KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada saat ini telah banyak beredar di pasaran produk-produk dengan klaim lingkungan secara swadeklarasi dengan menggunakan logo yang dibuat oleh produsen itu sendiri. Hal ini mencerminkan telah meningkatnya kesadaran produsen dan konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

Dalam rangka memberikan acuan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam  melakukan klaim aspek lingkungan swadeklarasi, Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputi Urusan Standardisasi Teknologi dan Produksi Bersih mengeluarkan Pedoman Klaim Lingkungan Swadeklarasi. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menyediakan acuan dalam melakukan klaim lingkungan swadeklarasi pada produk dan/atau kemasan, sehingga kesimpang siuran dalam melakukan klaim dapat dihindari, selain itu juga adanya kesamaan persepsi mengenai klaim lingkungan swadeklarasi. Pedoman yang disusun ini merujuk pada SNI ISO 14021:2009 Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungnan swadeklarasi (pelabelan lingkungan tipe II) ISO 14021:1999, IDT.

Klaim lingkungan swadeklarsi adalah klaim lingkungan yang dibuat oleh produsen, importir, distributor, pengecer (retail) atau pihak lain yang mungkin memperoleh manfaat dari klaim tersebut, tanpa sertifikasi pihak ketiga (SNI ISO 14021:2009).

Pedoman klaim lingkungan swadeklarsi memuat hal-hal terkait dengan penerapan klaim lingkungan swadeklarasi, yaitu :

 

  1. Persyaratan aplikasi untuk semua klaim lingkungan swadeklarasi;
  2. Persyaratan evaluasi dan verifikasi klaim;
  3. Klaim lingkungan swadeklarasi spesifik;
  4. Klaim lingkungan swadeklarasidengan logo ekolabel swadeklarasi Indonesia.

Selain memuat persyaratan klaim lingkungan swadeklarasi secara umum, pedoman ini juga mengkomodir inisiatif produsen untuk membuat klaim lingkungan dengan logo yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia telah dipatenkan di Dirjen HAKI dan menjadi hak milik KLH dengan nomor hak cipta LOGO nomor C00201001597, sehingga jika ingin menggunakan logo tersebut harus mendapatkan persetujuan dari KLH. Mekanisme untuk mendapatkan persetujuan penggunaan logo tersebut,  pemohon (produsen, importir, distributor,  pengecer (retail) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia) dapat mengajukan permohonan setelah dilakukan verifikasi terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Untuk pelaksanaan mekanisme tersebut, pada saat ini KLH bersama dengan pihak-pihak terkait sedang membangun infrastruktur untuk penerapannya. (THAU)

Informasi lebih lanjut :
Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih,
Kementerian Lingkungan Hidup
email : ekolabel@menlh.go.id