KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers

Jakarta, 15 Desember 2003 – Kementerian Lingkungan Hidup melalui Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-Undangan Deputi I KLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup hari ini mengadakan seminar mengenai “Pemikiran Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Seminar ini diadakan dengan mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 19 September 1997 yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah dikembangkan berbagai ketentuan antara lain mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, pejabat pengawas, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta tindak pidana korporasi. Pengembangan materi baru tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Setelah 5 (lima) tahun undang-undang tersebut diundangkan, ternyata telah terjadi perkembangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pada tingkat nasional, misalnya, reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan era otonomi daerah yang mendorong perlunya menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sementara pada tingkat internasional kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan hidup semakin mengemuka. Di lain pihak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lebih mengatur brown issues (isu pencemaran) dan sedikit mengatur green issues (isu pelestarian). Padahal dari segi pengelolaan lingkungan hidup perlu memberikan titik keseimbangan antara brown issues dan green issues.

Pada bagian lain, sejalan dengan semakin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka dirasakan perlu untuk mengatur kelembagaan dan sekaligus perannya yang lebih memadai. Hal ini penting, karena tanpa didukung oleh kelembagaan yang efektif maka keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup akan sulit dicapai. Untuk memberikan penguatan terhadap peran kelembagaan yang efektif di bidang pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang, selain kewenangan yang telah ada saat ini, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang penting yaitu menciptakan keterpaduan dalam perizinan, pengendalian dari aspek anggaran dan kewenangan over sight atau pengawasan lapis kedua. Hal ini diperlukan untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan akibat berbagai kewenangan yang berada pada satu tangan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dianggap perlu untuk melemparkan wacana pemikiran perubahan undang-undang ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai seminar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, silahkan menghubungi:

Barlin SH, MSi
Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-Undangan
Deputi I KLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta Timur
T/F. (021) 851 7185

Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat disalurkan melalui email adu@menlh.go.id atau melalui PO BOX 7777 Jakarta Timur.