KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum wr., wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, Tuhan Yang Mahabaik, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional yang sangat penting dan bersejarah pada hari ini. Perkenankanlah kami, mewakili Presiden Republik Indonesia, menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) atau yang selanjutnya disebut RUU Pengesahan AATHP, kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan Yang Terhormat, yang telah bekerja keras bersama-sama dengan Pemerintah, dalam rangkaian pembahasan RUU Pengesahan AATHP. Pemerintah menghargai, bahwa dengan dilandasi oleh keinginan bersama dan semangat yang kuat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan serta memaksimalkan kepentingan Indonesia di dalamnya, maka rangkaian pembahasan RUU Pengesahan AATHP ini dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, konstruktif dan dialogis.
Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah menyampaikan Pendapatnya mendukung pengesahan AATHP. Pemerintah juga mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan, masukan, dan pemikiran ke arah upaya untuk memperkuat pelaksanaan AATHP serta bagaimana kepentingan nasional Indonesia dapat lebih dimaksimalkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang ini.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Hari ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan RUU Pengesahan AATHP. Keputusan Sidang Paripurna ini juga menandai dimulainya satu babak baru perjalanan kepemimpinan Indonesia untuk melanjutkan peran dan upaya maksimal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat regional ASEAN.
Kebakaran lahan dan/atau hutan dapat mengakibatkan pencemaran asap yang merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem serta mengganggu transportasi.
Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di beberapa negara ASEAN. Hal ini dijadikan sebagai salah satu agenda pembahasan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Informal ASEAN II di Kuala Lumpur tahun 1997. Setelah melalui serangkaian pembahasan di tingkat ASEAN, pada tahun 2002 seluruh Negara anggota ASEAN menyepakati untuk menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) pada tanggal 25 November 2003 meskipun Indonesia belum meratifikasi.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas di antara negara ASEAN dan menyadari perlunya pengendalian pencemaran asap lintas batas yang menitikberatkan pada upaya pencegahan kebakaran lahan dan/atau hutan secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Secara umum, Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar setelah mengesahkan Persetujuan AATHP ini, antara lain:
1. Sebagai negara Pihak dalam AATHP, Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan;
2. Melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dalam kerangka AATHP, Indonesia dapat lebih baik melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan manusia, mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup;
3. Melindungi kekayaan sumber daya lahan dan hutan dari bencana kebakaran lahan dan/atau hutan;
4. Memberikan kontribusi positif terkait upaya pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas, seperti:
a. penguatan regulasi dan kebijakan nasional
b. pemanfaatan sumber daya di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN
c. penguatan manajemen dan kemampuan teknis pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Pengesahan AATHP ini merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukan keseriusan dalam penangulangan asap lintas batas akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan. Selama ini pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan. Bahkan, upaya Pemerintah Indonesia tersebut telah memperoleh apresiasi dalam berbagai forum ASEAN, terutama pada tahun 2013 sampai dengan 2014 ini.
Momentum pengesahan RUU ini menjadi sangat penting mengingat bahwa sebelum hari yang berbahagia ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Charter (Piagam ASEAN) melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008. UU ini yang menjadi payung berbagai perjanjian kerja sama di tingkat ASEAN termasuk AATHP.
Melalui pengesahan Persetujuan ASEAN ini, Indonesia, sebagai negara dengan luas lahan dan hutan terbesar di kawasan, akan bekerja sama dalam kerangka ASEAN dan dapat memanfaatkan bantuan internasional guna meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas-batas.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Selain manfaat yang sudah diuraikan di atas, keikutsertaan Indonesia dalam AATHP memiliki beberapa implikasi yang perlu dilaksanakan sebagai negara Pihak. Implikasi tersebut tercermin dalam materi muatan AATHP antara lain kewajiban untuk melakukan pemantauan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan kerja sama teknis. Kewajiban sebagai implikasi tersebut tidak diikuti dengan sanksi karena setiap perbedaan mengenai implementasi AATHP akan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah serta konsultasi.
Kesepakatan ASEAN dalam AATHP terdiri atas 32 Pasal dan dan 1 lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain pemantauan, assessment, pencegahan, kesiapsiagaan, tangap darurat, kerja sama teknis dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Persetujuan ASEAN ini. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan perangkat peraturan maupun berbagai kegiatan guna pelaksanaan isi Persetujuan ASEAN tersebut.
Dari sisi regulasi nasional, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari sisi pelaksanaan teknis yang diamanatkan oleh AATHP, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan antara lain:
1. Melakukan kegiatan sosialisasi AATHP dan peningkatan kapasitas secara masif dan berkelanjutan kepada kementerian/lembaga terkait, kalangan dunia usaha, masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah di daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan.
2. Melakukan koordinasi baik antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang didasarkan pada Indonesia Comprehensive Plan of Action on Transboundary Haze Pollution seperti:
a. pemetaan daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan;
b. penguatan data dan informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah terbakar, fire danger rating system (FDRS), pengembangan SOP dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan, dan pengelolaan lahan gambut. Bahkan LAPAN telah memberikan pelatihan kepada Malaysia dalam pengembangan FDRS melalui sistem remote sensing;
c. penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api yang dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan pencegahan dini maupun pelatihan;
d. penanggulangan bencana asap yang terkoordinir dalam rangka tanggap darurat bencana, antara lain melalui gelar pasukan pemadaman api, operasi modifikasi cuaca, dll;
3. Melakukan penegakan hukum (pidana dan perdata) terhadap pelaku (individu dan korporasi) pembakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh PPNS KLH bersama-sama Penyidik POLRI maupun melalui mekanisme multi-doors (kerja sama UKP4, Kehutanan, Kejaksaan, KPK, POLRI, dan KLH). Penegakan hukum perdata dilakukan melalui gugatan ganti kerugian untuk pemulihan kualitas lingkungan terhadap pelaku pembakaran lahan dan/atau hutan.
4. Memperkuat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy) dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Demikian pendapat akhir Presiden Republik Indonesia atas pembahasan RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, perhatian dan kerja sama yang baik dari pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat. Semoga hasil kerja keras yang sangat berharga ini dapat diamalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Mahabaik memberkati segala pengabdian dan amal ibadah kita.

Jakarta, 16 September 2014
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP,
Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA