KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Surabaya, 25 September 2013 – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menyelenggarakan “Workshop Peningkatan Pengawasan Impor BPO” pada tanggal 25 – 26 September 2013 bertempat di Hotel Novotel, Surabaya. Workshop ini diikuti oleh aparat Bea dan Cukai, serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Workshop tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para aparat tentang Bahan Perusak Ozon (BPO) dan penggunaannya, regulasi terhadap BPO, dan rencana aksi pemerintah terhadap BPO terutama jenis HCFC.

Workshop juga dihadiri oleh 2 (dua) peserta dari negara Timor Leste yang mewakili petugas bea cukai. Timor Leste merupakan negara yang baru meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal pada 2009. Sebagai anggota muda dari perjanjian internasional tersebut, banyak hal yang diperlukan Timor Leste untuk mengembangkan sistem dan perangkat dalam pengendalian BPO. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, perlu adanya pemahaman yang sama dalam pengendalian BPO sehingga tidak ada perbedaan data konsumsi BPO yang dilaporkan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Badan PBB yang menangani isu lingkungan yaitu United Nations Environment Programme (UNEP) menghimbau Indonesia untuk dapat membantu Timor Leste dalam pemahaman, peningkatan kapasitas dan lainnya dalam upaya pemenuhan target Protokol Montreal.

Kegiatan peningkatan pemahaman bagi aparat perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat perputaran penugasan pekerjaan terutama di Dirjen Bea dan Cukai sangat tinggi sehingga pemutahiran data informasi menjadi sangat penting bagi setiap pelaksana tugas. Dalam kesempatan ini, Ir Arief Yuwono, MA, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim mengatakan, “Peran petugas kepabeanan serta penjaga perbatasan untuk mengendalikan perdagangan lintas batas sangat penting dalam melindungi kepentingan nasional dan lingkungan global. Workshop ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kita dalam mengimplementasikan Protokol Montreal. Petugas kepabeanan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sehingga terdapat pemahaman bersama akan kewajiban dan tanggung jawab Indonesia terhadap Perjanjian Protokol Montreal. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerugian sebagai akibat dari pelanggaran perdagangan internasional” Penyelenggaraan workshop yang sama akan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Oktober 2013 di Jakarta dengan target grup yang sama dari wilayah yang berbeda.

Indonesia telah menetapkan komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan lapisan ozon bersama-sama dengan masyarakat internasional lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan telah diratifikasinya Konvensi Wina tentang perlindungan lapisan ozon dan Protokol Montreal tentang pengaturan bahan-bahan yang dapat merusak ozon melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan diantaranya untuk menghapuskan konsumsi BPO dan melaporkan data konsumsi BPO setiap tahunnya kepada Sekretariat Ozon dan Multilateral Fund Protokol Montreal. “Konsumsi BPO” dalam Protokol Montreal didefinisikan sebagai  Konsumsi = (Produksi + Impor) – Ekspor. Indonesia tidak memproduksi dan mengekspor BPO, sehingga tingkat ketaatan Indonesia diukur dari kemampuan Indonesia mengendalikan Impor BPO.

Chlorofluorocarbon (CFC), halon, carbontetrachloride (CTC), methyl chloroform (TCA) dan methyl bromide (MBr) untuk keperluan fumigasi non karantina dan pra-pengapalan merupakan jenis BPO yang telah dihentikan impornya di Indonesia sejak 1 Januari 2008. Saat ini BPO yang masih diperkenankan untuk diimpor yaitu jenis hydrochlorofluorocarbon (HCFC) dan methyl bromide (MBr) untuk aplikasi karantina dan pra-pengapalan.

Namun, pada tahun 2007 negara pihak melalui keputusan Meeting of Parties Protokol Montreal diputuskan untuk mempercepat jadwal penghapusan BPO jenis HCFC dan mewajibkan setiap negara pihak untuk mengidentifikasi konsumsi HCFC serta menyusun strategi penghapusannya secara bertahap. Strategi penghapusan HCFC Indonesia tahap I yang tertuang dalam HCFC Phase out Management Plan (HPMP) telah disetujui pada sidang Executive Committee Multilateral Fund Protokol Montreal bulan Juli 2011. Multilateral Fund (MLF) menyediakan dukungan dana hibah untuk membiayai kegiatan alih teknologi, pengembangan kebijakan dan regulasi serta kegiatan peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat.

Dalam implementasinya, industri manufaktur alat pendingin seperti AC dan Refrigerasi serta industri pengembang busa untuk produk refrigerasi, freezer, thermoware, refrigerated trucks dan integral skin mulai mempersiapkan diri untuk melakukan alih teknologi dari berbasis HCFC menjadi non-HCFC. Sementara Pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai aturan antara lain (1) aturan yang melarang penggunaan HCFC-22 di industri manufaktur dan/atau perakitan refrigerasi dan AC per 1 Januari 2015; (2) pelarangan penggunaan HCFC-141b sebagai blowing agent untuk busa insulasi pada peralatan refrigerasi per 1 Januari 2015; (3) pelarangan penggunaan HCFC-141b sebagai blowing agent untuk manufaktur produk refrigerasi domestik, freezer, thermoware, refrigerated trucks dan integral skin per 1 Januari 2015; dan (4) pelarangan impor barang yang berbasis HCFC-22 (baik yang berisi maupun tidak berisi HCFC-22) sejak 1 Januari 2015. Dengan demikian, target Pemerintah Indonesia untuk mencapai target pembekuan (freeze) konsumsi HCFC pada tahun 2013 dan mereduksi konsumsi HCFC sebesar 10% pada tahun 2015 dapat dicapai.

Untuk mendukung upaya pengendalian impor HCFC, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kuota impor HCFC nasional yang secara bertahap akan berkurang setiap tahunnya. Pengawasan terhadap pemasukan BPO atau HCFC secara khusus perlu didukung dengan aparat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bahan dan produk yang mengandung BPO. Pengawasan pemasukan BPO tersebut disinergikan dengan sistem pengawasan impor komoditi lainnya yang berlaku.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp. 021 – 85904923, Fax. 021 – 85902521,
email: ozon@menlh.go.id, ozonklh@gmail.com