KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sorong, 25 Agustus 2014.Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Pemerintah Daerah memiliki mandat menetapkanIjin Lingkungan berdasarkan kewenangannya. Hal ini merupakan Pelayanan Publik kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya perlu dan wajib mengandung unsur keterbukaan. Untuk itu, setiap Pemerintah Daerah yang berwenang dipersyaratkan memenuhi kapasitassebagai pemegang mandat tersebut. Sehubungan dengan itu,Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup kepada seluruh institusi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua. Dalam kesempatan ini, KLH mengajak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk mempertegas keterkaitan pelayanan masyarakat dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.Walikota Sorong, Drs. Lambert Jitmau, MM, turut hadir menyampaikan selamat datang kepada peserta.

Dalam memberikan arahannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBAmenyampaikan “Keterbukaan pelayanan publik di bidang lingkungan memiliki tujuan besar yaitu mencapai pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KLH telah menunjukkan kinerja katagori “BAIK” dari Komisi Ombudsmen, UKP4, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BAPPENAS, Kementerian PAN RB dan Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN). Semua prestasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk menjawab tantangan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.”

Menteri menegaskan, “Prestasi seperti ini harus dapat diwujudkan di tingkat  pemerintah daerah, terutama di Tanah Papua yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa.Dari Timur Indonesia, mari kita mulai Gerakan ini menuju Indonesia yang lebih baik.”

Pada kesempatan ini, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana menyatakan“UU no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan komitmen Indonesia dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil observasi Ombusdsman RI sejak tahun 2013, tingkat kepatuhan pemerintah dan pemerintah daerah masih rendah yaitu rata-rata: Tingkat kementerian 22.2 %, Tingkat Lembaga Negara dan Pemerintah 27% dan Pemerintah Daerah 10.5 %.  KLH masuk dalam katagori “Baik”, selanjutnya KLH diharapkan dapat mendorong gerakan aktifitas sistematisseperti yang dilakukan hari ini di lingkup kewenangannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.”

Menjelang berakhirnya era pemerintahan ini, KLH memperoleh pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, KLH perlu memberikan bimbingan teknis kepada institusi lingkungan hidup daerah yang memerlukan. Khusus wilayah Ekoregion Papua, Indeks Kualitas Lingkungan Hidupnya berada pada indeks baik di atas rata-rata nasional, dengan kisaran di atas 75, dimana rata-rata provinsi adalah kisaran 64,72 terkait dengan kualitas air, udara, tutupan lahan, lahan kritis dan pengharaan kota bersih adipura.

Untuk itu, perlu langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan, hal ini berarti Pemerintah Daerah harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan.Berkaca pada kapasitas daerah khususnya di ekoregion Papua, tentunya perlu segera dilakukan penataan agar lebih memberikan kekuatan bagi daerah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menginternalisasikannya dalam proses pembangunan.

Pada Pembinaan Sarana Teknis serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tanah Papua hari ini, peserta diajak memahami perlunya data valid dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup daerah yang tercermin dalam status lingkungan hidup daerah. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat lebih presisi dan tepat sasaran. Standarisasi dan kompetensi bidang lingkungan hidup juga merupakan hal yang sangat penting, di mana pemerintah daerah harus dapat menstandarkan berbagai pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

Pada aspek kelembagaan, kekuatan koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi keharusan mutlak untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan kewenangannya. Sumber daya manusia yang profesional dan mandiri menjadi aspek yang melekat dan tidak terpisahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan lebih baik. Pada aspek pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas laboratorium juga menjadi penting dalam peningkatan kapasitas aparatur Ilingkungn hidup daerah yang memilki keahlian di bidangnya.

Informasi lebih lanjut:

Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931,