KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PENERAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BIDANG PERBANKAN

Pada era globalisasi, sustainability (keberlanjutan) perbankan yang sehat sangat bergantung pada aspek risiko, good corporate governance, dan peningkatan laba dengan melihat peluang investasi/pembiayaan yang berkembang di tingkat local, regional maupun internasional.

Pada dasarnya terdapat dua interaksi antara pembangunan berkelanjutan dan usaha perbankan. “Pertama�, usaha yang berdampak negative bagi lingkungan, akan menyebabkan ketidakberlanjutan kegiatan usaha, dan mempengaruhi kinerja perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia telah Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang keharusan untuk melakukan penilaian prospek usaha debitur dikaitkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan. “Kedua,� bank akan mendapatkan manfaat penerapan pembangunan berkelanjutan karena kebutuhan untuk investasi peralatan lingkungan meningkat.

Pada tingkat global, berbagai lembaga keuangan dunia seperti IFC, JBIC, ADB, KfW serta beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia sudah mempunyai program dan aturan-aturan mengenai pengelolaan lingkungan. Begitu pula dengan berbagai organisasi-organisasi internasional, seperti ADFIAP. Bahkan, organisasi di bawah naungan PBB, yaitu UNEP (United Nation Environment Programme). Bahkan sejak tahun 1992 UNEP melalui UNEP “Financial Initiative� (UNEP FI) telah mengeluarkan UNEP Statement by Banks on Environment and Sustainable Development. Sampai dengan tahun 2005 telah disepakati oleh sekitar 200 bank dari lebih 55 negara.

UNEP FI telah melakukan berbagai kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan dapat mengambil peran dengan lebih efektif bagi keberlanjutan usaha di masa depan. UNEP FI juga telah memberikan berbagai kajian manfaat yang akan dirasakan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan investment yang bertanggungjawab atau Responsibility of Investment tanpa menyampingkan Return of Investment atau tingkat keuntungan yang akan di dapat.

Walaupun sampai dengan saat ini, perbankan Indonesia relative belum berinisiatir, namun tidak lama lagi BNI akan menjadi bank pertama di Indonesia yang merealisaikan komitmennya pada Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan langkah BNI menjadi pemicu dan memotivasi bank-bank lainnya di Indonesia.

Untuk meyakinkan berbagai pihak, KLH bersama para pengamat dan praktisi perbankan menuangkan ide dan pemikirannya ke dalam suatu buku: “Tantangan dalam mencapai Investasi yang Berkelanjutan� yang diluncurkan penerbitannya bersama dengan Lokakarya Nasional Peran dan Manfaat Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Perbankan pada tanggal 15 Desember 2005 di Batam.

Lokakarya ini merupakan bukti nyata kerjasama yang telah terbina dengan baik antara KLH, Bank Indonesia dan sektor perbankan. Manfaat dari lokakarya ini antara lain membuka informasi tentang peluang dan tantangan yang akan didapatkan oleh bank dalam penerapan pembangunan berkelanjutan dan praktek-praktek yang telah diterapkan di dunia internasional; dan untuk mengetahui bagaimana menempatkan kepentingan bank dan penerapan risiko lingkungan kedalan risiko kredit perbankan.

Acara ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, diikuti oleh Direktur Utama Bank BNI 46 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dihadiri oleh para Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, Deputi MENLH Bidang Pembinaan Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Staf Khusus MENLH, Pimpinan Bank dari seluruh Indonesia, Lembaga Donor dan NGO

Informasi:
Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan. Deputi Bidang Pembinaan Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Jl. D.I.Panjaitan Kav.24, Jakarta Timur 13410. Gedung A Lantai 4
Telp./Fax.: 021 – 8517161, 8518863-65 ext. 223
E-mail : ASDEP.3-I-KLH@menlh.go.id
Contact person : Damayanti, Katrina Ginting