KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 September 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengadakan “Multi-Stakeholders Discussion Forum” dengan narasumber Mr. Mark Kasman Senior Advisor for Asia Pacific dari United States – Enviromental Protection Agency (US-EPA), Mr. Anup Brandivandekar dari International Council for Clean Transportation (ICCT) serta GAIKINDO. Acara ini diselenggarakan dalam upaya mengendalikan pencemaran udara dan reduksi gas rumah kaca, sehingga diperlukan pengembangan mengenai kebijakan yang terkait bahan bakar bersih dan teknologi kendaraan bermotor ramah lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan UNEP US-EPA telah menyusun kajian Cost Benefit Analysis on Fuel Economy Inisiative tahun 2012. Berdasarkan kajian tersebut diketahui bahwa biaya kesehatan yang timbul akibat pencemaran udara sangat tinggi. Hal ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas yang disebabkan penyakit yang bersumber dari pencemaran udara, menurunnya kualitas hidup sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2010 sebesar 57,8% warga Jakarta menderita beragam penyakit yang terkait pencemaran udara, misalnya asma, bronkopneumonia, penyakit paru obstruktif kronis atau COPD (Cronical Obstructive Pulmonary Dieses) hingga Coronary Artery Dieses, sehingga harus membayar biaya kesehatan Rp. 38,5 triliun. Jika tidak melakukan upaya konkrit, maka pencemaran udara di DKI Jakarta pada 2030 akan meningkat 4 kali untuk PM10, SO2 dan CO serta 7 kali untuk O3 dan NO3. Demikian halnya, gas rumah kaca (GRK) dalam hal ini CO2 akan meningkat 3 kali lipat dengan base-line 2010.

Kebijakan baru perlu disusun melalui Science Base Analysis (Cost Benefit Analysis dan Cost Effectiveness). Sembilan kebijakan berhasil diformulasikan dan dievaluasi berdasarkan perbandingan estimasi biaya dan manfaat (Cost Benefit Analysis) yang diproyeksikan dengan kebijakan yang menghasilkan manfaat tertinggi dengan biaya per unit terendah (Cost Effectiveness Analysis). Rekomendasi yang sesuai dibuat dengan memperhitungkan kondisi sosial politik lokal, nasional, dan regional agar tersusun skenario mengatasi tingkat pencemaran udara dan penurunan emisi rumah kaca dari sektor transportasi darat di Indonesia.

Kesembilan (9) kebijakan yang direkomendasikan dan dievaluasi dalam penelitian meliputi:

  1. Shifting pengguna kendaraan penumpang dan sepeda motor (pribadi) ke angkutan umum setidaknya masing-masing sebanyak 5% dan 1% pada 2011; 10% dan 5% pada 2014; 20% dan 10% pada 2018; dan 40% dan 20% pada 2025.
  2. Menetapkan efisiensi bahan bakar sebesar 10% mulai 2009.
  3. Konversi penggunaan bahan bakar gas (CNG, LPG, LNG) setidaknya 1% kendaraan penumpang dan bus pada 2009, 2% tahun 2011, dan 5% pada tahun 2021.
  4. Penerapan teknologi hybrid setidaknya 0,05% kendaraan penumpang dan bus pada 2009, 0,1% pada 2011, 0,5% pada 2016, dan 1% pada 2021.
  5. Scrapping terhadap 50% kendaraan berusia lebih dari 10 tahun mulai 2009.
  6. Konversi BBN (Bahan Bakar Nabati / bio-fuel; bio-diesel dan bio-ethanol) setidaknya 1% kendaraan penumpang pada 2009, 2% pada 2011, dan 5% pada 2021.
  7. Penerapan teknologi hybrid setidaknya 0,05% kendaraan penumpang dan bus pada 2009, 0,1% pada 2011, 0,5% pada 2016, dan 1% pada 2021.
  8. Penggunaan (retrofitting) catalytic converter sebanyak 25% dari jumlah kendaraan diesel: mobil penumpang, bus, dan truk.
  9. Percepatan penerapan standard kendaraan bermotor, yaitu Euro 2 pada tahun 2005 dan Euro 4 pada 2016.

Dalam sambutan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara sumber Bergerak KLH, Ir. Sulistyowati, MM menyatakan, “Analisa Cost-effectiveness dari ke-9 kebijakan menunjukkan bahwa konversi BBG untuk transportasi adalah yang paling efektif. Artinya kebijakan konversi BBG adalah yang murah di antara 8 kebijakan lain. Sementara itu, adopsi teknologi hybrid dan penyediaan angkutan umum adalah kebijakan kedua dan ketiga termurah. Sedangkan analisa yang mempertimbangkan antara Cost-benefit Analysis dan Cost-effectiveness menunjukkan bahwa pengembangan angkutan umum adalah kebijakan terbaik karena memiliki manfaat ekonomi tertinggi (economic gain dan fuel saving) dan termurah dalam penurunan emisi per juta ton”. Dialog multistakeholder hari ini bertujuan untuk proses penjajakan (assessment) penerapan solusi teknologi di Indonesia, membangun komitmen serta menerapkan solusi pengundaan teknologi pengendalian pencemaran udara dan emisi kaca (co-benefit) di Indonesia.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Drs. M.R. Karliansyah, MS,
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH,
telp/fax: (021) 8580107,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id