KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Talk Show UU No. 11 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
Yogyakarta, 29 November 2013 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun sejak penandatanganan Protokol Nagoya pada 11 Mei 2011, Pemerintah Indonesia pada 8 Mei 2013 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya mengikuti 15 negara lain yang telah meratifikasi dan menjadi Negara Pihak dari Protokol ini. Sampai saat ini, dari 92 negara yang telah menandatangani Protokol Nagoya, tercatat 26 negara termasuk Indonesia telah meratifikasinya. Namun demikian, Protokol Nagoya belum dapat diberlakukan karena sesuai dengan Pasal 33, Protokol Nagoya akan berlaku pada hari ke-90 setelah diterimanya instrument of ratification, acceptance atau approval ke-50 oleh Sekretaris Jenderal PBB sehingga masih memerlukan 24 ratifikasi lagi agar Protokol Nagoya dapat diberlakukan.

Dalam sambutannya, Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Drs. Sudariyono, mengatakan, “Dengan adanya pengesahan Protokol Nagoya apabila ada pihak asing ingin meneliti, memanfaatkan atau mengembangbiakkan berbagai jenis tanaman, hewan atau obat-obat tradisional, maka mereka wajib membayar harga kepada pihak Indonesia”. Protokol Nagoya sangat menguntungkan Indonesia mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terkaya ketiga di dunia atas sumber daya genetik dan merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila kekayaan keanekaragaman hayati laut diperhitungkan. Selain itu, makhluk hidup di sekeliling kita di Indonesia ini sangat berharga karena jenis tanaman, hewan, buah-buahan, bahkan virus dan bakteri yang tidak terlihat, mempunyai nilai komersial yang tinggi. Begitu pula dengan pengetahuan tradisional seperti jamu-jamuan, ramuan herbal atau cara pengobatan tradisional lainnya.

Tujuan acara sosialisasi Protokol Nagoya ini adalah selain mensosialisasikan substansi UU No. 11 Tahun 2013 juga untuk memperkenalkan Protokol Nagoya terutama di kalangan institusi pemerintah, dunia industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mahasiswa; memberikan masukan terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik; serta memberikan masukan terhadap bagaimana kontrak yang baik antara pemilik/penyedia dan pengguna sumber daya genetik.

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain: (1) memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (derivative); akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedapankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip prior informed consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan (3) mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Secara resmi Indonesia menjadi Negara Pihak Protokol Nagoya pada 24 September 2013. Manfaat menjadi Negara Pihak Protokol Nagoya antara lain: (1) menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 18 UUD RI 1945; (2) mencegah biopiracy dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) terhadap keanekaragaman hayati; (3) menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG kepada pemilik atau penyedia SDG; dan (4) menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Tantangan Indonesia setelah meratifikasi Protokol Nagoya adalah:
a. Penyelesaian pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan perlindungan SDG, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Hal ini dibutuhkan karena ratifikasi harus dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan nasional yang memayungi pengelolaan dan perlindungan SDG di Indonesia.
b. Pembentukan otoritas nasional pengelolaan dan perlindungan SDG di Indonesia. Bentuk kelembagaan ini bersifat multi-sektor karena sifat SDG yang kosmopolit dan tidak khusus di satu bidang saja, yang mencakup perairan dan kelautan, pertanian, kehutanan, dan penelitian/ilmu pengetahuan.
c. Pembentukan standar baku atau Standard Operational Procedure (SOP) pembuatan naskah akses dan pembagian keuntungan terhadap pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan SDG (MAT), dan pembuatan naskah perjanjian transfer materi biologik (MTA).

“Apabila sumber daya genetika tersebut tidak dikawal dengan baik, bisa saja kita kecurian dan akhirnya justru menjadi pihak yang dirugikan. Misalnya, pihak asing mengambil beberapa jenis tanaman atau ramuan dan dibawa pulang untuk diteliti, dibuat obat dan dipatenkan. Setelah itu, mereka menjual kembali ke Indonesia, dan karena kita membutuhkan kita harus membelinya. Yang lebih parah lagi, kita yang telah memiliki ramuan tersebut sejak turun temurun, kini diklaim dan dipatenkan oleh orang lain”, jelas Sudariyono.

Setelah menjadi negara Pihak Protokol Nagoya, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengelolaan sumber daya genetik maupun akses pembagian keuntungan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diwajibkan untuk membentuk kelembagaan berupa: National Focal Point, National Competent Authority, check points, Balai Kliring. Menanggapi mandat Protokol Nagoya tersebut, saat ini Pemerintah sedang menyusun kebijakan regulasi nasional termasuk percepatan pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (UU PSDG). Selain itu, Pemerintah juga sedang dalam proses pembentukan kelembagaan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ditunjuk sebagai National Focal Point yang berfungsi sebagai koordinator dan penghubung ke Sekretariat CBD di Montreal. Untuk National Competent Authority diusulkan dari kementerian terkait yang berfungsi sebagai pemberi izin akses. Sedangkan untuk check points yang berfungsi sebagai pengawas sedang diusulkan dari lembaga yang terkait dengan karantina, imigrasi, dan konservasi. Adapun untuk Balai Kliring yang berfungsi sebagai lembaga tempat pertukaran informasi dan database, sedang dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga.

Informasi lebih lanjut:
Drs. Sudariyono,
Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Tlp/Fax (021) 85904936,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id