KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta|Jurnal Nasional.
KONTRIBUSI Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor hulu dan hilir kehutanan pada semester satu 2010 mencapai Rp. 92,78 triliun. Kontribusi tersebut setara lebih dari 10 kali lipat nilai komitmen Norwegia dalam Letter of Intent (Loi) dengan Indonesia untuk menghentikan deforestasi atau penebangan hutan alam primer dan lahan gambut Indonesia.

Jumlah Rp. 92,78 triliun itu jika dibandingkan dengan capaian pada semester satu 2009, naik 2, 85 persen (year on year). Kontribusi sektor hulu dan hilir kehutanan terhadap PDB tersebut memperjelas bahwa perjanjian (LoI) Indonesia-Norwegia sebesar maksimal US$1 milliar (Rp9 triliun) sama sekali tak sebanding dengan nilai PDB yang berasal dari produksi sumber daya hutan Indonesia tersebut.

Koordinator Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi Menyampaikan pandangan tersebut mengacu data tersebut mengacu data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) selaras nilai komitmen Norwegia.

“Tentu tak logis, jika dengan komitmen Norwegia sebesar maksimal US$1 miliar itu, ruang lingkup yang diatur dalam Letter of Intent terlalu luas, komitmen  itu terlalu murah, bahkan pencairannya pun tak jelas,” ujar Vanda.

Vanda mencontohkan, pada tahun 2009 saja, PDB sektor hulu dan hilir kehutanan menyumbang Rp186,2 triliun terhadap PDB. Jumlah yang setara 20 kali lipat dibanding komitmen Norwegia. “Itu baru nilai setahun. Kalau dua tahun, berarti setara libih dari 40 kali lipat,” kata Vanda.

Angka itu, lanjutnya, belum memasukkan nilai PDB sektor bulu dan hilir perkebunan, yang juga bakal terkait dengan implementasi LoI itu.

“PDB dektor hulu perkebunan saja pada tahun 2009 mencapai Rp112,52 triliun, setara 12,5 kali lipat komitmen Norwegia. Kalau dua tahun, berarti setara 25 kali lipat. Itu belum memasukkan nilai PDB industri pengolahan perkebunan,” tutur Vanda.

Hitungan-hitungan sederhana di atas, lanjut Vanda, perlu diketengahkan kepada Norwegia dan negara maju lainnya, agar mereka paham nilai ekonomi hutan Indonesia.

Vanda mengingatkan agar Pemerintah Indonesia tidak perlu  mengikuti desakan pihak-pihak asing yang mengatasnamakan LoI untuk melakukan evaluasi seluruh izin konsensi kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

“Desakan itu terlalu berlebihan. Tak pantas LoI melakukan intervensi sejauh itu. Komitmen Norwegia saja masih penuh tanda tanya. Pemerintah Indonesia tak perlu mengubris desakan itu,” katanya. (supariah)

Sumber:
Jurnal Nasional
Selasa, 10 Agustus 2010
Hal. 9
Jurnalis: Sapariah Saturi