KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Ditjen Bea dan Cukai merupakan penjaga pintu depan yang sangat penting peranannya dalam mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang di Indonesia, termasuk bahan perusak ozon (BPO) yang merupakan salah satu komoditas atau produk yang diidentifikasi masuk ke Indonesia secara ilegal. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan bahan perusak ozon, perlu adanya kerjasama antara KLH dan Ditjen Bea dan Cukai dalam upaya mencegah dan mengatasi impor ilegal BPO.

Sebagai bentuk dari kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Ditjen Bea dan Cukai dalam hal pengawasan impor bahan perusak ozon, pada tanggal 12 Desember 2005 telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) antara Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta penyerahan bantuan hibah Multilateral Fund (MLF) berupa peralatan untuk mengidentifikasi refrigeran sebanyak 19 unit kepada Ditjen Bea dan Cukai untuk mendukung tugas pengawasan di lapangan.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dari aparat bea dan cukai di lapangan dalam mengidentifikasi bahan perusak ozon yang masuk ke Indonesia dan penggunaan peralatan pengidentifikasi refrigeran, pada tanggal 9 – 10 Mei 2006 telah dilaksanakan pelatihan yang bertempat di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jl. A. Yani, Rawamangun, Jakarta Timur.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang petugas bea dan cukai dari beberapa kantor wilayah pelayanan bea dan cukai di Indonesia, serta wakil dari instansi terkait. Sebagai pelatih adalah tenaga ahli dari sektor-sektor kegiatan yang menggunakan BPO, yaitu foam, refrigerasi, solvent, aerosol dan methyl bromida, dengan materi yang menyangkut pengenalan BPO dan cara mengidentifikasinya. Selain itu dari pihak industri menyampaikan pengalamannya dalam penyelesaian kasus pemalsuan produk refrigeran. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemutaran film mengenai kasus-kasus perdagangan ilegal BPO di beberapa negara termasuk Indonesia, dan modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku impor ilegal.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan impor ilegal BPO dapat dikendalikan, karena kemampuan aparat pengawasnya yang makin meningkat dalam melakukan identifikasi terhadap produk yang masuk melalui pelabuhan.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Asdep Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Telp. 021 8517164/ Fax 021 85902521
Email : ozon@menlh.go.id