KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PEMBERDAYAAN MHA KALBARKabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,15 oktober 2014. Bertempat di Betang Kembayan di Desa Sebungkuh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA) se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung tanggal 15 Oktober 2014 yang diikuti oleh 148 orang tokoh adat, para temanggung atau demang adat atau perwakilan berbagai komunitas hukum adat Provinsi Kalimantan Barat.

Komunitas MHA yang hadir, antara lain komunitas Gado’ Atas, Gado’ Babah, Sambih Ii, Ngabang, Pongok, Menjalin, Sebau Amil, Oha Re’es, Bilayuk, Pohakng Ilir, Batukng, Pahokng Hulu, Parigi, Lumut Hilir, Setolo, Melayu – Setolo, Garu, Garege, Lumut Hulu, Tengkuning, Lingkonong, Dano Dingin, Dano Banokng Cjalar, Bobor Buranti, Pahokng Hilir, Amawakng, Batukng, Pahokng Tengah, Pahokng Ulu, Tiakng Tanyukng, Pulo Padakng, Balantiatn, Bemayak, dan Seputukng.

Kegiatan ini diperlukan karena masyarakat hukum adat (MHA) berperan penting dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertimbangan ini karena jumlahnya yang cukup besar dengan sebaran di pelosok tanah air, bahkan daerah perbatasan. Selain itu, mereka memiliki modal sosial seperti kearifan lokal, pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, dan peran kelembagaan adat. Peran lainnya adalah sebagai pengampu dan pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

Namun sejumlah persoalan menghambat peran tersebut, seperti belum adanya pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional. Bahkan data keberadaan MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional tersebut juga belum terkelola dengan baik. Kondisi ini dapat melemahkan peran tersebut khsusunya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Isu MHA yang berkembang dalam diskusi adalah kasus penyerobotan wilayah adat yang terkait lemahnya pengakuan wilayah adat, kerusakan lingkungan oleh kegiatan penambanganliar (dompeng), konflik wilayah adat, perambahan dan alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, isu-isu di wilayah perbatasan, degradasi lahan dan kebakaran hutan.

Untuk itu, strategi yang ditempuh adalah inventarisasi, pengakuan dan penguatan kapasitas. Peran MHA penting dalam proses identifikasi kelompoknya (self identification).Hasil inventarisasi dikelola sebagai database MHA dan kearifan lokal. Hal ini terkait dengan peran KLH sebagai balai kliring pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.Sebagian modal sosial yang masih efektif perlu dipertahankan atau direvitalisasi. Pola-pola pengelolaan lingkungan yang menjadi ciri kemandirian dan berkembangnya inisiatif yang dapat memadukan kepentingan pelestarian dan kesejahteraan (ekonomi) perlu diidentifikasi, diakui dan dilindungi.

Peran pemangku adat sangat penting dalam melaksanakan pengawasan sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas para pemimpin adat agar memiliki kompetensi untuk mempertahankan moldal sosial dan mengawasi kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi secara indoor, dengan materi sosialisasi diantaranya: 1) Kebijakan pengakuan MHA dan kearifan lokal/ pengetahuan tradisional; 2) Peran MHA dalam PPLH; 3) Tata cara pengakuan kearifan lokal MHA; 4) Peran MHA dalam implementasi Protocol Nagoya terutama peran dalam membangun persetujuan (PIC) dan kesepakatan bersama(MAT); 5) Pengembangan ekonomi ramah lingkungan.

Upaya penguatan inisiatif masyarakat pada umumnya membutuhkan waktu cukup lama, memerlukan proses pentahapan yang pada akhirnya masyarakat merasa termotivasi dan mampu untuk berbuat sesuatu. Proses yang dimulai dari membangun informasi, penyadaran, pemahaman, fasilitasi dan pendampingan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tergantung dari kondisi sosial budaya dan lingkungannya. ***
Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lingkungan
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp./Fax. 021-8580087