KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Meluasnya berbagai dampak lingkungan semakin mengancam keberlanjutan fungsi PPLH_PPNS.gifekosistem. Agar dampak negatif tersebut tidak semakin memburuk, perlu dilakukan berbagai langkah pencegahan, di antaranya melalui penegakan hukum. Atas amanat UU No. 23 Tahun 1997, kementerian Negara Lingkungan Hidup mengadakan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup baik ditingkat Pusat maupun daerah (PPLH dan PPLHD) dan bagi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS-LH) 

Tahun ini, KMNLH telah menyelenggarakan pendidikan bagi 39 PPLH dan 61 PPNS yang berasal dari  berbagai provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pelantikan calon yang lulus pendidikan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 26 September 2006 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar di Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Pada kesempatan ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup berpesan kepada PPLH dan PPNS, bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan agar selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah. Selain itu, dalam menentukan rencana dan skala prioritas dalam kegiatan pengawasan dan penyidikan, hendaknya diupayakan agar tidak terjadi benturan dan tumpang tindih. 

Lebih lanjut Rachmat Witoelar berpesan kepada PPLH dan PPNS agar semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas yang relevan dengan pengawasan, dilakukan secara benar, cermat, bertanggung jawab dan tetap memegang teguh etika birokrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, diharapkan agar selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme di bidang teknis pengawasan dan penyidikan tindak pidana lingkungan melalui berbagai jenjang dan jalur pendidikan dan latihan. 

Akhirnya, MENLH mengharapkan agar seluruh PPLH dan PPNS sesegera mungkin