KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2013 Dan Peluncuran UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Roterdam dan UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya
Jakarta, 22 Mei 2013 –
Hari ini Indonesia bersama negara-negara lain di dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Tanggal 22 Mei ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai Hari Keanekaragaman Hayati (Hari Kehati) Sedunia yang menandai waktu diselesaikannya naskah final Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei 1992. Tema Hari Kehati tahun 2013 ini adalah Keanekaragaman Hayati dan Air. Pemilihan tema ini sejalan dengan penetapan tahun 2013 sebagai International Year of Water Cooperation oleh PBB. Pesan utama dari tema ini adalah bahwa keanekaragaman hayati merupakan solusi untuk mencapai ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini.

Dalam rangka Hari Kehati 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Talkshow “Peluang dan Tantangan Protokol Nagoya bagi Indonesia” . Talkshow ini bertujuan untuk mensosialisasikan Protokol Nagoya kepada seluruh pemangku kepentingan serta berdiskusi untuk menggali pemikiran-pemikiran yang konstruktif tentang langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan agar implementasi Protokol Nagoya. Narasumber pada talkshow ini Prof. Emil Salim, Prof. Endang Sukarna, dan Ir. Ida Ayu Rusmarini, serta dihadiri peserta dari Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam sambutannya mengatakan, “Hari Keanekaragaman Hayati harus menjadi momentum untuk menyatukan lan gkah menuju pen gelolaan Keanekaragaman Hayati yang lebih baik. Lan gkah ini dapat mengurangi ancaman kemerosotan keanekaragaman hayati sebagai tantangan dan melihat potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai peluang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia”.

Pada bulan ini tepatnya tangga l 8 Mei 2013 Indonesia sebagai negara mega-biodiversity telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya. Saat ini telah ada 16 (enam belas) negara yang telah meratifikasi Protokol Nagoya selain Indonesia. “Kami juga in gin menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk kelompok kerja untuk menjalankan mandat Protokol Nagoya. Dengan demikian kami men gharapkan kebijakan ini dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan nasionalpasca 2014”, jelas Menteri Lingkungan Hidup .

Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan beberapa konsep sebagai instrumen pendukung untuk implementasi Protokol Nagoya, yaitu a) Strategi Nasional Implementasi Protokol Nagoya, b) Kelembagaan (KLH selaku National Focal Point, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan National Competent Authorities, LIPI selaku Scientific Authority , Balai Kliring dan checkpoint), c) Pedoman Pemberitahuan Atas Informasi Awal (Prior Informed Consent) dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Terms) serta Prosedur Akses. Elemen-elemen yang tercantum dalam konsep tersebut merupakan bagian inti yang akan masuk dalam pengaturan pada RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG) yang menjadi Hak Inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang dalam proses penyusunan.

Pada tanggal 8 Mei 2013 pula, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Roterdam tentang Prosedur Persetuju an atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional. Penerbitan UU ini merupakan langkah awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Konvensi Rotterdam. Indonesia telah menandatang ani Konvensi Rotterdam pada tanggal 11 September 1998. Jadi, dalam kurun waktu hampir lima belas tahun, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi Rotterdam mengikuti 152 negara lain yang telah meratifikasinya, dan menjadi negara Pihak dari Konvensi ini.

Secara umum pengaturan di dalam Konvensi Rotterdam mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antar-negara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pertukaran informasi dan proses pen gambilan keputusan ekspor dan impor. Adapun sistem registrasi impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Online Indonesia National Single Window” (INSW) di Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Pengesahan Konvensi Rotterdam secara teknis dan ekonomis mendukung berjalannya dunia industri khususnya dalam praktik ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, “Penerbitan Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 merupakan refleksi dari politik bebas aktif Indonesia serta bukti nyata keseriusan dan ketegasan posisi Indonesia dalam menggalang kerja sama global untuk pen gawasan perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu serta pen gelolaan sumber daya genetikÓ. Dengan keberadaan dua Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telepon/Fax: 021-85904923,
Email: kehati@menlh.golid cc: humaslh@gmail.com

Dra. Masnellyarti Hilman, MSc,
Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah B3 dan Sampah,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telepon/fax: 021-85905637
email: humaslh@gmail.com

Drs. Sudariyono,
Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telepon/Fax: 021-8517185,
Email: pi klh@yahoo.com cc.: humaslh@gmail.com


PERINGATAN HARI KEANEKAGARAMAN HAYATI (KEHATI) 22 MEI 2013

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional memiliki peluang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut untuk pangan, sandang, papan, obat-obatan, serta bahan dasar industri kosmetik. Kekayaan ini tentunya harus dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara tepat guna dan berkelanjutan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara umum maupun masyarakat lokal sebagai penyedia sumber daya genetik dan pemilik pengetahuan tradisional.

Negara-negara di dunia sepakat akan perlunya membentuk suatu pengaturan internasional untuk menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 CBD memiliki tiga tujuan, yaitu (i) konservasi keanekaragaman hayati, (ii)pemanfaatan berkelajutan dari komponen keanekaragaman hayati dan (iii) pembagian keuntungan atas pemanfaatan pemanfaatan sumber daya genetik. Protokol Nagoya merupakan instrument pengaturan internasional untuk implementasi tujuan ketiga dari CBD. Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang dari Pemanfataannya yang telah disepakati dan diadopsi pada COP 10 CBD di Nagoya, Jepang tahun 2010 ini merupakan pengaturan komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan menjamin pembagian keuntungan bagi negara penyedia sumber daya genetik. Dengan adanya pengaturan ini, pembalakan sumber daya genetik yang sering terjadi dapat dihindarkan.

Kesepakatan yang sangat bersejarah ini telah menciptakan suatu kerangka kerja yang seimbang antara akses kepada sumber daya genetik dengan dasar Persetujuan Atas Informasi Awal (PADIA) dan Kesepakatan Bersama (KB) dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, dan juga mempertimbangkan peran penting pengetahuan tradsional. Protokol Nagoya diharapkan akan diberlakukan (entry into force) pada tahun 2012, yaitu setelah sembilan puluh hari diterimanya instrumen ratifikasi dari 50 negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial sebagai penyedia SDG memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses negosiasi dan adopsi Protokol Nagoya bersama-sama dengan negara lainnya yang memliki kekayaan keanekaragaman hayati (Like Minded Megabiodiversity Countries-LMMCs). Selain itu, sebagai negara megabiodiversity country, Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi Protokol Nagoya kedalam legislasi nasional dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya genetik dari praktek pencurian sumber hayati (biopiracy).

Pada tanggal 11 Mei 2011, Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup telah menandatangani Protokol Nagoya, di Markas Besar PBB dan pada tanggal 8 April 2013, Indonesia telah resmi meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya genetic dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Ratifikasi Protokol Nagoya tentunya harus juga diikuti dengan penyiapan instrument pengaturan dalam bentuk legislasi nasional (RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik)

mencakup pengaturan lebih lanjut dari Protokol Nagoya dan pengaturan lainnya terkait dengan pelestarian SDG.

Mengapa Kehati PENTING bagi Indonesia?

Indonesia dikenal sebagai megadiversity country. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Genetik (SGD) yang besar. Sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.

Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati karena merupakan kawasan terluas di Pusat Indomalaya.

Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan. Misalnya pisang, durian, salak dan rambutan merupakan buah asli Indonesia.

Indonesia memiliki 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Namun demikian, baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat -obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodiasiak, adalah tanaman asli Indonesia.

Megapa Sumber Daya Genetik (SDG) PENTING?

Genetik adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada satu spesies dapat memiliki keanekaragaman genetik.

Sumber Daya Genetik merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkan SDG tersebut untuk menopang kehidupannya, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen, pada tahun 2000 mencapai 43 milyar USD, meningkat menjadi 60 milyar USD tahun 2002. Tahun 2010 diprediksi lebih dari 200 milyar USD dan tahun 2050 menjadi 5 trilyun.

Menurut WHO, 80% penduduk dunia bergantung kepada obat herbal, bahkan 25% dari obat-obatan modern yang dipasarkan di dunia berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 jenis bahan aktif obat yang digunakan dalam pengembangan obat modern di dunia seperti digitoksin, reserpin, tubocucorin, ephedrin, vincristin, vinblastin dari tumbuhan obat di wilayah tropis.

Mengapa Protokol Nagoya PENTING?

Protokol Nagoya akan menciptakan kepastian hukum yang sangat bagus dan transparan baik bagi penyedia maupun pengguna sumber daya genetik dengan cara:

Membangun kondisi yang lebih dapat diperkirakan untuk akses kepada SDG

Membantu untuk menjamin pembagian keuntungan pada saat SDG diambil dari negara penyedia SDG

Mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sebagai penyedia SDG dan pengampu pengetahuan tradisional terkait SDG serta menjamin haknya sebagai penerima pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG atau PT terkait SDG

Peluncuran UU No. 10 TH. 2013 tentang Pengesahan Konvensi Roterdam dan UU No.11 TH. 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya

UU NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ROTTERDAM

Sebagai negara Pihak, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Rotterdam, antara lain sebagai berikut.

  1. Melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak negatif bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal, sehingga Indonesia terhindar dari penggunaan yang berlebihan dan menjadi sasaran dumping bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang telah dilarang di negara lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia;
  2. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu;
  3. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan dibatasi oleh negara Pihak;
  4. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi;
  5. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Rotterdam. Dari sisi regulasi nasional, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung antara lain:

  1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik Polutan yang Persisten)
  3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  4. PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan dan sistem manajemen, Pemerintah telah menerapkan prosedur baku ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang diatur berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001. Dalam pelaksanaan prosedur baku tersebut, telah melibatkan berbagai instansi pemerintah antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Bea dan Cukai, dan Badan POM.

Adapun sistem registrasi impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui System Online Indonesia National Single Window (INSW) di Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Pengesahan Konvensi Rotterdam secara teknis dan ekonomis tidak akan mempengaruhi berjalannya dunia industri khususnya dalam praktik ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

UU NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA

Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan dari Protokol Nagoya antara lain:

  1. menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945;
  2. mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap keanekaragaman hayati;
  3. menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non-finansial) yang adil dan seimbang
    atas pemanfaatan sumber daya genetik; dan
  4. menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Terkait dengan Protokol Nagoya, terbitnya UU No. 11 Tahun 2013 merupakan langkah awal yang baik, yang akan memberikan landasan pengaturan bagi pemanfaatan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik di Indonesia. Momentum penerbitan UU No. 11 Tahun 2013 ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terkaya ketiga di dunia atas sumber daya genetik dan merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila kekayaan keanekaragaman hayati laut diperhitungkan.

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

  1. memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik;
  2. akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal; dan
  3. mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Guna mendukung pelaksanaan Protokol Nagoya di Indonesia, pada saat ini Pemerintah telah menyusun instrumen pendukung berupa strategi nasional (stranas) implementasi Protokol Nagoya, kelembagaan, pedoman tentang Prosedur Akses, Persetujuan atas Dasar informasi Awal (PADIA), dan Kesepakatan Bersama. Instrumen pendukung yang telah disusun oleh Pemerintah tersebut akan menjadi materi pengaturan dalam RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik dapat segera diproses dan mendapat dukungan penuh dari DPR RI.