KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Padang, 19 Mei 2014. Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi dengan tema “Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei yang pada tahun ini mengangkat tema Island Biodiversity. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati, baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat pemerhati kehati, kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan media.

Dalam sambutannya, Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA, menyatakan, “Indonesia merupakan negara hotspot biodiversity yang kaya akan keanekaragaman hayati tetapi laju kemerosotannya juga sangat tinggi. Sejalan dengan menipisnya cadangan migas, keanekaragaman hayati akan merupakan pemegang tongkat estafet pembangunan nasional Indonesia pada masa mendatang. Namun sayangnya, keanekaragaman hayati Indonesia tersebut terancam punah akibat kerusakan habitat, jenis asing invasif, serta pencurian sumber daya genetik Indonesia (biopiracy)”.

Pada tanggal 28 April 2014 lalu di Jakarta telah dilakukan soft launching “Buku Status Kekinian Keanekaragaman Hayati” yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, dan LIPI. Dokumen ini memuat tentang status terkini dari semua aspek keanekaragaman hayati Indonesia mulai dari kekayaan, pemanfaatan hingga upaya perlindungannya. Selain untuk pemutakhiran Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan penentuan target nasional sampai dengan tahun 2020, buku ini juga  mendukung komitmen Indonesia dalam implementasi Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun beberapa pedoman untuk implementasi Protokol Nagoya serta melakukan inventarisasi kegiatan penelitian pengembangan sumber daya genetik di Indonesia.

Salah satu potensi pengembangan keanekaragaman hayati adalah melalui bioteknologi modern, termasuk rekayasa genetik yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan, pengembangan obat, serta memajukan kesehatan manusia. Di lain pihak, disadari bahwa masih terdapat kontroversi mengenai aspek keamanan bioteknologi modern ini, dan memilih untuk mengambil pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) untuk menghindari dampak buruk teknologi ini pada keamanan pangan, lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk itu, telah dikeluarkan Protokol Cartagena yang mengatur tentang keamanan hayati dan telah diratifikasi melalui UU Nomor 21 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Geneti (PRG) serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati PRG. Sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 19 Sertifikat Aman Hayati PRG yang terdiri dari 1 buah izin aman lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, 15 Sertifikat Aman Pangan dari Kepala Badan POM, dan 3 Sertifikat Aman Pakan dari Menteri Pertanian.

Terkait dengan jenis invasif, di Indonesia diperkirakan terdapat setidaknya 1800 jenis tumbuhan asing dan banyak jenis hewan dan ikan asing maupun beberapa jenis mikroorganisme yang telah terintroduksi. Diperkirakan masih banyak jenis tumbuhan, hewan dan ikan maupun mikroorganisme yang belum teridentifikasi, baik status maupun keberadaannya. Salah satu contoh jenis tumbuhan yang bersifat invasif dan saat ini banyak dijumpai di berbagai daerah adalah Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) yang telah menjadi jenis pengganggu dan menimbulkan permasalahan karena sifatnya yang invasif dan mendominasi permukaan air serta mempercepat terjadinya pendangkalan waduk, sungai, danau dan badan-badan air yang ditumbuhinya. Contoh lain dari jenis satwa invasif adalah keong mas (Pomocea canaliculata) yang diintroduksi pada tahun 1980an dari Amerika Selatan dan saat ini telah merupakan hama di hampir semua negara tropis dan subtropis.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk menyampaikan informasi dan menghimpun masukan dari daerah terkait kebijakan, peraturan dan program keanekaragaman hayati, melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan penelitian keanekaragaman hayati di daerah serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta pemahaman semua pihak untuk bersama-sama menyelamatkan keanekaragaman hayati di masing-masing daerah dari ancaman kepunahan. Beberapa topik yang dibahas pada kegiatan sosialisasi adalah: Status penyebaran dan kajian dampak jenis invasif termasuk penelitian jenis invasif di Provinsi Sumatera Barat; Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Rekayasa Genetik; Status, Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik, kerjasama penelitian luar negeri dan perlindungan Hak atas kekayaan Intelektual (HaKI).

Lampiran: Status Penyebaran & Kajian dampak Jenis Invasif Perairan (pdf)

Informasi lebih lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904923,
Email: humaslh@gmail.com