KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JOINT COP-9 TO THE VIENNA CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER and MOP-23 TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Bali, 21 November 2011. Indonesia menjadi tuan rumah untuk 65th Meeting of the Executive Committee of the Montreal Protocol pada tanggal 13-17 November dan Joint 9th Meeting of the Conference of Parties to the Vienna Convention serta 23rd Meeting of the Parties to the Montreal Protocol bertempat di Bali, pada tanggal 20-25 November 2011. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi terkait Protokol Montreal. Secara keseluruhan, lebih dari 500 delegasi berasal dari 150 negara dan beberapa organisasi internasional serta masyarakat sipil diharapkan turut berpartisipasi dalam pertemuan ini.

Rangkaian pertemuan mengasumsikan kepentingan yang mendesak tahun ini, mengingat tahun ini merupakan tahun penyegaran dana bagi Multilateral Fund dari Protokol Montreal untuk periode 2012-2014. Multilateral Fund dibentuk untuk memberikan bantuan bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi control measures dari Protokol Montreal, dan sampai sekarang ini dana yang sudah dicairkan mencapai kira-kira US$ 2,5 miliar.

Berbicara di depan rekan pers dan media setelah peresmian 23rd Meeting of the Parties to Montreal Protocol, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menggarisbawahi tantangan kedepan bagi bangsa Indonesia, pada khususnya kebutuhan untuk memilih bahan alternatif dari Hydro-Chloro-Fluorocarbons (HCFCs) yang lebih ramah lingkungan. Sementara di lain pihak juga memastikan bahwa industri di Indonesia tetap kompetitif namun ramah lingkungan.

Indonesia sebagai negara tuan rumah, mengambil inisiatif menggulirkan Deklarasi Bali untuk menjembatani proposal dari negara peserta, serta memastikan sinergi dan kolaborasi antara perlindungan lapisan ozon dengan mitigasi perubahan iklim. Ia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk melanjutkan penyediaan bantuan dana dan teknologi yang cukup terhadap negara berkembang, seperti Indonesia.

Protokol Montreal untuk perlindungan terhadap lapisan ozon diadopsi pada tahun 1987, perjanjian ini dikumandangkan sebagai perjanjian di bidang perlindungan lingkungan paling sukses serta paling banyak diratifikasi oleh 196 negara anggota PBB.

Ozone Depleting Substances (bahan perusak ozon atau disingkat sebagai ODS) seperti HCFCs digunakan secara ekstensif di berbagai sektor industri. Pelepasan ODS ke atmosfer bumi mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon di stratosfer yang berperan sebagai pelindung terhadap radiasi ultraviolet. Naiknya tingkat radiasi ini dikhawatirkan akan meningkatkan kasus penyakit kanker kulit, kerusakan mata, dan gangguan kekebalan tubuh, selain membawa kerusakan terhadap rantai makanan dan biodiversity.

Marco Gonzalez, Executive Secretary of the Ozone Secretariat, memuji keberhasilan Indonesia atas keberhasilannya menekan angka penggunaan ODS seperti CFC, CTC, dan Halon pada tahun 2008, 2 tahun melampaui waktu yang dijadwalkan.

Tantangan selanjutnya dalam Protokol Montreal adalah penurunan penggunaan HCFCs. Pada tahun 2007, Meeting of the Parties to the Montreal Protocol memutuskan percepatan penurunan penggunaan HFCs, mengenali tidak hanya potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan, tapi juga dampak negatifnya terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan bumi (global warming). Menurut control schedule untuk HFCs, negara berkembang harus menghentikan produksi dan konsumsi HFCs pada tahun 2013 pada baseline level (tingkat penggunaan HFCs rata-rata pada tahun 2009 dan 2010) dan mengurangi produksi dan konsumsi HFCs sebesar 10% pada tahun 2015.

HFCs umum digunakan sebagai refrigerants pada air conditioning dan industri refrigeration, sebagai blowing agents dalam bentuk busa serta cleaning agents dan pelarut (solvents). Peningkatan reduksi terhadap HFCs akan mempunyai dampak langsung terhadap konsumen dan sektor industri di Indonesia dan di seluruh dunia.

Indonesia’s HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) disetujui pada bulan Juli 2011 (dengan total pendanaan sebesar kira-kira US$ 13 juta), untuk memenuhi control target konsumsi HFCs pada tahun 2013 dan 2015. Pada tahun 2015, Indonesia akan mengurangi produksi dan konsumsi HFCs sebesar 10% dibandingkan baseline level. Indonesia juga akan memperkenalkan regulasi dan kontrol terhadap penggunaan HFCs di perangkat air conditioning mulai tahun 2015.

McInerney, Chairman of the Executive Committee of the Multilateral Fund dan Ms. Maria Nolan, Chief Officer of the Multilateral Fund Secretariat, telah mengakui aksi pengaturan yang berpandangan maju di bawah HPMP Indonesia, hal ini juga diapresiasi oleh Executive Committee sebagai teladan yang patut dicontoh

United Nations Development Programme (UNDP) telah ditunjuk sebagai Lead Agency untuk HPMP Indonesia. Dr. Suely Carvalho, the Chief of UNDP Montreal Protocol and Chemicals Unit, menekankan perlunya apresiasi kaitan antara perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim, sehingga dari sana dapat dibentuk suatu rancangan intervensi yang akan mencapai beberapa objektif perlindungan lingkungan disertai dengan beberapa sumber pendanaan. Ia juga memberi selamat kepada Indonesia atas inisiatif kemitraan yang inovatif Indonesia – Jepang , yang memperkenalkan high-efficiency ozone-friendly air-conditioners di pasar Indonesia, hal ini tentunya akan mencegah pelepasan berjuta-juta ton CO2 ke atmosfer.
Informasi lebih lanjut :
Ir. Arief Yuwono, MA, Deputy Minister for Environmental Damage Control and Climate Change, Ministry of Environment of the Republic of Indonesia, phone +62-21-8517164, Fax. +62-21-85902521, ozon@menlh.go.id

Nick Nuttall, Acting Director UNEP Division of Communications and Public Information, on Tel: +254 733 632755 or when travelling +41 79 596 5737, nick.nuttall@unep.org