KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

Evaluasi di Tingkat
Kebijakan Nasional

Dalam
dekade terakhir ini, permasalahan lingkungan hidup dan laju kerusakan lingkungan
semakin hari semakin meningkat. Hal ini memaksa dan mendorong kita untuk
bertindak secara cepat dan tepat dalam merespon semua permasalahan lingkungan
hidup tersebut. Salah satu cara dalam merespon semua permasalahan itu adalah
dengan melakukan Evaluasi terhadap Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Lingkungan
Hidup. Evaluasi ini bertujuan sebagai koreksi, umpan balik dan perbaikan bagi
kantor Kementerian Lingkungan Hidup dalam proses penyempurnaan kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup.

Evaluasi
PLH bertujuan untuk:

  1. Mengevaluasi
    implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (PLH)

  2. Merumuskan
    masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang

Adapun
sasaran Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

  1. Informasi
    pelaksanaan kebijakan PLH

  2. Rekomendasi
    bagi rumusan kedepan kebijakan PLH

  3. Ketepatan
    program PLH dalam menjawab permasalahan lingkungan yang ada dimasyarakat.

Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan saat ini didasarkan atas
hasil-hasil analisa implementasi program pengelolaan lingkungan hidup (PLH) yang
dituangkan dalam :

(1).
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

(2).
Dokumen-dokumen Kebijakan KLH ;

(3).
Matriks Evaluasi KLH atas Kinerja Sektor dalam Pengelolaan Sumberdaya
Alam dan Lilngkungan ; serta

(4).
Evaluasi Anggaran Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Tata
Ruang.

Hasil
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa perspektif
baik pada tataran individu/masyarakat maupun dunia usaha pengelolaan lingkungan
hidup selalu menunjukkan nilai benefit yang lebih kecil jika dibandingkan dengan
perspektif lainnya. Oleh karena itu kebijakan publik yang seharusnya dibuat
dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah merubah perspektif yang selama ini
menganggap pengelolaan lingkungan hidup merugikan menjadi perspektif pengelolaan
lingkungan hidup yang mendatangkan benefit.

Program-program
yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk mengurangi isue
lingkungan yang dirasakan, baik dari segi jenis maupun kuantitasnya.
Keterkaitan antara isue lingkungan dengan struktur program lingkungan
hidup dapat dijelaskan seperti dalam :

Gambar
1
.
  Struktur
Program KLH dan Keterkaitannya dengan Isue Lingkungan.

Dari
hasil analisis studi ini diperoleh beberapa hal penting yang dapat dijadikan
sebagai bahan perbaikan bagi program Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai
berikut :

  • Bangunpraja
    belum melingkupi seluruh isue lingkungan
  • Terbatas
    pada respon isue lingkungan tertentu.
  • Belum
    melingkupi pengorganisasian masyarakat madani
    pro LH
  • Sebagian
    merupakan program penguatan masyarakat madani.
  • Belum
    mendorong EMS dan Ecolabeling.
  • Belum
    menyediakan sistem insentif
  • Rancu
    dengan program madani-fokus pelaku.
  • Belum
    mendorong teknologi ramah lingkungan.
  • Belum
    mewujudkan disinsentif bagi pelaku.
  • Penguatan
    lembaga penilai belum menyeluruh
  • Bentrok
    dengan tupoksi sektor.
  • Belum
    menyentuh akar masalah kerusakan sumberdaya alam yang terkait dengan peran
    mobilisasi sektor dan pihak terkait.
  • Belum
    menyentuh aspek political risk kinerja nasional PLH ditingkat global.
  • Tidak
    fokus pada strategic instrument
    PLH (misal Tata Ruang)
  • Belum
    menyentuh pada penguatan kapasitas lembaga pelaku pembangunan.
  • Belum
    menyentuh aspek mekanisme pengambilan keputusan dalam masalah PLH
  • Belum
    terlihat kaitannya dengan pengambilan keputusan sektor

Berkaitan
dengan ini, kami membuat usulan kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan
hidup sebagai berikut :

  1. Menyusun
    Strategi Legislasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Pelembagaan
    dan Peningkatan Partisipasi Publik ( Public Awearness)

  3. Penetapan
    hak atas SDA (Property Right)
  4. Pengaturan
    penetapan jumlah dalam pemanfaatan SDA

  5. Membangun
    mekanisme pasar (Enabling Insentif)

Hasil
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta
pihak lain yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

Informasi
lebih lanjut :
Asdep Koordinasi Kebijakan (Asdep 1/I)
Tlp/Fax. 021 (85906676)
email : karliansyah@menlh.go.id