KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bandung, 14 Mei 2014. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan lapangan ke daerah terkena dampak akibat pembuangan limbah industri tekstil di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini merupakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan DAS Citarum. Menteri Lingkungan Hidup didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, dan Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Drs. Sudariyono.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Rancaekek mulai bergeser sejak dimulainya pengembangan industri tekstil di Kabupaten Sumedang yang membutuhkan air, dan menimbulkan pencemaran di kawasan Rancaekek karena beban pencemaran air sudah melebihi daya tampung Sungai Cikijing yang berhulu di Kabupaten Sumedang dan berhilir di Kabupaten Bandung. Wilayah Rancaekek terdiri dari Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cikeruh di Kabupaten Sumedang. Secara morfologis wilayah Rancaekek merupakan hamparan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya, sedangkan secara hidrologi wilayah Rancaekek di Kabupaten Bandung bergantung kepada keberadaan air dari Kabupaten Sumedang.

Masyarakat mengeluhkan pencemaran pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST. Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha.

Keluhan masyarakat berupa adanya pencemaran air permukaan dan air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk setempat. Pada tanah yang tercemar mengakibatkan produktivitas padi menjadi rendah, dari 6 – 7 ton/ha menjadi hanya 1 – 2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Peneltian Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST.

Menteri Lingkungan mengatakan “Kasus pencemaran lingkungan hidup ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat cukup lama dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu perlu dilakukan langkah penegakan hukum lingkungan yang pasti dan cepat”.

Tindakan penegakan hukum harus dilakukan setelah upaya lain secara persuasif tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang terkena dampak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain :

  1. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat antara 3 perusahaan PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST dengan masyarakat desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya
    • Pada tanggal 6 Agustus 2002 dilakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
    • Gubernur Jawa Barat, dengan nomor surat 660.3/704/BPLHD tanggal 31 Maret 2003 perihal Peringatan I Kesepakatan Rancaekek.
    • Tahun 2003, kasus pembuangan lumpur IPAL PT Kahatex II di Kecamatan Rancaekek, dikenakan sanksi pidana 6 bulan kurungan, masa percobaan 10 bulan, denda Rp. 25 juta.
    • Tahun 2005 telah dilakukan addendum kesepakatan bersama yang meliputi :
      • Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penjadualan ulang jangka waktu realisasi pelaksanaan hasil kesepakatan yang belum dilaksanakan.
      • Penyediaan air bersih bagi Desa Bojongloam Linggar, Sukamulya dan Jelegong akan dilaksanakan pada saat ada permohonan dari masing-masing Kepala Desa.
      • Optimalisasi IPAL untuk segera dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan sejak ditandatanganinya addendum kesepakatan ini.
    • Tanggal 11 Juni 2008 dilakukan lagi penandatanganan kesepakatan di luar pengadilan (Kesepakatan Rancaekek ke II).
  2. Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 5 Desember 2008 perihal hasil analisa air limbah PT. KHT-II dan PT. ISI, diterbitkan surat: tanggal 10 Maret 2009, Pengenaan Sanksi Administratif berupa Perintah Melakukan Tindakan Tertentu kepada PT. KHT-II dan PT. ISI.
  3. Surat dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 14 Februari 2011 perihal permohonan bantuan penanganan kasus pencemaran lingkungan kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan ditindak lanjuti pertemuan koordinasi pada tanggal 30 Mei 2011 mengenai pelimpahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kecamatan Rancaekek kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
  4. Verifikasi lapangan bersama antara BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH : 12-14 September 2011, 4 Desember 2011 dan 9 – 11 Januari 2013. : Hasil verifikasi lapangan menunjukkan ada indikasi kuat bahwa PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan.
  5. Sejak bulan Januari 2013 hingga 26 Februari 2014 KLH, BPLHD Provinsi Jawa Barat, BLH Kabupaten Sumedang dan BLH Kabupaten Bandung sepakat untuk mendayagunakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, melalui proses mediasi, yaitu : pembayaran ganti rugi kepada masyarakat 4 desa (Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya) dan negara, pemulihan 752 ha sawah yang tercemar serta melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan air limbah.

Setelah melalui proses panjang dan karena sampai saat ini, ketiga perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian sengketa lingkungan berupa ganti rugi terhadap kerugian ekonomi dan lingkungan serta melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbahnya, maka sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan tindakan tegas berupa : penegakan hukum berupa Sanksi Administratif dan / atau Gugatan Perdata dan / atau Tuntutan Pidana.

Untuk informasi lebih lanjut:
Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904936,
www.menlh.go.id