KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Agustus  2014 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan Konperensi Pers mengenai Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Aceh dan Riau serta Upaya Pengendalian Karhutla di Indonesia. Hadir sebagai narasumber pada acara ini Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA serta Plt Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa provinsi di Indonesia antara lain di Provinsi Aceh dan Riau sudah menjadi agenda rutin dan merupakan isu penting, karena asap yang ditimbulkan menjadi masalah nasional maupun internasional. Kebakaran hutan ini diduga perbuatan dari masyarakat dan perusahaan dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan pernafasan manusia dalam pajanan waktu tertentu berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah masuk dalam kategori berbahaya (ISPU > 500) dan berpotensi mengganggu trasportasi terutama laut dan udara.

Plt. Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada kesempatan ini menjelaskan “Kasus karhutla tahun 2012 yang saat ini terus ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ada 2 kasus yaitu PT. Kalista Alam dan PT. Surya Panen Subur. Kasus Karhutla tahun 2013 yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ada 7 berkas perkara pidana yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan 1 berkas perkara perdata yang masih dalam proses penyusunan draf gugatan. Pada tahun 2014 ini, ada 26 perusahaan dengan 29 kasus di Provinsi Riau yang saat ini masih dalam penyelidikan atau pulbaket bersama ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan lingkungan dan pemanggilan saksi perusahaan.”

Kasus karhutla tahun 2012 memberikan hasil sebagai berikut:
1.    PT. Kalista Alam
A.    Kasus Pidana, pada tanggal 15 Juli 2014 telah dibacakan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh sebagai berikut:
a)    Terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef dinyatakan terbukti bersalah dengan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
b)    Terdakwa PT. Kalista Alam, yang diwakili oleh Subianto dinyatakan terbukti bersalah dengan hukuman pidana denda  sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

B.    Kasus Perdata, dengan menghukum PT. Kalista Alam sebesar Rp. 366.068.669.000,- dengan rincian untuk kerugian lingkungan Rp. 114.303.419.000,- dan pemulihan lingkungan sebesar Rp. 251.765.250.000,-.

2.    PT. Surya Panen Subur (SPS), saat ini sedang dalam tahap sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh untuk pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Hakim.

Kasus Karhutla tahun 2013 yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ada 7 berkas perkara pidana dan 1 berkas perkara perdata. Untuk 7 berkas perkara pidana sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkas, sebagai berikut : 1) PT.BHS – perkebunan sawit, 2) PT. RUJ – HTI, 3) PT. SRL – HTI, 4) PT. SPM – HTI, 5)  PT. JJP – perkebunan sawit, 6) PT. LIH/PT. PA – perkebunan sawit, dan 7)  PT. BBH – HTI; saat ini ketujuh berkas tersebut dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa (P-19) dan 1 kasus perdata yaitu PT. AP – perkebunan sawit dalam proses penyusunan draf gugatan.

Kasus Karhutla tahun 2014 di Provinsi Riau ada 26 perusahaan dengan 29 kasus, saat ini masih dalam penyelidikan atau pulbaket bersama ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan lingkungan dan pemanggilan saksi perusahaan. Hingga akhir bulan Juni 2014 sudah 18 perusahaan dengan jumlah saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya sebanyak 67 orang.

Dari 26 perusahaan yang dilakukan pemeriksaan lapangan (ground check) dan pulbaket yang telah ditingkatkan ke penyidikan ada 3 perusahaan yaitu: PT. TFDI (perkebunan sawit) di Kabupaten Siak, PT. SGP (HTI) di Kabupaten Dumai dan PT. TKWL (perkebunan sawit) di Kabupaten Siak, 3 perusahaan tidak dilanjutkan ke penyidikan karena lokasi yang terbakar tidak jelas kepemilikannya dan 1 perusahaan berupa kawasan industri serta 1 perusahaan yang proses penyidikannya ditangani oleh Polres Indra Girihilir. Yang lainnya sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Kendala yang dihadapi oleh para penyidik dalam melakukan pulbaket dan penyidikan, antara lain:
•    Keterbatasan SDM penyidik;
•    Keterbatasan sarana dan prasarana akses menuju lokasi kebakaran;
•    Keterbatasan waktu para ahli, sehingga sulit mendapatkan waktu yang tepat untuk diminta keterangannya;
•    Saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya tidak hadir (mangkir) dan melakukan penjadualan ulang pemanggilan.

Tindak lanjut pelaksanaan penanganan kasus karhutla Provinsi Riau, antara lain:

  1. Menyelesaikan pelaksanaan PULBAKET dengan ahli kebakaran hutan dan lahan, ahli kerusakan lingkungan, ahli korporasi pidana dan ahli pidana;
  2. Melaksanakan pemanggilan saksi-saksi dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah;
  3. Penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan.

Pada kesempatan ini pula disampaikan Kondisi dan Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Indonsia oleh Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ir. Arief Yuwono, MA “Musim kemarau periode kedua tahun ini diperkirakan akan berlangsung sampai oktober, hingga saat ini telah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan di 9 propinsi daerah  rawan kebakaran.  Kenaikan jumlah hotspots pada bulan Juli terjadi di semua Provinsi rawan kebakaran, kenaikan tajam khususnya di Propinsi Kalimantan Barat.  Puncak jumlah hotspots bulan Juli terjadi pada tanggal 20  di Provinsi Riau yaitu 144 dan 24 juli di Kalbar yaitu 270.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan karakteristik kebakaran di Kalbar dan di Riau yaitu Lokasi kebakaran di Propinsi Riau 67 % berada di lahan gambut dan sisanya (33%) di tanah mineral, sedangkan di Kalbar 69 % berada  di tanah mineral dan sisanya  (31%) di lahan gambut.

Pencemaran asap  pada  periode kedua ini tidak berlangsung lama karena selain dilakukan upaya pencegahan dan pemadaman dari udara juga masih diselingi hujan. Adapun upaya upaya yang dilakukan seperti berikut

A.    Upaya KLH :

  1. Mei – Juni: sosialisasi dan asistensi teknis (bantuan alat pompa sederhana) kepada MPA di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Siak dan Rokan Hilir di Provinsi Riau. Khusus MPA di Desa Sepahat Bengkalis juga dilakukan pilot proyek PLTB pembuatan kebun nanas di lahan gambut.
  2. Tanggal  11 dan 12 Juni rapat koordinasi pencegahan kebakaran di Propinsi dan pelatihan membuat dan membaca peringkat bahaya kebakaran (FDRS) kepada MPA Rasau Jaya.
  3. Tanggal 13 Juni Konsolidasi MPA dan Manggala Agni di Kantor Kecamatan Rasau Jaya dan pemberian bantuan pompa air utk pemadaman kebakaran.
  4. Tanggal16 Juni: apel siaga dan simulasi basah pemadaman dini melibatkan Masyarakat Peduli Api di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau.
  5. Tanggal 17 Juli: sosialisasi prediksi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kondisi lingkungan dan parameter cuaca setempat kepada MPA dan BLH propinsi Rawan Kebakaran
  6. Penegakan hukum, saat ini sebagaian berkas perkara pembakaran  sudah diserahkan dan sebagaian lagi masih dalam proses peyidikan.

Dalam upaya pencegahan kebakaran , KLH memfokuskan pada penguatan peran MPA dalam mensosialisasikan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam penanggulangan dini kebakaran. Berdasarkann peninjuan lapangan oleh KLH  tanggal 5 Agustus 2014,  hal tersebut sudah terbukti  saat terjadinya puncak kebakaran di kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang dapat menurunkan 75 % kejadian kebakaran melalui:
a.    Inventarisasi oleh MPA terhadap lahan-lahan masyarakat yang berpotensi untuk dibuka dengan cara pembakaran.
b.    Melaporkan anggota masyarakat yang melakukan pembakaran ke Kepala Desa pada kejadian kebakaran bulan Pebruari 2014, saat ini berkasnya sudah di Kepolisian. Kejadian ini membuat jera sebagian anggota masyarakat pada kejadian kebakaran  bulan juli 2014.
c.    Melakukan pemadaman secara brsama-sama. Sebanyak 20 ha kebun masyarakat dapat dipadamkan selama 2 hari.

B.    Upaya Nasional:

  1. BNPB menyiagakan 3 helikopter (Bolco, Kamov dan Sikorsky) di Riau, helicopter MI-8 di Palembang dan Palangkaraya serta kesiapan mobilisasi 2.500 personil TNI dan Polri  untuk penanggulangan bencana asap.
  2. Tanggal 21 – 24 Juni,  empat regu Manggala Agni (60 personil) melakukan pemadaman di Dumai dan Siak, sedangkan pada 23 – 24 Juni dua regu Manggala Agni (30 personil) melakukan pemadaman di Suaka Margasatwa Rimba Baling di Indragiri Hulu. Selain itu, Manggala Agni melakukan patrol di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
  3. 25 Juni: aktivasi Posko Penanggulangan Bencana Asap Riau di Lanud Roesmin Nurjadin.
  4. 29 Juli: BNPB menyiagakan helicopter MI-8 dari Palangkaraya ke Pontianak untuk melakukan water bombing.
  5. Juli: di Riau, 100 personil TNI AD, 100 personil TNI AU dan 500 personil Polri, personil Manggala Agni, BPBD, dan relawan memadamkan api. Brimob Polda Riau dan Polres Indragiri Hilir mengerahkan water canon karena terbatasnya air untuk pemadaman.
  6. Satgas udara masih terus mengoperasikan water bombing dan modifikasi cuaca di wilayah Riau.
  7. 5 Agustus: rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana asap di Kalimantan Barat.

Pada rakor tersebut  dibuka oleh Wagub Kalbar dan dihadiri oleh seluruh pejabat daerah seperti Kapolda, Wakajati,  Pangdam, BPBN dan Seluruh Bupati/Wabup dengan jumlah peserta sekitar 190 orang. Salah satu keptusannya akan segera ditunjuk Incident Commander di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota serta lokasi lokasi poskonya.

Informasi lebih lanjut:
Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA,
Plt. Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax (021) 85904936

Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/fax (021) 021-85904923

Tags: