KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

CILACAP, SUAR- Wakil Bupati H. Tatto Suwarto Pamuji menegaskan, rendahnya Pemahaman terhadap peraturan dan prosedur teknis bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semestinya dapat clihinclari, Hal tersebut disampaikan pada acara Assistensi aspek hukum Limbah Behan Berbahaya dan beracun (B-3), di Griya Petra Rabu (25/03) lalu.

Dia menjelaskan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan usaha yang telah menjadi penyebab terjadinya tindak pencemaran dan mengakibatkan dampak lingkungan, maka pelaku tindak pencemaran wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan dan kerugian kepada pihak yang terkena dampaknya.

Lebih lanjulTato mengungkapkan suatu kegiatan industri pasti menghasilkan limbah, selain limbah dosmestik, limbah produksi, terdapat juga limbah khusus yakni Limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3). Persoalan limbah ini, ketika tidak dikelola dengan baik akan menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang dapat berujung pada kecelakaan bahkan kematian. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, H.M. Muslich, S.Sos, MM, dalam laporannya mengatakan, asistensi Limbah B-3 diikuti 30 orang peserta yang berasal dari badan usaha bidang pertambangan energi migas, agroindustri, manufaktur, perguruan tinggi dan dinas instansi terkait. Materl asistensi meliputi, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, peranan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran Limbah B3 pada skal industri, metode dan tehnologi pengelolahan limbah
dengan proses co- processing, serta pengelolaan limbah B3 yang rumah lingkungan.

Asistensi diselenggarakan karena disinyalir banyaknya jenis usaha yang menghasilkan limbah namun pihak perusahaan belum paham tentang peraturan tentang pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Terlebih pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan berracun, selain sebagai penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan limbah ini jika tidak dikelola sebagaimana mestinya akan berpotensi terjadinya kecelakaan, kebakaran bahkan dapat berakibat pada kematian.

Pemkab Cilacap Berikan
Asistensi Aspek Hukum
Kepedulian Pemkab Cilacap dalam berpartisipasi kerusakan lingkungan akibat berkembangnya industri-industri yang menghasilkan limbah sebagai dampak dari dibukanya kran investasi! di Cilacap, diwujudkan melalui Penyampaian
informasi kepada industri atau pelaku dunia usaha khususnya yang menggunakan Behan Berbahaya dan Beracun (B3).

Penyampaian informasi melalui kegiatan asistensi aspek hukum limbah (133) ini diberikan kepada industri penghasil Limbah B3 sebagai salah satu komponen pembangunan yang berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan Asistensi
menghadirkan narasumber dari Deputi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Lingkungan Hidup Pro oinsi Jawa Tengah, perusahaan Geocycle Indonesia yang merupakan salah satu Group PT Holcim dan General Manager FT Pertamina RU IV Cilacap,Dalam kegiatan ini, Pemkab Cilacap akan mengundang 25 perusahaan yang dalam usahanya menghasilkan limbah baik limbah domestic, limbah produksi maupun limbah bahan berbahaya dan beracun. 
TaslIm Indra

Sumber:
Koran Akar rumput
Hal 6
01 – 07 April 2009