KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“UU Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempersyaratkan Pemerintah dan Pemda menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategic sebagai suatu analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif,” kata Gusti Muhammad Hatta pada wartawan di kantornya, belum lama ini. Menurutnya, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah harus menjadi sebuah kebijakan, rencana dan program. Sosialisasi itu harus segera dilakukan, sebagai contoh yang sudah maju adalah program penyelamatan ekosistem Sumatera 2020. Dokumen Roadmap Program Sumatera yang merupakan prioritas kerja bersama antara KLH, Depdagri, Deplu dan Dephut serta seluruh gubernur se Sumatera ini akan diluncurkan pada bulan Februari 2020.

Ke Program di Sumatera ini merupakan salah satu yang akan berkontribusi besar untuk target penurunan. emisi 26 persen pada tahun 2010 dari business as usual atau 41 persen apabila terdapat dukungan luar negeri. Hal ini seining dengan hasil COP 15 Kopenhagen atau yang dikenal Copenhagen Accord mempunyai semangat kebersamaan dalam menjaga suhu bumi tidak naik melebihi 2 derajat Celsius.

Apabila kita ikuti proses menuju Copenhagen hingga PreCOP yang sesaat sebelum penyelenggaraan COP 15 di Copenhagen, semuanya menunjukan nuansa pesimis. Dengan adanya lebih dari 100 Kepala Negara yang hadir pada COP 15, walaupun tidak mencapai keputusan yang mengikat, Copenhagen Accod ini merupakan hasil optimal dan meletakkan dasar komitmen keputusan pada pertemuannya selanjutnya di Meksiko.

Lebih jauh Gusti Muhammad Hatta menjelaskan, Copenhagen Accord memuat komitmen negara untuk menyediakan pendanaan sebesar 30 Milyar dollar AS tahun 2110-2012 untuk pendanaan yang seimbang bagi adaptasi dan mitigasi. Pendanaan tersebut ditujukan untuk pengembangan teknologi bersih, adaptasi dari meningkatnya muka air taut, banjir, kekeringan dan badai. Dana adaptasi akan diprioritaskan bagi negara-negara yang dianggap sangat rentan, negara pulau kecil dan negara miskin di Afrika. Untuk aksi mitigasi di negara berkembang yang lebih siginikan, negara maju herkomitmen menyediakan pendanaan hingga tahun 2020 sebesar 100 milyar dollar AS per tahun. Sebagain besar dari dana itu, akan disalurkan melalui Copenhagen Green Climate Fund yang akan menjadi operating entity dari mekanisme pendanaan baru UNFCCC dengan stuktur governance yang berimbang antara negara maju dan negera berkembang.

Walaupun implikasinya adalah negera-negara industri maju harus mengurangi emisi gas rumah kacanya secara signifikan (melakukan deep cuts) kita (Indonesia) dapat melakukan inisiatif yang dapat mempelopori upaya sukarela bagi negara-negara berkembang sebagaimana yang disampaikan Pre- siden RI tahun lalu di Pitsburgh, USA. Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengumumkan penurunan emisi dan sete¬lahnya beberapa negara melakukan yang sama, seperti China dan Brazil.

“Sekarang tahapannya kita berbenah diri untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebagai komitmen kita terhadap dunia dan terutama untuk bangsa Indonesia,” kata Gusti. Salah satu hal yang perlu kita bangun adalah dalam mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi atau dikenal dengan MRV (measurable, reportable dan verifiable). MRV tersebut harus berbasis keilmuan dan dapat dikawal oleh masyarakat.

“Oleh karena itu kami mengajak perguruan tinggi untuk mengembangkan MRV dari mulai tahapan konsepsi hingga teknis di lapangan dan juga rekan-rekandi LSM untuk dapat menyusun agar dapat diakses dan dievaluasi oleh masyarakat luas.Dengan begitu, kegunaan upaya penurunan emisi 26-41 persen ini dapat dikawal dan diterima oleh lapisan masyarakat Indonesia dan juga untuk menjaga kelangsungan bumi kita,” pintanya. Untuk memperkuat upaya perumusan emisi ini, kata Gusti, disampaikan pula bahwa pada Januari ini atau selambat-lambatnya Februari 2010 akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No 32/ 2009 PPLH, yaitu RPP tentang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, RPP tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/ Lahan.