KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

  Untuk mendukung upaya perlindungan lapisan ozon dan penghapusan bahan perusak ozon (BPO), pemerintah tidak hanya memberikan bantuan peralatan daur ulang CFC saja, tetapi juga menyiapkan infrastruktur lain yang berupa kebijakan dan peraturan. Oleh karena itu, pada bulan Pebruari 2007, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengesahkan Peraturan Menteri Negara LH No. 2 Tahun 2007, tentang Pedoman teknis dan persyaratan kompetensi pelaksanaan retrofit dan recycle pada sistem refrigerasi.

Peraturan tersebut berlaku 2 (dua) tahun setelah disahkan, dengan demikian peraturan tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2009. Sebagai tanda awal berlakunya peraturan tersebut, pada hari Senin, 16 Maret 2009 telah dilaksanakan acara peluncuran pemberlakuan PermenLH tersebut. Acara yang diadakan di Hotel Borobudur dihadiri oleh kurang lebih 85 orang peserta yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi, instansi pemerintah dan media massa.

Ketua Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas prakarsa dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui program sertifikasi teknisi refrigerasi. BNSP sendiri saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa departemen untuk melakukan sertifikasi personil yang berada dalam lingkup departemen tersebut. Selain itu juga sudah dikembangkan program sertifikasi bagi lulusan SMK agar mereka bisa lebih bersaing dengan calon tenaga kerja lain. Ketua BNSP juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi 600 orang teknisi.

Sementara Deputi VII MenLH menyampaikan bahwa PerMenLH No. 2 Tahun 2007 merupakan produk KLH pertama yang mempersyaratkan kompetensi personil. Untuk melaksanakan program sertifikasi teknisi refrigerasi, KLH sudah menunjuk LSP Logam dan Mesin Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi teknisi refrigerasi. Selain itu, sebagai infrastruktur pendukung yang penting lainnya adalah dengan mempersiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dimana uji kompetensi akan dilakukan.Penyiapan TUK diupayakan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sebagai uji coba pelaksanaan sertifikasi, pada tanggal 25 Pebruari 2009 telah diuji kompetensi sebanyak 20 orang teknisi refrigerasi di TUK BLKI Pasar Rebo. Pelaksanaan uji coba ini didukung dari sisi pembiayaan dan teknis oleh BNSP dan KLH. KLH mengharapkan dengan program sertifikasi ini, dapat menjadi awal dari peningkatan kapasitas teknisi refrigerasi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diterapkan pada tahun 2010. Selain itu juga diharapkan agar sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Indonesia dapat diterima di negara ASEAN lain juga, oleh karena itu seluruh kalangan mulai dari penyedia jasa dan pengguna jasa dapat memanfaaatkan program ini.

Sementara Deputi III MenLH menyampaikan bahwa program sertifikasi teknisi refrigerasi ini merupakan pelengkap pendukung program penghapusan bahan perusak ozon di sektor refrigerasi baik domestik/komersial maupun AC mobil. Dengan teknisi yang kompeten diharapkan program pengelolaan BPO dapat berjalan lebih efektif, karena melalui program ini teknisi wajib mengelola bahan pendingin, terutama yang mengandung bahan perusak ozon dengan lebih bijaksana dan tidak melepaskannya begitu saja ke udara. Seperti halnya yang telah disampaikan Deputi VII, ada keuntungan lain yang diperoleh melalui program ini yaitu meningkatkan kapasitas teknisi dalam bersaing di pasar global yang akan segera berlaku. Selain itu juga diharapkan dengan kompetennya teknisi maka peralatan bantuan hibah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

 Dalam peraturan Menteri Negara LH tersebut dinyatakan bahwa teknisi dan pengelola bengkel servis peralatan pendingin tidak diperbolehkan untuk melepaskan BPO ke udara secara langsung. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut adalah :
· Teknisi yang akan melakukan retrofit dan recycle wajib memiliki sertifikat kompetensi
· Bengkel yang mempunyai teknisi bersertifikat wajib registrasi ke KLH dan akan diumumkan kepada masyarakat
· Sertifikat kompetensi diperoleh setelah mengikuti uji kompetensi
· Lembaga Pelatihan harus memenuhi persyaratan mutu
Lembaga Pelatihan Kompetensi harus melakukan registrasi

  Banyak dari peserta yang menanyakan mengenai cara memperoleh sertifikat tersebut, juga tentang biaya pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi yang harus diupayakan tidak terlalu tinggi agar dapat mendorong teknisi bersedia mengikuti program sertifikasi ini. Selain itu juga diusulkan agar dilaksanakan program sertifikasi massal untuk mengurangi biaya. Secara prinsip masih banyak hal teknis lain perlu dihadapi dalam pelaksanaan program ini, terutama mengenai kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan hal ini kembali ke masing-masing orang dalam menyadari perlunya pengelolaan lingkungan melalui program ini dan menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita menyampaikan kepada bengkel dan industri. Jejaring saat ini sudah terbentuk, kehadiran peserta dalam kegiatan peluncuran ini merupakan salah satu indikator, sudah ada jaringan antara lembaga pelatihan TUK, asesor dan teknisi.

Sumber:
Asdep Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Gd. A, Lt. 6
Telp. 021 – 8517164
Fax. 021 – 85902521
Email :
ozon@menlh.go.id

Asdep Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
Gd. A, Lt. 6
Telp/Fax. 021 – 85906167