Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Jakarta, 26 Oktober 2004

Pada hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia – SLHI 2004 (State of the Environment Report-SoER 2003) yang merupakan laporan tahunan tentang lingkungan hidup Indonesia yang kedua setelah laporan pertama SLHI/SoER 2002 diterbitkan tahun lalu.

Penyusunan dan Penerbitan SLHI/SoER dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas publik KLH di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan laporan ini merupakan pemenuhan amanat dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “penyediaan informasi lingkungan hidup untuk masyarakat’ dan juga sebagai salah satu upaya untuk menerapkan Good Environment Governance� (GEG), terutama berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penyusunan SLHI/SoER 2003 ini tetap menggunakan motode P-S-R (pressure, state, response) yang mengacu pada standar internasional (UNEP) dalam penulisan sejenisnya.

Isi dari SLHI/SoER 2003 ini menggambarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia selama kurun waktu tahun 2003, antara lain: tekanan dan dampak lingkungan hidup; kondisi dan keadaan lingkungan hidup; serta respon atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Penyelenggaraan workshop dalam rangkaian acara peluncuran SLHI/SoER 2003 bertujuan untuk mendapat masukan dan tanggapan dari berbagai pihak serta diharapkan dapat menjadi dasar untuk proses pengambilan keputusan dalam pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Workshop ini diikuti oleh wakil dari seluruh departemen terkait, wakil dari pemerintah daerah, wakil dari lembaga swadaya masyarakat dan wakil dari media massa, wakil dari universitas, wakil dari swasta, serta wakil dari lembaga donor Internasional.
Sebagai rangkaian acara dalam peluncuran laporan SLHI/SoER 2003 ini, KLH juga mengumumkan hasil penilaian terhadap laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2003. Sampai saat ini penilaian dilakukan baru didasarkan pada apa yang tertulis dalam laporan SLHD, dengan asumsi data yang terdapat pada laporan SLHD tersebut benar, serta belum didasarkan pada hasil pengecekan data di lapangan. Dasar penilaian dilakukan tetap menggunakan motode P-S-R (pressure-state-response) serta tatakrama penyusunan data tabel.

Sebagai informasi, jumlah laporan yang diterima sebanyak 32 buah, yang berasal dari empat belas propinsi, enam kota dan dua belas kabupaten. Untuk tingkat propinsi yang memenuhi kriteria terbaik adalah Propinsi Riau; Bali; dan DKI Jakarta. Untuk tingkat kota yang memenuhi kriteria terbaik adalah Kota Samarinda-Propinsi Kalimantan Timur; Kota Denpasar-Propinsi Bali; dan Kota Sabang-Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk tingkat kabupaten yang memenuhi kriteria terbaik adalah Kabupaten Bengkalis-Propinsi Riau; Kabupaten Garut-Propinsi Jawa Barat; Kabupaten Nunukan-Propinsi Kalimantan Timur; dan Kabupaten Banjar-Propinsi Kalimantan Selatan.

Informasi lebih lanjut:
Asisten Deputi Urusan Informasi
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Jl. D.I. Panjaitan Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410
Telp/Fax : (021) 858 0081