KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka membangun kembali kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan pasca Tsunami Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan UNEP, BAPEDALDA propinsi NAD dan Pro-LH GTZ menyelenggarakan pelatihan Analisis Spasial. Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Letter of Intent (LOI) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan UNEP yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, dan Direktur UNEP, Dr. Klaus Toffler.

Sasaran kegiatan ini antara lain: Pertama, membangun data, informasi, dan knowledge base di tingkat Kabupaten/kota melalui penyediaan peta dasar, penyusunan profil lingkungan daerah dan Status Kualitas Lingkungan, serta pemetaan potensi dampak lingkungan pasca Tsunami. Kedua, membangun kembali kapasitas kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan melalui pengadaan infrastruktur teknologi informasi serta infrastruktur pendukung lainnya. Ketiga, meningkatkan koordinasi kelembagaan di tingkat nasional, propinsi, lembaga donor, LSM dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, donor agencies & NGO’s, SATKORLAK, KLH. Keempat, peningkatan kemampuan teknis análisis spasial melui pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografik(GIS) dan penginderaan jauh.

Pelatihan ini diikuti oleh 16 (enam belas) peserta dari BAPEDALDA propinsi NAD, Kantor yang menangani lingkungan di tingkat kabupaten/kota: Banda Aceh, Sabang, Calang, Meulaboh, Aceh Besar, Sigli, dan Nias. Pelatihan ini akan dilakukan selama 2(dua) bulan yang akan dibagi kedalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis analisis spasial, pengadaan infrastuktur teknologi informasi serta data digital untuk 7(tujuh) kabupaten, propinsi NAD serta SATGAS KLH. Tahap selanjutnya dari pembangunan kapasitas ini akan dilakukan melalui on the job training di kabupaten masing-masing serta pendampingan untuk pengumpulan data lapangan.

Dalam sambutan pembukaan Deputi Tata Lingkungkungan, Arie Djoekardi, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan guna mendukung berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu beliau menyatakan penataan lingkungan baru di kawasan yang terkena dampak bencana selain melibatkan partisipasi dan keinginan masyarakat tentu harus pula melalui pertimbangan rasional menurut kaidah-kaidah lingkungan, tata guna tanah, tata ruang serta memasukan faktor kemungkinan terjadinya bencana di masa datang. Sehingga transformasi masyarakat yang terkena bencana kedalam lingkungan baru melalui penataan ruang baru dapat mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan baru di Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya serta pada pelaksanaanya mendapat dukungan yang besar, tulus dan ikhlas dari masyarakat setempat.

Jukka Uosuikanen, Country Manager UNEP-Indonesia, menyatakan hal serupa serta pentingnya kegiatan pelatihan ini sebagai contoh dalam penerapan Bali Strategic Plan. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa UNEP senantiasa akan mendukung berbagai upaya pengarusutamaan lingkungan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, silahkan hubungi
Sdr. Farhan Helmy
Koordinator Pelaksana Kegiatan
email: farhan@menlh.go.id atau farhan@soc.titech.ac.jp
HP:0815-73281442.