Pendanaan Kawasan Perlindungan Di Indonesia

Pada tanggal 1 Februari 2006, Kementerian Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai National Focal Point untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati bersama-sama dengan para mitra penandatangan National Implementation Support Partnership (NSIP) yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, The Nature Conservancy (TNC), Birdlife Indonesia, Conservation International, Fauna [...]

15 Feb 2006 10:39 WIB

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">



Pada tanggal 1 Februari 2006, Kementerian Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai National Focal Point untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati bersama-sama dengan para mitra penandatangan National Implementation Support Partnership (NSIP) yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, The Nature Conservancy (TNC), Birdlife Indonesia, Conservation International, Fauna and Flora International, clan Wildlife Conservation Society, Yayasan WWF sedang melakukan kajian tentang kebutuhan pendanaan dalam pembentukan dan pengelolaan secara efektif kawasan perlindungan (protected area) darat dan laut di Indonesia. Pelaksanaan kajian ini dibantu oleh tenaga ahli di bidang protected area clan ekonomi. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Keputusan VII/28 dari Konferensi Para Pihak ke-7 Konvensi Keanekaragaman Hayati (the seventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity/COP-7 CBD) di Kuala Lumpur pada Februari 2004.

Pertemuan koordinasi nasional ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) nasional terhadap hasil temuan awal. Beberapa temuan awal penting dari hasil kajian adalah : a. Anggaran keuangan yang dialokasikan untuk pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara­negara tetangga ASEAN seperti; Thailand, Philippines clan Malaysia. b. Anggaran pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia (berdasarkan data tahun 2004) diperkirakan sebesar USD 2.35 per hektar, sebagai perbandingan anggaran pengelolaan kawasan konservasi di Thailand adalah sebesar USD 20.65 per hektar, sementara untuk Amerika Serikat adalah USD 76.12 per hektar. Angka dalam perbandingan tersebut menggunakan nilai dolar yang telah disesuaikan (purchasing power parity) sehingga daya beli per unit dolar sama di setiap negara. c. Dengan menggunakan tolak ukur perkiraan biaya pengelolaan optimal kawasan konservasi di Thailand maka kekurangan dana (funding shortfall) untuk pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia adalah USD 18,3 per hektar per tahun. Dengan demikian, total kekurangan dana yang diperlukan untuk pengelolaan optimal kawasan konservasi dengan kondisi luasan yang tersedia saat ini adalah USD 169,8 Juta per tahun.d. Secara global antara tahun 1999 dan 2003, kekurangan dana (funding shortfall) untuk pengelolaan kawasan konservasi adalah sebesar USD 0.8 hingga 1.7 Milyar per tahun.

Ada 3 kategori sumber pendanaan kawasan perlindungan yaitu (a) anggaran pemerintah, (b) kontribusi eksternal, (c) pendanaan lokal. Untuk memperoleh pendanaan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan (stakeholders) harus mempunyai komitmen meningkatkan alokasi pendanaan untuk pembentukan clan pengelolaan secara efektif kawasan perlindungan. Kontribusi sumber-sumber pendanaan lokal perlu ditingkatkan. Salah satu sumber dana lokal potensial adalah merealokasi sebagian dana subsidi yang saat ini diberikan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam menjadi dana konservasi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan koordinasi nasional ini adalah pelaksanaan international roundtable donor meeting yang dijadwalkan pada tanggal 13 Februari 2006 di Jakarta. Pada saat ini, hasil akhir dari kajian yang dilaksanakan akan dipresentasikan kepada lembaga-lembaga donor internasional yang tertarik dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut:

Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc
Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam
dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
Telp. : 021 – 85904923

Ir. Utami Andayani, M.Si
Asisten Deputi
Urusan Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Kementerian Lingkungan Hidup


Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor