Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

“Meningkatkan Penaatan Hukum Lingkungan Melalui Penguatan Kompentensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup”

Jakarta, 13 Pebruari 2012 Kondisi lingkungan hidup masih buruk yang ditandai dengan berbagai macam persoalan lingkungan, seperti pencemaran, banjir, longsor, dan bencana-bencana lingkungan lainnya. Kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak negatif terhadap aspek sosial dan ekonomi namun berpengaruh pula pada kepada tatanan kehidupan masyarakat.

Penyebab utama tingginya laju pencemaran dan kerusakan lingkungan dikarenakan semakin berkembangnya usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup namun tidak diiringi dengan peningkatan ketaatan terhadap lingkungan hidup dari para pelaku. Oleh karenanya perlu upaya yang lebih keras lagi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kendalanya adalah keterbatasan aparatur pengawas, sistem karier yang belum jelas bagi pengawas lingkungan serta konpensasi yang belum memadai bagi para aparatur. Hal ini sedikit banyak akan berimbas kepada pelaksanaan pengawasan yang tidak profesional dan mandiri.

Pasal 71 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan wewenangnya wajib melakukan pengawasaan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungn dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Melihat kepada kondisi tersebut di atas dan juga amanat undang-undang, maka Kementerian Lingkungan Hidup menindak lanjuti dengan menetapkan kebijakan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pengawasan terhadap berbagai usaha dan/atau kegiatan yang bersentuhan dan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam ketentuan ini telah diatur antara lain mengenai tugas pokok, jenjang jabatan, persyaratan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, butir-butir kegiatan jabatan fungsional pengawas Pengawas Lingkungan Hidup, tata cara pengajuan menjadi pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan ketentuan mengenai pemberhentian dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Dalam sambutannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Pengawasan yang efektif adalah kunci bagi upaya penegakan hukum lingkungan hidup, oleh karenanya aparat pengawas lingkungan hidup harus profesional, independen dan memiliki dedikasi yang tinggi. Untuk itu diperlukan jaminan agar mereka dapat memiliki kinerja yang optimal. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ini merupakan langkah penting bagi tercapainya supremasi hukum lingkungan hidup”.

Oleh karena itu mengingat pentingnya kebijakan mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ini, Pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan Peluncuran Jabatan Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Peluncuran Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup menghadirkan narasumber antara lain : Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sekretaris Kemneterian PAN dan RB, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian/LPNK terkait lainnya serta para Kepala BLH Provinsi. Peluncuran jabatan fungsional ini sendiri  bertujuan untuk :

  1. Menyampaikan informasi dan memperkenalkan ke semua pihak terkait Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup telah dibentuk;
  2. Memberikan pemahaman dan persepsi dalam mengoptimalkan pengawasan melalui pengembangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
  3. Mendukung terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mendukung terimplementasinya secara baik Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ini tentunya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh terutama sinergi antar pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan menyiapkan hal-hal penting, antara lain : 1) Aparatur/sumber daya manusia yang terlatih; 2) penganggaran dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, termasuk tunjangan jabatan pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan 3) pembentukan Tim Penilai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Informasi lebih lanjut:

Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi VII MenLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp/Fax: (021) 85916466, email: humas.klh@gmail.com