KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Implementasi “Sustainable Consumption and Production (SCP)” akan memberikan multimanfaat penting, yaitu: (i) perubahan pola konsumsi masyarakat yang efisien dan ramah lingkungan (ii) pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta (iii) tumbuhnya kapasitas industri produk dan jasa yang ramah lingkungan.

KLH – 5 Juni 2 Jakarta, 013. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) di Indonesia, 2013 – 2023 dalam rangka mewujudkan dan mempercepat penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memberikan wadah bagi masyarakat dan stakeholder untuk secara nyata melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuju Pembangungan Berkelanjutan.

Dalam konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Rio de Janeiro pada 21 Juni 2012 lalu, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Kesepakatan di Rio telah menjadi landasan untuk menuju masa depan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia dalam melaksanakan pembangungan berkelanjutan. Pembangungan peri kehidupan manusia yang hakiki adalah hanya apabila terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup”.

Peluncuran Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia pada Hari Lingkungan Hidup se Dunia tanggal 5 Juni 2013 ini merupakan prakarsa di tingkat nasional yang pertama di dunia setelah Konferensi Rio+20, dan Resolusi PBB bulan Juli dan Desember
2012. Dengan pelaksanaan kerangka kerja tersebut, Indonesia siap berperan aktif dalam kerjasama internasional dengan UNEP dan berbagai pihak untuk penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan . Konferensi Rio+20 telah mengadopsi penerapan SCP sebagai agenda kerja pembangunan internasional dalam rangka mewujudkan pembangungan berkelanjutan.

Dalam skala Nasional, dokumen ini memuat peta jalan Indonesia untuk pengarustamaan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan beberapa kebijakan/program nasional prioritas secara bertahap, yang terukur, terverifikasi dan terlaporkan. Untuk fase pertama, program yang diusulkan adalah: Green Building, Green Procurement, Green Industry, dan Green Tourism. Program-program tersebut merupakan program “Quick Wins” yang diusung oleh KLH bersama kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PU, LKPP, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Untuk pelaksanaannya, program tersebut akan dimasukan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Pada kesempatan ini Menteri Lingkungan Hidup menyatakan, “Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan diharapkan akan meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap berbagai barang/jasa dan teknologi yang ramah lingkungan. Hal tersebut akan memungkinkan peningkatan pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan di pihak pemerintah dan swasta, serta peningkatan gaya hidup hijau di masyarakat”

Perangkat kebijakan pendukung pelaksanaan SCP yang telah dikembangkan KLH adalah:

  1. Produksi Bersih (Eco-efisiensi), Verifikasi Kinerja Teknologi Ramah Lingkungan, dan Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan;
  2. Kriteria untuk penerapan konsumsi berkelanjutan;
  3. Sistem Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa untuk penyediaan Sumberdaya
    Manusia (SDM) yang kompeten; dan
  4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (“green banking”).

Seluruh perangkat tersebut diarahkan menjadi layanan publik dengan aturan tata tertib yang, jelas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat menciptakan sinergi antara pihak pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi dan masyarakat.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi MenLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904931,
email: klhstantek@yahoo.co.id cc:
humaslh@gmail.com
https://www.facebook.com/hari.lingkungan