KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Masalah umum yang dihadapi oleh Institusi Lingkungan Hidup di Pemerintahan manapun adalah bahwa Intitusi Lingkungan Hidup merupakan yang termuda usianya dibandingkan dengan Institusi sektor.

Hal ini mengharuskan Institusi Lingkungan Hidup menempuh pendekatan kepemerintahan yang mengandalkan strategi-strategi alternatif dan tidak semata-mata mengandalkan pendekatan kepemerintahan yang mengandalkan pendekatan birokratik yang konvensional. Oleh karena itulah, para Pejabat Lingkungan hidup perlu aktif menciptakan opini publik, menggalang aliansi-aliansi dengan gerakan lingkungan hidup, menjalin kerjasama dengan Universitas, Tokoh Pembentuk Opini, serta menempuh cara – cara yang inovatif untuk melaksanakan pekerjaannya.

Dalam masa transisi yang penuh perubahan dewasa ini, pendekatan kerja yang konvensional yang mengandalkan kewenangan, kejelasan aturan, kecukupan anggaran serta berbagai infrastruktur pendukung, bukanlah merupakan pilihan utama Institusi Lingkungan Hidup, baik di masa lalu, sekarang dan di masa mendatang dalam kurun waktu yang lama. Institusi Lingkungan Hidup bisa menjadi berpengaruh dan berarti karena kepemimpinan dan budaya kerja yang mengandalkan komunikasi yang efektif, serta mementingkan terwujudnya kerjasama antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Institusi Lingkungan Hidup juga memadukan pendekatan kewilayahan yang berbasis ekosistem, berbeda dengan pendekatan wilayah sektor yang berorientasi pada pendekatan administratif. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kinerja Institusi Lingkungan Hidup amat terkait dengan kemampuannya mengolah pengetahuan dan informasi secara kreatif sehingga melahirkan aksi-aksi pro lingkungan hidup baik di Lingkungan Pemerintahan, Masyarakat maupun Dunia Usaha. Dengan perkataan lain, Institusi Lingkungan Hidup hanya efektif jika cara kerjanya menganut logika gerakan dan melintasi sekat sektor serta wilayah administratif.

Dewasa ini Indonesia sedang mengalami berbagai perubahan besar di bidang politik, ekonomi, serta pemerintahan. Pada jangka panjangnya semua perubahan ini akan berakibat positif, karena akan melahirkan Indonesia baru yang demokratis serta kaya alternatif. Namun dalam jangka pendek dan menengah, berbagai perubahan yang terjadi telah dan masih akan menciptakan instabilitas, kekacauan dan ketidakpastian.

Oleh karena itulah dewasa ini terjadi pertikaian antar sektor, tarik-menarik kewenangan antar pusat dengan daerah, dan juga persaingan yang memusingkan antar daerah. Jika Instistusi Lingkungan Hidup di Pemerintah terjerumus dalam berbagai problema di atas, maka dapat dipastikan, bahwa sebagai Institusi yang berstatus junior maka Institusi Lingkungan Hidup akan kalah dalam permainan birokratik yang terjadi.

Sebaliknya, demi membangun Institusi Lingkungan Hidup, maka kemelut transisi dewasa ini harus dilihat secara positif sebagai kesempatan untuk menanamkan pengaruh dan menciptakan efektivitas kerja.

Oleh karena itu dalam memperkuat Institusi Lingkungan Hidup, krisis Nasional maupun problema lokal yang diakibatkannya perlu dipelajari, dikenali dan dirumuskan jalan keluarnya secara terukur. Atau dengan kata lain, kehadiran Institusi Lingkungan Hidup perlu dirasakan oleh orang banyak melalui solusi-solusi yang kecil, melalui aksi-aksi pro Lingkungan yang melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan pemangku kepentingan.

Hikmah dari otonomi daerah adalah, bahwa dewasa ini tercipta banyak peluang di tingkat lokal untuk meluncurkan inisiatif, yang akhirnya dapat menciptakan dampak baik regional maupun Nasional, berbeda dengan era sentralisme terdahulu dimana suatu inisiatif hanya mempunyai dampak di seluruh Negeri kalau inisiatif tersebut berasal dari Pemerintah Pusat.

Salah satu ciri khusus dari krisis yang terjadi di Indonesia adalah bahwa terlalu banyak pihak dilanda oleh kebingungan dan kekacauan perilaku dan kekacauan berpikir. Dalam keadaan ini, pihak yang dipersepsikan dapat bertindak cepat, jernih dan efektif serta yang moralitas tindakannya dapat dibenarkan, cenderung memegang kendaii kepemimpinan. Oleh karena itu Institusi Lingkungan Hidup perlu melihat suasana krisis ini sebagai peluang untuk menciptakan kepemimpinan dan dengan demikian mampu pula menciptakan proses pematangan atau “seniorisasi” Institusi Lingkungan Hidup, baik di Pemerintahan, di Masyarakat maupun di Dunia Usaha.

Maka dengan perkataan lain, suasana krisis dewasa ini merupakan peluang bagi Institusi Lingkungan Hidup untuk membangun konstituen. Dalam era otonomi daerah, maka membangun konstituen adalah pekerjaan berskala lokal, yang kelak dapat mempunyai pengaruh lebih luas, sampai ke tingkat Nasional.

Dalam masa krisis, tercipta situasi dimana solusi sangat diperlukan dan terdapat pula ketidaksabaran dan ketidakpercayaan pada Institusi dan cara-cara kerja serta pendekatan yang biasa, yang terbukti tumpul dan cenderung manipulatif. Oleh karena itu, suatu inisiatif yang nyata untuk memecahkan problem lokal, misalnya penanganan sampah dan pengendalian sampah Industri, akan mempunyai pengaruh di luar takaran seharusnya, dan mampu menciptakan kepemimpinan yang memang amat diperlukan dewasa ini.

Masih segar dalam ingatan kita ketika Jakarta dilanda banjir awal tahun ini, maka kepemimpinan dalam menangani upaya bantuan tidak berada di Pemda DKI, namun terletak di komunitas Media Elektronik Swasta semata-mata karena inisiatif, kerja keras dan kepedulian pihak tersebut.

Di dalam era otonomi daerah dan dalam konteks krisis Nasional dewasa ini, terdapat beberapa pertimbangan mengapa seorang Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD seharusnya menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu sentral, dan dengan demikian menjadikan pula pengembangan Institusi Lingkungan Hidup menjadi pilihan yang menarik, sbb:

a. Kebijakan daerah yang mengandalkan sektor perlu diimbangi dengan kebijakan harmonisasi antar sektor serta kebijakan kewilayahan. Tanpa upaya pengembangan tersebut, maka dapat terjadi persaingan antar sektor yang berakibat konflik sektoral serta pemborosan anggaran maupun sumber daya lainnya.

Pendekatan lingkungan hidup mempunyai kemampuan integrasi sektoral maupun integrasi fungsional, di mana instrumen utamanya adalah tata ruang wilayah. Pendekatan semacam ini memungkinkan optimasi penggunaan ruang wilayah berdasarkan sinergi antar sektor, memperkecil kemungkinan konflik dan juga menghindarkan pemborosan.

b. Kebijakan daerah dalam era otonomi yang dewasa ini lebih didorong oleh perasaan “independensi” daerah, perlu diallhkan kepada perasaan interdependensi antar wilayah. Interdependensi akan menciptakan ruang kerjasama regional yang menciptakan banyak manfaat, sedangkan persepsi independensi lebih banyak menciptakan persaingan yang tidak perlu serta meniadakan banyak peluang.

Pendekatan ekosistem akan menciptakan interdependensi tersebut, sehingga beberapa daerah secara bersama-sama dapat melakukan konservasi sumber daya alam untuk menyelamatkan aset-aset strategis serta juga memanfaatkan jasa-jasa lingkungan yang mempunyai manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ekosistem menyebabkan perlunya suatu daerah aliran sungai untuk dikelola secara holistik sehingga suatu wilayah perairan dapat memberikan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Karena suatu daerah aliran sungai biasanya berada di dalam beberapa wilayah administratif, maka diperlukan kesadaran interdependensi untuk mengelolanya dan diperlukan kelembagaan manajemen daerah aliran sungai sebagai wadah yang lintas sektor, lintas wilayah serta mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan.

Pengembangan Institusi Lingkungan Hidup yang menganut pola gerakan memerlukan kepemimpinan yang berorientasi pada sasaran – sasaran jangka panjang serta peka terhadap kepentingan Masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam era otonomi daerah, hal ini berarti diperlukan visi dan kiat politik Kepala Daerah yang kondusif. Pengembangan Institusi Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan melalui pendekatan birokratik yang konvensional yang hanya berorientasi pada pemenuhan prestasi fisik dan yang tidak menjamin keberlanjutan.

Kesadaran akan interdependensi antar daerah, untuk menciptakan sinergi antar sektor serta kehendak untuk menempatkan tujuan -tujuan ekonomi hari ini dalam kerangka masa depan, merupakan jalan keluar yang diperlukan bagi para Kepala Daerah maupun DPRD sehingga era otonomi daerah dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sebaliknya jika situasi dewasa ini yang cenderung dikuasi oleh berbagai jenis egoisme yang kontra produktif dibiarkan, maka Lingkungan hidup akan dikorbankan dengan berbagai akibat negatif untuk masa depan rakyat dan bangsa. Dalam konteks ini maka Institusi Lingkungan Hidup di daerah akan berkembang atau berproses sebaliknya, tergantung dari kebijakan politik yang dianut oleh daerah yang diperlihatkan oleh interaksi antara Kepala Daerah dengan DPRD nya.