KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

sumpah_deputi.jpgPada tanggal 7 Januari 2008, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Melantik  Pejabat Eselon satu di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Adapun Pejabat Eselon satu yang dilantik adalah;

Ir. Hermin Roosita, M.M. sebagai Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan atau Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan dan, Ir. Ilyas Asaad, M.P. Sebagai Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan atau Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan. Sebelumnya menjabat sebagai PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam kata sambutannya Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmad Witoelar mengucapkan selamat tahun baru 2008, semoga pada tahun 2008 kita semua senantiasa dapat kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT untuk melaksanakan amanah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, pada tahun 2007 KLH telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim, tanggal 3-15 Desember 2007 di Denpasar, Bali.  Konferensi tersebut telah terselenggara sesuai dengan harapan, baik sebagai tuan rumah, maupun manfaat bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, dan manfaat bagi penyelamatan planet bumi dari perubahan iklim dalam wujud Bali Road Map, yang merupakan landasan bagi pertemuan di Warsawa dan Kopenhagen.

MENLH  berpendapat bahwa faktor keberhasilan penyelenggaraan Konferensi PBB tersebut, antara lain karena adanya tujuan yang jelas, leadership yang memadai dan kerjasama yang baik di lingkup nasional maupun internasional.  Semoga konferensi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

MENLH berharap Deputi I sesuai dengan tugas pokok fungsinya dapat meningkatkan kinerja dalam penataan ruang dan lingkungan, AMDAL, Kajian Lingkungan Strategis, Audit Lingkungan, dan Kelembagaan sebagai perangkat lingkungan pre-emtif yang lebih efisien dan efektif.

Demikian juga  pada Deputi V MENLH berharap sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk lebih meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan, baik administrasi, pidana, perdata, pengaduan sengketa lingkungan, sebagai perangkat represif pengelolaan lingkungan hidup,  selain itu, kepada Deputi V MENLH memohon agar dapat menyelesaikan berbagai penyusunan peraturan perundang-undangan seperti RUU Sampah, PSDA, Revisi UU 23/1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akhirnya MENLH meminta agar Deputi I dan Deputi V dapat bekerjasama dengan seluruh jajaran Eselon I KLH lainnya, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional), dan Instansi pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya, dalam berperan serta mewujudkan prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sumber:
Asdep Edukasi dan Komunikasi
Biro Kepegawaian
TU Menteri