KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Balikpapan, 30 April 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis  Perlindungan Lapisan Ozon (RAKERNIS PLO) ke 7 di Balikpapan tanggal 30 April – 2 Mei 2013 dengan tema “Pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO) di lintas pulau dan batas Negara”.  Rakernis dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah di 33 Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Perguruan Tinggi. Rakernis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Bahan Perusak Ozon.

BPO adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam proses produksi berbagai barang yang digunakan oleh masyarakat secara luas, antara lain bahan pengembang dalam pembuatan kasur busa dan sol sepatu, bahan pendingin yang digunakan pada lemari es dan AC, bahan pemadam api, bahan pendorong produk spray pengharum ruangan dan lain-lain. Terlepasnya BPO ke atmosfer berpotensi menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tanpa lapisan ozon, kasus kanker kulit, katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia dan dampak negatif lainnya akan meningkat karena radiasi sinar ultra violet-B matahari tidak tertapis sehingga dengan mudah mencapai permukaan bumi. Menyadari permasalahan yang terjadi dengan keberadaan BPO, masyarakat dunia termasuk Indonesia sepakat untuk membatasi bahkan menghapuskan penggunaan BPO tersebut.

Dalam Sambutan tertulisnya Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyatakan “Indonesia telah berhasil menghapus penggunaan BPO jenis Chlorofluorocarbons (CFC), Halon, Methyl Chloroform (CTC), Trichloromethane (TCA) dan Methyl bromide (non karantina dan pra-pengapalan) sejak 1 Januari 2008. Tantangan kedepan adalah penghapusan secara bertahap penggunaan BPO jenis HCFC.”

Penghapusan penggunaan HCFC dilakukan melalui pengurangan bertahap dimulai:
•    dengan kembali ke baseline (rata-rata konsumsi tahun 2009-2010) pada tahun 2013,
•    penurunan konsumsi HCFC sebesar 10% dari baseline pada 1 Januari 2015,
•    penurunan konsumsi HCFC sebesar 35% dari baseline pada 1 Januari 2020,
•    penurunan konsumsi HCFC sebesar 67.5% dari baseline pada 1 Januari 2025,
•    penurunan konsumsi HCFC sebesar 97.5% dari baseline (sisa 2.5% untuk kegiatan servis) pada 1 Januari 2030.

Lebih lanjut dijelaskan Menteri Lingkungan Hidup “Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah bersama dengan industri pengguna HCFC, seperti penetapan kuota nasional impor HCFC  sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor BPO. Pembatasan ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan yang berpotensi menyebabkan terjadi penyelundupan, pemalsuan barang dan pengoplosan. Untuk itu, kita sebagai aparat pemerintah pusat dan daerah harus mengawasi peredaran dan penggunaan BPO.”

Pada tahun 2009 dan tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup telah membagikan peralatan refrigerant identifier pemeriksaan refrigeran kepada BLHD di 33 Propinsi dan 91 Kabupaten Kota, 20 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC). Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menyusun Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Refrigeran pada Bengkel Refrigerasi dan Air Conditioner sebagai referensi pengawasan di lapangan.  Dengan dibagikannya peralatan, buku pedoman pengelolaan dan dilaksanakannya RAKERNIS PLO ke-7 diharapkan dapat  meningkatkan kapasitas serta media berbagi informasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah dalam pengawasan peredaran BPO di daerahnya.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Ikim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telepon/Fax: (021-85904923),
email: humaslh@gmail.com