KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Seperti diketahui bahwa kebakaran terbesar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan begitu luas arel hutan dan lahan yang terbakar. Dampak yang ditimbulkan sedemikian buruknya sehingga membuat citra Indonesia di mata dunia menjadi buruk. Selain itu, dampak negatif lain dari kejadian itu adalah tingginya pencemaran udara yang ditimbulkan dari asap tebal yang telah mengakibatkan penderitaan bagi sedikitnya 20 juta orang Indonesia langsung maupun tidak langsung, punahnya flora dan fauna serta terganggunya hubungan antara negara tetangga Hal itu terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam kegiatan pembukaan lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang akhirnya menimbulkan kerugian yang sangat bagi kehidupan mahluk hidup.

Keberhasilan dan keberanian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang untuk memutuskan tuntutan pidana kepada Manager Plantation PT. Adei Plantation, Mr. Gobi patut mendapatkan apresiasi yang tinggi dan diharapkan putusan tersebut menjadikan yurisprudensi bagi para hakim di Indonesia dalam mengadili perkara lingkungan hidup, khususnya dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Atas hal tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Keputusan MENLH Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Jaksa dan Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan berkenan memberikan penghargaan kepada :

1. Sdr. Djabaik Haro, SH, Kepala Kejaksaan Fak-fak, Papua; selaku Jaksa Penuntut Umum

2. Sdr. Hamdi, SH, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Riau; selaku Ketua Majelis Hakim

3. Sdr Joni, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinag, Riau; selaku Hakim Anggota

4. Sdr. Setiarina, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinag, Riau; selaku Hakim Anggota

Melalui penghargaan yang diberikan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan atas kasus-kasus lingkungan yang terus bermunculan.

Untuk penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang berat, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil beberapa tindakan, antara lain :

Ø Meminta instansi pemberi izin mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar

Ø Selain melakukan tuntutan pidana, Pemerintah juga melakukan gugatan perdata atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Ø Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah

Ø Hasil koordinasi dengan penegak hukum, telah berhasil dilakukan penegakan hukum terhadap 10 perusahaan, sebagai berikut :

1. PT. Adei Plantation & Industri, Riau (Putusan Kasasi 8 bln penjara)

2. PT. Jatim Jaya Perkasa, Riau (Proses Kasasi)

3. PT. Cisadane Sawit Raya, Sumatera Utara (Berkas Sudah di Kejaksaan)

4. PT. Bhumi Pratama Khatulistiwa, Kalimanta Barat (P.21)

5. Sedang yang lainnya masih dalam melengkapi berkas perkara pemeriksaan.

Informasi lebih lanjut : Sudarsono, SH Asisten Deputi Bidang Penegakan Hukum Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi Telp : (021) 85904926