KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Penaatan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan di bidang lingkungan hidup mutlak
diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Menurut struktur ketatanegaraan
di era otonomi daerah, koordinasi pengelolaan lingkungan termasuk penaatan hukum perada di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten dan kota. Karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara institusi di tingkat pusat,
dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Bapedalda Provinsi, utamanya dalam hal penguatan
kapasitas kelembagaan di bidang penegakan hukum.