KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Januari 2010, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dimana LSM penggiat masyarakat adat memperkirakan ada sekitar 30 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong sebagai masyarakat adat. Mereka mempunyai nilai-nilai kemandirian dan kearifan lingkungan dan hal itu merupakan modal sosial yang besar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Proses pembangunan yang berjalan saat ini telah membuat mereka menjadi tidak berdaya dan mengalami disorganisasi sosial. Banyak friksi dan konflik yang terjadi akibat benturan kepentingan, terutama berkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

UU  No. 32 Tahun 2009 memberi ruang untuk upaya revitalisasi modal sosial tersebut agar dapat lebih berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiudp, namun ada beberapa kendala seperti: (1). Benturan kepentingan dan belum ada sinkronisasi antar perundang-undangan yang ada (sektor dan daerah); (2). Adanya perbedaan persepsi dan terminologi ‘masyarakat hukum adat; (3). Belum ada kriteria, metode identifikasi dan bentuk perlindungan hukum; (4). Belum ada database komunitas adat.

Untuk menjawab berbagai masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Secara formal upaya ini telah berlangsung sejak 5 Juni 2003 yaitu dengan adanya Penandatangan Piagam Kerjasama yang pertama antara KNLH dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Kurun waktu 7 tahun itu setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi Mou Pertama itu maka dipandang perlu untuk memperbaharui Piagam Kerjasama KNLH dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Untuk itu hari ini dilakukan kembali Penandatangan Piagam Kerjasama KNLH dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke dua dan diharapkan melalui penandatangan MOU yang ke dua ini peran masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dapat lebih terlihat nyata dan mendapatkan ruang yang cukup dalam arus pembangunan yang berjalan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan emisi 26%.

Informasi lebih lanjut:
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Lingkungan Hidup
Telp. (021) 8580087