KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Ket. Foto: Keterangan Pers, Deputi Penaatan hukum Lingkungan.

Nusa Dua, Bali, 23 November 2011 – Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Workshop mengenai Penaatan Hukum terhadap Penggunaan  dan Perdagangan Bahan Perusak Ozon (BPO) bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi penghentian penggunaan BPO yang menjadi komitmen Indonesia untuk ikut berperan dalam mengatasi penipisan lapisan ozon. Indonesia harus memiliki perangkat kebijakan mengatasi dampak pembekuan dan penghentian pemakaian BPO.

Komitmen baru Protokol Montreal yang diadopsi pada tahun 2007 adalah mempercepat penghapusan hydrochlorofluorocarbons (HCFC), dimana HCFC memiliki nilai potensi merusak ozon dan potensi pemanasan global. dibanding dengan karbondioksida (CO2), HCFC yang paling umum digunakan berpotensi 2.000 kali lebih kuat dalam meningkatkan pemanasan global. Melalui percepatan penghapusan HCFC, negara Pihak Protokol Montreal akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk melindungi sistem iklim global.

Indonesia telah menyusun HCFC Phase Out Management Plan (HPMP) untuk mencapai target freeze pada tahun 2013 dan 10% reduksi HCFC pada tahun 2015, yang diharapkan juga dapat mendukung target Indonesia secara sukarela untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 26% dari business as usual yang akan dicapai pada tahun 2020. Saat ini terdapat berbagai peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri yang berkaitan dengan tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mengelompokkan Halon sebagai bahan berbahaya dan beracun. Sesuai dengan kewajiban penghentian halon sejak tahun 1998, penggunaan halon masih digunakan secara terbatas untuk  penggunaan kritis (critical use) yang merupakan penggunaan Halon khusus untuk pemadaman kebakaran yang berdasarkan kajian teknis belum ada bahan alternatif penggantinya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA. menekankan “Salah satu cara yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelamatkan lapisan ozon dan juga mendukung pengurangan pemanasan global adalah dengan penghentian konsumsi BPO secara bertahap. Upaya penaatan hukum dalam penggunaan dan perdagangan BPO seiring dengan upaya sosialisasi agar masyarakat sadar untuk memilih produk yang tidak menggunakan BPO. Dengan begitu perlindungan lapisan ozon dapat terwujud”.

Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan instansi terkait lainnya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengantisipasi pembekuan dan penghentian penggunaan BPO dimaksud sehingga tidak berdampak bagi industri dan pasar Indonesia. Disamping itu penegakan hukum harus dilaksanakan untuk mengatasi terjadinya perdagangan dan peredaran BPO yang dihentikan peredarannya di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 69 Jo 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Informasi lebih lanjut hubungi :
Drs. Sudariyono, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Penaatan Hukum Lingkungan

Catatan :
Bahan kimia perusak ozon digunakan secara intensif oleh manusia pada berbagai kegiatan rumah tangga dan industri. Berbagai jenis freon (CFC dan HCFC) digunakan sebagai bahan pengembang dalam proses pembuatan busa dan panel insulasi, bahan pendingin dalam berbagai berbagai peralatan refrigerasi, serta bahan pendorong (propelan) dalam tabung spray. Selain itu beberapa jenis freon digunakan juga sebagai bahan pelarut dan pembersih, sebagaimana halnya dengan carbon tetrachloride dan methyl chloroform. Halon merupakan bahan kimia berbentuk gas yang digunakan untuk pemadam kebakaran yang meliputi Halon 1211 atau Bromokhlorodiflorometana (CF2ClBr), Halon 1301 atau Bromotriflorometana (CF3Br), dan Halon 2402 atau Dibromotetrafloroetana (C2F4Br2). Methyl Bromida digunakan sebagai pestisida digunakan untuk membasmi hama dalam tanah yang dapat mengganggu produktifitas hasil pertanian. Disamping itu Methyl Bromida juga digunakan sebagai bahan fumigasi di tempat penyimpanan (pergudangan), pra pengapalan hasil pertanian dan karantina pertanian.