KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

web_bali

Penguatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA) adalah salah satu rangkaian dari strategi peningkatan peran MHA dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi lain adalah inventarisasi keberadaan dan penetapan pengakuan. Sehubungan dengan hal itu, bertempat di Hotel Pratama, Mataram, dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA) se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung tanggal 29 November 2014 yang diikuti oleh 150 orang peserta dari penglingsir atau pemangku adat, sultan dan tuan guru perwakilan berbagai komunitas MHAyang berasaldari Lombok, Sumbawa, Bima, dan Dompu. Lembaga mitra yang hadir adalah BLH Provinsi NTB dan SKPD terkait, Dewan Adat NTB, ASITA dan AMAN NTB. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dewan Adat NTB.
Jumlahkomunitas yang banyakdan modal sosial yang dimiliki MHA, seperti kearifan lokal, pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, dan peran kelembagaan adat, sebagai pertimbangan perlunya pengakuan keberadaan MHA dan kearifan lokal. Peran lainnya adalah sebagai pengampu dan pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.
Sejumlah persoalan menghambat peran tersebut, seperti belum tersedianya data dan penetapan pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak MHA. Bahkan data keberadaan MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional tersebut juga belum terkelola dengan baik. Kondisi ini dapat melemahkan peran masyarakat khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Isu MHA yang banyak dibicarakandalam diskusi adalah kasus penyerobotan wilayah adat yang terkait lemahnya pengakuan wilayah adat, kerusakan lingkungan oleh kegiatan penambanganliar galian C, konflik tas klaim wilayah adat, perambahan dan alih fungsi hutan, dan dampak kegiatan pertambangan.
Strategi yang ditempuhdalam pengakuan keberadaan,kearifan lokal dan hak MHA adalah inventarisasi, penetapanpengakuan dan penguatan kapasitas. Peran MHA penting, terutama dalam proses identifikasi.Hasil inventarisasi dijadikan database MHA dan kearifan lokaluntuk dipublikasi sebagai strategi perlindungan hak kekayaan intelektual komunal MHA. Hal ini terkait dengan peran KLH sebagai balai kliring pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.Sebagian modal sosial yang masih efektif – perlu dipertahankan atau direvitalisasi sebagai model pelestarian LH. Pola-pola pengelolaan lingkungan yang menjadi ciri kemandirian dan berkembangnya inisiatif yang dapat memadukan kepentingan pelestarian dan kesejahteraan (ekonomi) perlu diidentifikasi, diakui dan dilindungi.
Peran pemangku adat sangat penting dalam melaksanakan pengawasan sosial dalam PPLH. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas para pemimpin adat agar memiliki kompetensi untuk mempertahankan modal sosial dan mengawasi kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan ini dilakukan penguatan kapasitas, dengan materi: 1) Kebijakan pengakuan MHA dan kearifan lokal/ pengetahuan tradisional; 2) Kebijakan dan program PPLH di Provinsi NTB; 3) Peran MHA dalam PPLH; 4) Tata cara pengakuan kearifan lokal dan keberadaan MHA pengampunya; 5) Peran MHA dalam implementasi Protocol Nagoya terutama peran dalam membangun persetujuan (PIC) dan kesepakatan bersama(MAT); 6) Pengembangan ekowisata berbasis budaya dan kearifan lokal; 7) Pengembangan pembayaran layanan jasa lingkungan.
Dalam diskusi beberapa isu lokal yang disampaikan, antara lain:
1) Pemanfaatan lahan tidur oleh MHA;
2) Komitmen Pemda yang dinilai kurang dalam pemberian pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan haknya;
3) Dampak kegiatan perusahaan galian C yang marak akhir-akhir ini dapat merusak dan mencemari lingkungan;
4) Peninjauan kembali ijin perusahaan yang merusak lingkungan;
5) Peran masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Lindung Gawah Sekaroh di Kab. Lombok Timur seluas 82.000 ha;
6) Kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan;
Beberapa usulan kegiatan ini adalah:
1) Perlunya inventarisasi dan pengakuan keberadaan MHA dan kearifan lokal;
2) Perlunya pengembangan demplot Pengembangan Wisata Melibatkan Peran MHAdengan memanfaatkan potensi alam, budaya dan peran masyarakat MHA;
3) Pengembangan kegiatan ekonomi dan pelestarian melalui layanan jasa lingkungan.  (Bidang Kearifan Lingkungan Asdep Penguatan Inisiatif  Masyarakat, Deputi VI)