KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Konsultasi Publik Ratifikasi Protokol Nagoya.
Jakarta, 23 Desember 2013 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Konsultasi Publik Implementasi Protokol Nagoya dalam rangka mensosialisasikan dan menghimpun masukan yang konstruktif terhadap draft Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Implementasi Protokol Nagoya di Indonesia dan Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dan Kesepakatan Bersama. Acara ini dihadiri narasumber diantaranya Dr. Bambang Kesowo (Ketua Kelompok Regulasi Inovasi, Komite Inovasi Nasional) sebagai keynote speaker tentang Kelembagaan Keanekaragaman Hayati untuk Mendukung Implementasi Protokol Nagoya. Selain itu, para pembahas yang hadir untuk mengkritisi draft yang telah tersusun merupakan representasi dari para pemangku kepentingan seperti kalangan peneliti, perguruan tinggi, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, dan kementerian/lembaga terkait.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk: (1) mensosialisasikan upaya-upaya Indonesia menuju implementasi efektif Protokol Nagoya; (2) menggali masukan yang konstruktif terhadap draft Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Implementasi Protokol Nagoya di Indonesia dan pedoman PADIA dan Kesepakatan Bersama; (3) mengidentifikasi potensi persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Protokol Nagoya dan alternatif solusinya; serta (4) membangun sinergi antara semua instansi/lembaga kunci pelaksana Protokol Nagoya untuk mendukung implementasi efektifnya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Kekayaan serta keragaman ini tentunya harus dapat dimanfaatkan secara tepat agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 8 Mei 2013 Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang Atas Pemanfaatannya melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2013.

Ratifikasi Protokol Nagoya oleh Indonesia ini merupakan salah satu upaya nyata bangsa Indonesia sebagai salah satu pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam mendukung pencapaian Target Global Keanekaragaman Hayati 2011-2020 atau yang lebih dikenal sebagai Aichi Target. Target 16 yang termuat dalam Aichi Target menyatakan bahwa pada tahun 2015 diharapkan Protokol Nagoya sudah dapat diberlakukan dan dilaksanakan konsisten dengan legislasi nasional di masing-masing negara pihak.

Pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2013 pada 28 November 2013, Wakil Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk segera menindaklanjuti Ratifikasi Protokol Nagoya tersebut dengan menyusun suatu Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Implementasi Protokol Nagoya di Indonesia. Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Implementasi Protokol Nagoya di Indonesia ini diharapkan akan mampu memperjelas langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar implementasi efektif Protokol ini dapat dilaksanakan di Indonesia. Strategi Nasional (Stratnas) ini juga akan menjadi bahan dalam pemutakhiran Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) yang sedang dilaksanakan Indonesia.

Upaya pembangunan legislasi nasional terkait pengaturan akses dan pembagian keuntungan pada dasarnya telah lama dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Pertanian pada 2002 telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG) yang saat ini telah disempurnakan mengikuti dinamika yang terjadi baik di lingkup internasional maupun nasional terkait isu sumber daya genetik dan masih dalam proses menuju pengesahan.

Pada Juni 2013, sebagai tindak lanjut ratifikasi Protokol Nagoya, Menteri Lingkungan Hidup membentuk Kelompok Kerja Penerapan Protokol Nagoya yang bertugas untuk menyiapkan perangkat pendukung penerapan Protokol Nagoya serta memberikan masukan kepada MenLH dalam menyiapkan kebijakan penerapan Protokol Nagoya. Saat ini draft dokumen-dokumen tersebut telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Penerapan Protokol Nagoya yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup melalui Kepmen LH Nomor 193 tahun 2013 dan beranggotan wakil-wakil dari Kementerian/Lembaga yang terkait.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Kesepakatan Bersama yang merupakan elemen kunci implementasi Protokol Nagoya harus dibuatkan pedoman penyusunannya yang disahkan secara hukum melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point untuk Protokol Nagoya.

“Diharapkan melalui PermenLH tersebut, para pemohon akses maupun penyedia sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tidak lagi kebingungan untuk memenuhi prasyarat yang telah diatur dalam Protokol Nagoya dalam melakukan akses dan pembagian keuntungan terkait sumber daya genetik”, jelas Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA. Hal ini juga merupakan salah satu langkah konkrit Indonesia menuju pencapaian Target ke-16 dari Aichi Target agar Protokol Nagoya dapat dilaksanakan dan konsisten dengan pengaturan di tingkat nasional.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904923,
Email: kehati@menlh.go.id, balaikliringkehati@yahoo.co.id / humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id