KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 1 Desember 2004 telah membahas dokumen
AMDAL Rencana Penambangan Batubara di Wilayah KW 96J00077 dan Pembangunan Fasilitas
Penunjang di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kutai Barat oleh PT Bharinto Ekatama. Rencana penambangan
batubara tersebut akan menambang pada areal seluas 6.240,8 Ha dari wilayah Perjanjian
Karya Pengusahaan Penambangan Batubara seluas 22.000 ha.

Rona lingkungan awal areal tambang merupakan kawasan hutan produksi terbatas
dan hutan produksi tetap dan sebagaian kecil merupakan ladang dan kuburan masyarakat
adat setempat. Selain itu, di daerah studi terdapat 2 daerah aliran sungai (DAS)
yaitu DAS Barito dan Mahakam. Sungai-sungai tersebut sangat penting untuk transportasi
masyarakat setempat.

Isu-isu lingkungan yang dikaji dalam dokumen AMDAL adalah isu-isu yang berkaitan
dengan :

  • Dampak perubahan bentang alam yang menyebabkan terjadinya gangguan estetika
    lingkungan.
  • Kemungkinan terjadinya penurunan kualitas udara akibat pengerukan dan penggalian
    oleh penggunaan alat berat yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah.
  • Dampak peningkatan erosi tanah terhadap penurunan kualitas ekosistem perairan
    sungai.
  • Gangguan satwa liar akibat hilangnya vegetasi penutup tanah.
  • Kemungkinan terjadinya air asam tambang yang menyebabkan gangguan terhadap
    ekosistem darat dan perairan.
  • Penuruan kualitas udara akibat pengoperasian alat-alat berat dan pengangkutan
    batubara yang menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat.
  • Penurunan kualitas sungai yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak
    sosial karena masyarakat setempat sangat tergantung pada keberadaan sungai
    tersebut.

Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam penilaiannya memberikan penilaian yang kritis
terhadap isu air asam tambang dan aspek geologi yang berkaitan dengan kemungkinan
terjadinya bahaya longsoran akibat kondisi struktur geologi lokasi tambang.
Selain itu anggota komisi juga memberikan penilaian kritis terhadap metode pengambilan
sampel dan pemodelan-pemodelan yang dilakukan untuk memprediksi dampak.

Dari pemerintah daerah dan wakil masyarakat isu yang diangkat adalah keterlibatan
tenaga lokal dalam proyek, permasalah pembebasan tanah dan adanya pendatang-pendatang
baru yang mengklaim tanah penduduk setempat, pelestarian fungsi sungai sebagai
sarana transportasi dan kebutuhan penduduk sehari-hari. Selain itu terdapat
permintaan dari wakil masyarakat dan pemerintah kabupaten dan propinsi utnuk
tetap mempertahankan opsi pengankutan batubara melalui jalan darat, karena pembangunan
jalan darat tersebut sangat bermanfaat untuk membuka isolasi bagi 4 kabupaten
di kawasan tersebut.

Apabila ada saran dan masukan mengenai studi AMDAL yang
sedang dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat ini, mohon agar disampaikan kepada
Asdep Kajian Dampak Lingkungan, Lantai 6 Gedung A Otorita Batam, Jln DI Panjaitan
Kav 24 Jakarta Timur atau melalui email
: amdal@menlh.go.id.