Pendaftaran Dispersan dalam Respon Tumpahan Minyak di Laut

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kamuaya, MBA, menyampaikan “Kejadian tumpahan minyak di laut harus sesegera mungkin ditanggulangi sebelum menyebar luas dan tidak terkendali dengan tujuan penyelamatan lingkungan dan juga peri kehidupan manusia”.

24 Nov 2011 03:11 WIB

Seminar Registration of Dispersant in the Oil Spill Response at Sea

Bali, 23 November 2011, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Seminar On Registration Arrangements Of Dispersant For Oil Spill Response At Sea pada tanggal 23-25 November 2011 di Hotel Kuta Paradiso Bali, Jl. Kartika Plaza, Tuban, Bali. Kejadian tumpahan minyak terkini berasal dari kegiatan exploitasi minyak di laut seperti kejadian tumpahan minyak di perairan ZEE Australia pada 21 Agustus 2009 yang lebih dikenal dengan Montara Incident. Kasus ini menyebabkan tercemarnya perairan Indonesia di Laut Timor dan telah menyengsarakan para nelayan di Nusa Tenggara Timur karena telah terjadi penurunan pendapatan yang signifikan.  Selanjutnya kejadian tumpahan minyak di Gulf of Mexico pada April 2010 memberikan pembelajaran perlunya perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.

Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut mengamanatkan perlunya penanggulangan tumpahan minyak yang cepat, tepat dan terukur. Menteri Perhubungan bertindak selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut dimana Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Wakil Ketua Tim Nasional.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kamuaya, MBA, menyampaikan “Kejadian tumpahan minyak di laut harus sesegera mungkin ditanggulangi sebelum menyebar luas dan tidak terkendali dengan tujuan penyelamatan lingkungan dan juga peri kehidupan manusia”. Operasi penanggulangan yang handal dan terlatih tidak diciptakan secara instant akan tetapi memerlukan latihan terus menerus serta dukungan SDM, peralatan dan dana yang tidak sedikit.  Disadari bahwa masih banyak kelemahan dalam hal SDM yang handal dan fasilitas yang masih jauh dari memadai serta dana pendukung operasional penanggulangan yang belum jelas alokasi-nya, sehingga tindakan penanggulangan yang efisien dan efektif yang seharusnya tercantum secara detail dalam suatu sistem operasi prosedur yang teruji dan handal belum bisa secara maksimal dilaksanakan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri adanya penggunaan dispersant dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut, baik itu seperti contoh kasus kejadian tumpahan minyak di Laut Timor dan Gulf of Mexico, telah memberikan dampak kepada pelestarian lingkungan laut di masa kini dan mendatang.  Dispersant yang tersusun atas zat-zat kimia surfactant yaitu oleophilic dan hydrophilic serta pelarut seperti alkohol atau glycol perlu diawasi penggunaan di perairan Indonesia sehingga hanya zat-zat yang ramah lingkungan yang boleh dipergunakan dalam operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut.

Berdasarkan PP No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup berwenang dalam hal melakukan registrasi bahan-bahan penyusun dispersant yang ramah lingkungan atau tidak toksik. Pada kesempatan ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pmenekankan “Pentingnya pengaturan penggunaan dispersant dan perlunya penjelasan yang lebih detail lagi mengenai pembagian kewenangan diantara instansi yang ada di Indonesia”. Dengan mempelajari tata laksana dan pengawasan dispersant untuk oil spill dari negara Australia dan Amerika, Indonesia dapat membuat pengaturan terhadap dispersant yang digunakan untuk penanggulangan oil spill sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Informasi lebih lanjut:

  • Dra. Masnellyarti, MSc, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, KLH
    No.Tlp/Fax: 021-85905637,
    humas.klh@gmail.com

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı