Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Palangkaraya, 29 Maret 2012. Menteri Negara Lingkungan Hidup Membuka Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2012, dengan tema “Terapkan Ekonomi Hijau Sebagai Prinsip Dasar Percepatan Pembangunan Kalimantan”, Rapat Koordinasi Lingkungan hidup Ekoregion Kalimantan yang diselengarakan di Hotel Aquarius, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tema kegiatan adalah “Terapkan Ekonomi Hijau Sebagai Prinsip Dasar Percepatan Pembangunan Kalimantan,  hal  ini mempunyai arti penting dalam membahas program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup agar sinergis antara instansi lingkungan hidup pusat dan daerah.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Sebelum gubernur memberikan sambutan dan memberiakan gambaran dan potensi Kalimantan Tengah, diawali oleh Pesan Lingkungan dari Duta lingkungan Kalimantan Tengah, yang mengutip ucapan Gandi “dunia ini sudah cukup untuk semua orang, tetapi tak kan pernah cukup untuk seorang serakah”

Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua serta dianugerahi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Contoh potensi kekayaan SDA Kalimantan misalnya, berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM (2007), cadangan batubara terbukti Indonesia mencapai 5,3 milyar ton. Dari cadangan terbukti tersebut, sebesar 4,395 milyar ton (83%) berlokasi di Kalimantan, sedangkan sisanya 905 juta ton berada di wilayah Sumatera. Tahun 2002, Kalimantan timur memiliki cadangan (cadangan terbukti dan potensial) minyak sekitar 1,3 milyar barel atau 13% dari cadangan minyak nasional yang besarnya 9,7 dan memiliki cadangan gas total sebesar 47,8 TCF (Trilion Cubic Feet) atau setra dengan 8 nilyar barel minyak, atau hamper setara dengan cadangan minyak nasional. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut menjadi modal yang luar biasa untuk proses pembangunan dan kesejahtraan rakyat.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung terfokus pada ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA) dan berorientasi jangka pendek, namun kurang menghasilkan nilai tambah. Di sisi lain, Kesenjangan proses dan hasil pembangunan juga masih dirasakan antar daerah, sehingga diperlukan pemerataan pembangunan. Dampak degradasi lingkungan hidup akibat pembangunan juga masih  dirasakan dan mengancam keberlanjutan pembangunan dan ekosistem itu sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi termasuk di dalamnya adalah Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan. Dalam dokumen MP3EI, Kalimantan ditetapkan sebagai sumber utama energy melalui Minyak & Gas Bumi, Batubara, dan Kelapa Sawit. Dengan adanya MP3EI maka kita harus bisa mengantisipasi dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif.

Melihat kondisi saat ini dan rencana pembangunan ke depan, lingkungan hidup akan mengalami pengaruh atau tekanan yang luar biasa. Padahal saat ini sudah nyata pembangunan yang berbasis Sumber daya Alam (SDA) di Kalimantan cukup Masif. Hal ini diindikasikan dengan adanya tumpang tindih perizinan usaha/kegiatan di Kalimantan yang mengarah kepada kompetisi (konflik) pemanfaatan ruang. Tentunya hal ini diharapkan tidak terjadi di seluruh Kalimantan.

Dengan semakin meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup di masa yang akan dating diperlukan perhatian yang serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bercermin dari kondisi tersebut, pendekatan ekonomi hijau (Green Economy) dalam pembangunan menjadi sesuatu yang penting untuk diimplementasikan. Selama ini pembangunan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, namun tidak diiringi dengan nilai susutnya sumber daya alam (deplesi) dan rusak/tercemarnya lingkungan (degradasi).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta alat koordinasi dan singronisasi program pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Rencana Tata ruang Pulau Kalimantan juga merupakan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan juga merupakan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan serta penaatan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota di pulau Kalimantan.

Menteri Negara lingkungan Hidup mengapresiasi Propinsi Kalimantan Tentah sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Dengan tutupan hutan dan lahan gambut yang cukup luas, dengan ancaman dari deforestasi yang nyata, Proponsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menjaga hutannya dalam rangka menurunkan emisi. Selain itu, kurang lebih 12,6 juta hektar hutan di Kalimantan juga merupakan kawasan konservasi yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, yang dikenal dengan sebutan “Heart of Borneo”, meliputi wilayah Propinsi Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Kementerian Lingkungan Hidup membutuhkan dukungan dari semua pihak, Baik Pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat maupun pelaku usaha/swasta dalam menjalankan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana direncanakan dala Rencana Strategis (Renstra) KLH. Diharapkan melalui rapat Koordinasi  Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan dapat memikirkan secara serius bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pulau Kalimantan. Memformulasikan program dan kegiatan yang tepat guna serta menyusun anggaran yang sesuai. Mensinergikan program dan kegiatan antara KLH, Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan dengan Instansi pengelola lingkungan hidup tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Kementerian Lingkungan Hidup akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam system penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. (Tim, Ry&dN)

Informasi lebih lanjut:
Ir. Tuti Henrawati Mintarsih, MPPPM.
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan.

 

Jadwal acara Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup
Ekoregion Kalimantan Tahun 2012
Hotel Aquarius, Palangkaraya, 28-30 Maret 2012

Hari Pertama
Registrasi, Sambutan Kepala PPEK

Hari Kedua
Pembukaan
Tarian Masyarakat asl Kalimatan (tari selamat datang)
Penyampaian Pesan Lingkungan (duta Lingkungan Kalteng)
Laporan panitia
Sambutan Gubernur Kalteng
Pengarahan dan sekaligus membuka acar rakor Oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup

Jam 10.00-12.00
Rencana Strategis dan program kerja KLH tahun2013 Oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup
Arah Kebijakan Pertambangan di Kalimantan berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terkait Kegiaatan Usaha Pertambangan Batubara oleh Dirjen Mineral dan batubara Kementerian ESDM
Perijinan Lingkunagan Oleh Deputi I KLH
Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Deputi V KLH
Kebijakan Program Pengendalaian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Deputi III

Jam 13.00-14.00
Kebijakan MP3EI Koridor Kalimantan Oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.
Kebijakan Pengendalaian Pencemaran Lingkungan Bidang Pertambanagn Oleh Deputi II KLH
Gerakan Nasional bersih Indonesiaku (GNBI) Oleh Deputi IV KLH
Peran masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH oleh Deputi VI KLH

Jam 14.30-16.00
Hasil Pencapaian Target dan Sasaran Pengelolaan Hidup di Kalimantan 2011 dan rencana Program/Kegiatan 2012:
Kementerian Lingkungan Hidup oleh Ka. Biro PKLN
Propinsi Kalimantan Timur oleh Ka. BLH Kaltim
Propinsi Kalimantan barat oleh Ka. BLH Kalbar

16.15-17.30
Hasil Pencapaian Target dan sasaran Penelolaan Hidup di kalimantan 2011 dan rencana Program/kegiatan 2012
Propinsi Kalimantan Tengah oleh ka. BLH Kalteng
Propinsi Kalimantan selatan oleh ka. BLH Kalsel
Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan oleh Ka.PPE Kalimantan

Hari ketiga
08.00-09.00
Arahan Pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan Bidang LH tahun 2013 oleh Ka. Biro PKLN
09.00-10.00
Kebijakan dan implementasi Energi Terbarukan di Indonesia oleh Dewan Energi Nasional
Kebijakan Pembangunan Desa tertinggal dari aspek Pengelolaan lingkungan Hidup Ir. Nyelong Inga Simon Asdep Urusan sumber daya Mineral, Energi dan LH, KPDT
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang LH oleh Deputi VII KLH
10.30-10.45
Perumusan hasil rakoreg oleh Fasilitator Kabid III PPEK
Pembacaan Hasil Rakoreg Kapala PPE Kalimantan
Penutup.