial diisi dengan uraian dampak kegiatan terhadap aspek sosial budaya masyarakat (terutama  edukasi dan komunikasi lingkungan, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Memerangi penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya;  Membangun kemitraan, Pemberdayaan masyarakat/ pengarusutamaan gender, edukasi dan informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan lingkungan,  kearifan lingkungan, inovasi dan teknologi baru. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan)

LAMPIRAN/UNDUH:

  1. MATRIK (pdf)

 

Sumber:

Asdep Urusan Peningkatan Peran Masyarakat  Deputi Komunikasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.
E-mail: edoanto875@yahoo.co.id
Telp:021 8520392