KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Penegakan Hukum Lingkungan

Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Isu persoalan hukum dalam larangan impor limbah B3 merupakan isu yang sangat relevan bagi Indonesia mengingat posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan rawan terhadap penyelundupan dan pengiriman limbah B3 secara ilegal.

Pada tahun 1996, Indonesia sudah pernah mengimpor limbah dari Australia, berupa: 2.417 ton limbah timah bekas, 105 ton aki bekas, dan 29.500 buah baterai bekas. Pada tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor, dimana separuh daripadanya mengandung limbah B3, tertahan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai barang ilegal.

Menyikapi permasalahan limbah B3 yang dampaknya sangat berpotensi mengganggu lingkungan hidup dan kesehatan manusia,  maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai kebijakan mendorong kegiatan pemanfaatan limbah B3 tersebut melalui prinsip 3R. Hal ini sejalan dengan isu yang sedang dibahas dalam COP ke 9 yaitu Reuse, Recycle dan Recovery.  Keuntungan yang didapat dengan mendorong pemanfaatan limbah B3 adalah: (i) Berkurangnya dampak negatif dan kerusakan lingkungan karena mengurangi limbah secara signifikan, serta luas area yang akan dijadikan untuk landfill (area penimbunan limbah B3), (ii) Menghemat penggunaan sumber daya alam. Penghematan ini juga secara tidak langsung mengurangi dampak terhadap lingkungan dikarenakan mengurangi atau memotong rangkaian kegiatan pengadaan SDA sebagai bahan baku.

Selain itu diperlukan perangkat hukum yang berperan: (i) memberikan pengaruh kepada kebijakan yang mendukung konsep pembangunan berkelanjutan; (ii) memberikan mandat dan otoritas kepada instansi atau aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  (iii) memberikan definisi tentang tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat: (iv) sebagai sarana untuk mencapai penaatan dengan penerapan sanksi, dan (v) memberikan panduan kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya.

Telah cukup banyak peraturan perundangan sebagai instrumen penegakan hukum yang dapat digunakan, baik dalam tahap preventif maupun represif. Selanjutnya dalam rangka mendukung keberhasilan penegakan hukum diperlukan pula komitmen, integritas dan keberanian para penegak hukum untuk menjalankan semua peraturan perundangan secara konsisten.

Hal itu disampaikan oleh Ilyas Asaad, Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Lingkungan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diadakan di Putri Bali Hotel tanggal 24 Juni 2005 sebagai bagian paralel dari Konperensi Antar Bangsa mengenai Pengelolaan Limbah B3.